SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

0
29

 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

 Weldan Firnando Smith

Abstact. Dalam system administrasi Negara, pejabat dan aparatur bekerja dengan kapasitas yang memadai. Realitas yang dibutuhkan bukan sekedar kemampuan konseptual dan teknis belaka, melainkan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang juga memenuhi standar etis. Merit system dalam hal ini bukan sekedar pada tataran kompetensidaar, dan kompetensi umum, melainkan meliputi kompetensi behavioral. Oleh karena itu,menurut Keban 92004:156-`57), kode etik tidakhanya sekedar ada, tetapi juga di implementasikan dalam bekerja kemudian tingkat implementasi di nilai melalui mekanisme moniorinh, lalu di evaluasi dan diupayakan perbaikan melalui konsensus. Sistem Administrasi Negara Indonesia yang berkehendak mewujudkan tujuan nasioal harus didukung oleh meritokrasi dalam Manajemen SDM, baik pada tataran   pusat maupun daerah. Proses rekrutmen politik yang bersih dari praktik money politik menjadi sebuah keharusan.  Peningkatan kualitas anggota DPR menjadi sebuah kebutuhan penciptaan meritokrasi. Para pejabat public yang direkrut dengan berpedoman pada fit and proper test secara tegas memungkinkan terbentuknya larakteirtik kelembagaan yang lebih professional.

Pendahuluan

Sistem pembagian kekuasaan ini adalah batasan politik dan birokrasi menjadi kabur. Pada gilirannya politik pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif memberikan ruang peran yang besar kepada presiden. Kondisi ini memungkinkan terjadinya infiltrasi politik terhadap system birokrasi secara berlebihan. Alhasil terjadi kontroversi antara tataran filosofi yang berlangsung diikuti mengendurnya kekuatan politik di tubuh legislative di satu sisi, sementara polarisasi politik ini berkebebalikan dengan filosofi idealism sebuah birokrasi yang apolitis dan berjiwa profesionalitas.

Secara umum terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Pilihan sikap politik yang mendasari pembagian kekuasaan teryata tidak sepenuh hati dalam mengadopsi ide dasar Motesquieu bahwa dalam suatu system pemerintahan Negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi tugas maupun mengenai alat kelengkapan (organ) yang melaksanakan (Kansil, 2005:8).jika mengikuti filosofi pemisahan kekuasaan secara tegas, maka tidak ada satu organ yang menjalankan lebih dari satu fungsi. Dan sebaliknya tidak ada overlapping fungsi yang dikelompokkan dalam satu organ. Dalam bahasa kenegaraan organ yang dimaksudkan adalah kelembagaan Negara, seperti presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Sementara itu, dalam amanah UUD 1945 terjadi overlapping fungsi dalam satu kelembagaan Negara. Dalam hal ini, presiden merupakan lembaga Negara yang mempunyai banyak fungsi. Presiden mempunyai fungsