IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG TAHUN 2015

0
60

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS

PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG TAHUN 2015

 

Oleh :

Mardiansyah, S.IP., M.Si.

Widyaiswara Ahli Pertama

 

 

 

ABSTRAK

 

Implementasi penyelenggaraan diklat teknis pada Balai Diklat Keagamaan Palembang telah berhasil. Hal ini terlihat dari adanya kepatuhan dari implementor dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang dalam memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan tingkat kepatuhannya tinggi. Fungsi-fungsi rutin telah dijalankan secara baik dan lancar. Kinerja BDK Palembang sebagai implementor Kebijakan meningkat dan berdampak positif. Rekomendasinya adalah perlunya memperluas akses diklat bagi PNS dan Non PNS dengan lebih meningkatkan intensitas pelaksanaan diklat dengan berbagai model penyelenggaraan kediklatan (diklat reguler, DDTK, DJJ, Pokja). Perlunya menjalin kerjasama (kemitraan) kediklatan sebagai upaya mengoptimalkan program dan mutu kediklatan. Serta perlu adanya database kediklatan, hal ini berguna untuk rekruitmen peserta diklat agar tidak terjadi pengulangan peserta diklat.

Kata kunci : implementasi, diklat.

 PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan masyarakat dibidang keagamaan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, peningkatan mutu SDM khususnya dibidang keagamaan perlu mendapat perhatian. Salah satu peningkatan mutu SDM tersebut, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia (Notoatmodjo, 2003). Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang sebagai unit pelaksana teknis dalam bidang kediklatan memegang peranan yang strategis dalam peningkatan kompetensi teknis pegawai dilingkungan Kementerian Agama. Kompetensi teknis dimaksud adalah sejumlah pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu (PMA No. 4/2012).

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2012 tersebut, menandai era baru dalam penyelenggaraan diklat teknis di lingkungan Kementerian Agama. Salah satunya PMA ini secara eksplisit mengatur bahwa subjek diklat teknis tidak hanya terbatas pada PNS tetapi juga Non-PNS yang tugas pokoknya menunjang tugas pokok Kementerian Agama sehingga subjek diklat teknis jumlahnya menjadi berlipat. Akan tetapi, sejak berlakunya PMA Nomor 4 Tahun 2012 ini masih dirasa kurang jumlah alumni Non-PNS yang dihasilkan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Jumlah Alumni Diklat Teknis PNS dan Non-PNS

TAHUN PNS NON PNS TOTAL
2012 1.690 472 2.162
2013 974 253 1.227
2014 681 69 750
2015 953 185 1.138
Sumber : Laporan Tahunan Penyelenggaraan Diklat Teknis BDK Palembang

Jumlah potensial pegawai Kementerian Agama yang cukup besar adalah dari guru. Guru merupakan sasaran dalam rumpun diklat teknis pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari tabel :

Jumlah Guru PNS dan Non-PNS di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2015

NO PROVINSI RA MI MTs MA JUMLAH
PNS NON PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS NON PNS
1. SUMSEL 42 1.121 776 2.612 974 4.268 1.062 2.251 13.106
2. LAMPUNG 80 2.157 1.493 6.421 1.326 9.820 686 4.286 26.269
3. BENGKULU 4 484 623 885 594 871 422 558 4.441
4. BABEL 17 244 202 199 184 562 124 531 2.063
  TOTAL 143 4.006 3.094 10.117 3.078 15.521 2.294 7.626 45.879
Sumber : Seksi Diklat Teknis BDK Palembang, diolah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa adanya ketimpangan dan ketidaksesuaian jumlah alumni peserta diklat. Data Alumni Diklat Non-PNS dari tahun 2012 hingga 2015 kecil sekali jumlahnya dibanding alumni diklat PNS.  Seharusnya jumlah alumni Non-PNS lebih besar atau sama dengan alumni diklat PNS karena jumlahnya yang cukup besar.

 

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan berupa undang-undang atau peraturan derivat dari undang-undang tersebut, termasuk didalamnya adalah peraturan menteri yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan diklat teknis di lingkungan Kementerian Agama.

Penelitian ini menggunakan teori Ripley dan Franklin untuk melihat implementasi sebuah kebijakan, dimana ukuran keberhasilan implementasi dilihat dari 3 dimensi yaitu, 1) Tingkat Kepatuhan, 2) Lancarnya Rutinitas Fungsi, dan 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Adapun masing-masing dimensi akan dianalisis satu persatu.

Untuk dimensi tingkat kepatuhan, berdasarkan indikator-indikatornya yaitu: persyaratan peserta, durasi waktu, jenis diklat, sertifikat peserta, serta pelaporan dan evaluasi. Dari hasil wawancara, didapat bahwa aparatur Balai Diklat Keagamaan Palembang khususnya Seksi Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan telah mematuhi persyaratan peserta diklat teknis yang telah ditetapkan oleh PMA Nomor 4 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis didapat bahwa aparatur Balai Diklat Keagamaan Palembang telah mematuhi durasi waktu kegiatan diklat yang ditetapkan oleh PMA Nomor 4 Tahun 2012 dan konsisten terhadap jadwal penyelenggaraan diklat. Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa Balai Diklat Keagamaan Palembang sebagai implementor kebijakan, telah mematuhi ketentuan tentang jenis dan jenjang diklat teknis yang telah ditetapkan oleh PMA Nomor 4 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dilapangan, didapat bahwa aparatur Balai Diklat Keagamaan Palembang telah mematuhi ketentuan pemberian STTPP / Sertifikat diklat teknis yang telah ditetapkan oleh PMA Nomor 4 Tahun 2012. Ketentuan terhadap evaluasi dan pelaporan berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan didapat bahwa Balai Diklat Keagamaan Palembang sebagai penyelenggara diklat teknis atau dalam hal ini sebagai implementor kebijakan diklat telah mematuhi ketentuan tentang evaluasi dan pelaporan kediklatan. Berdasarkan pada pembahasan terhadap setiap item dari dimensi tingkat kepatuhan terhadap PMA Nomor 4 Tahun 2012 seperti terlihat diatas, dapat diketahui dari jawaban informan dilapangan ternyata sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kepatuhan implementor dalam hal ini adalah Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam PMA tersebut.

Setelah dilakukan pembahasan pada dimensi tingkat kepatuhan, maka dilakukan pula pembahasan pada dimensi kedua dari variabel implementasi PMA Nomor 4 Tahun 2012 yaitu kelancaran rutinitas fungsi, dengan indikator-indikator: Sumber Daya Manusia (SDM), Kurikulum diklat, prasarana dan sarana serta ketersediaan anggaran.

Berdasarkan pembahasan mengenai SDM menunjukkan bahwa memang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BDK Palembang dalam pelaksanaan kebijakan PMA Nomor 4 Tahun 2012 cukup memadai baik kualitas maupun kuantitas, sehingga membuat kegiatan berjalan baik dan lancar. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa penyelenggaraan diklat teknis telah mengacu kepada kurikulum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kurikulum membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa dukungan prasarana dan sarana yang memadai membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Artinya bahwa ada kelancaran dalam rutinitas fungsi BDK Palembang dalam mengimplementasikan PMA Nomor 4 Tahun 2012. Berdasarkan analisis tentang anggaran menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran berkisar pada 70.95 % atau sebesar Rp 2.936.196.585 dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp 4.138.580.000, hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran yang memadai membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan pada pembahasan terhadap setiap item dari dimensi lancarnya rutinitas fungsi terhadap PMA Nomor 4 Tahun 2012 seperti terlihat diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rutinitas fungsi telah dijalankan secara baik dan lancar.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2012 pada Balai Diklat Keagamaan (BDK) Palembang Tahun 2015 ditentukan oleh kinerja dan adanya dampak yang dikehendaki. Tingkat keberhasilan pelaksanaan PMA ini dapat diukur dari jumlah alumni yang bertambah, kualitas pelayanan semakin baik dan juga kompetensi tenaga kediklatan. Disamping itu kinerja dan dampak yang dikehendaki juga berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap alumni peserta diklat serta kompetensi alumni.

Secara umum, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dimensi kinerja dan dampak yang dikehendaki, adalah bahwa kinerja BDK Palembang sebagai implementor dari PMA Nomor 4 Tahun 2012 meningkat, hal ini dibuktikan dengan jumlah alumni diklat teknis yang bertambah, kompetensi tenaga kediklatan yang berkualifikasi dan kualitas pelayanan yang sudah baik dan berdampak positif.

 

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis Dilingkungan Kementerian Agama Pada Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2015, dapat diketahui:

  1. Ada kepatuhan terhadap isi PMA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis pada Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2015 dan tingkat kepatuhannya adalah tinggi.
  2. Fungsi-fungsi rutin telah dijalankan secara baik dan lancar.
  3. Kinerja Balai Diklat Keagamaan Palembang sebagai implementor Kebijakan PMA Nomor 4 Tahun 2012 meningkat dan berdampak positif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis Di Lingkungan Kementerian Agama Pada Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2015 telah berhasil. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Perlunya memperluas akses diklat bagi PNS dan Non PNS dengan lebih meningkatkan intensitas pelaksanaan diklat dengan berbagai model penyelenggaraan kediklatan (diklat reguler, DDTK, DJJ, Pokja).
  2. Perlunya menjalin kerjasama (kemitraan) kediklatan sebagai upaya mengoptimalkan program dan mutu kediklatan.
  3. Perlu adanya database kediklatan, hal ini berguna untuk rekruitmen peserta diklat agar tidak terjadi pengulangan peserta diklat untuk jenis diklat yang berbeda dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, atau terjadi pengulangan peserta untuk diklat yang sama. Hal ini berdampak kepada semakin mengecilnya kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai lainnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, I. 2009. Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek, PMN, Surabaya. Indonesia.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo (Cet. V). Jakarta. Indonesia.

Notoatmodjo, S. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia.Jakarta; Rineka Cipta. Indonesia.

Prabowo, 1996. Memahami Penelitian Kualitatif. Andi Offset. Yogyakarta. Indonesia.

Ripley, Randal B. And Grace A Franklin, 1986, Policy Implementation and Bureacracy, The Dorcey Press. Chicago.

Sabatier, P. And Mazmanian. D., 1980. The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. Policy Studies Journal, 8  (4) 1980: 538-560

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. PT. Refika Aditama, Bandung. Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. Metode Penelitian Survei. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. Indonesia.

Subarsono AG, 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar (Cet. VII). Yogyakarta, Indonesia.

Sudjana, S., 2007. Sistem & Manajemen Pelatihan (Teori & Aplikasi). Falah Production, Bandung. Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.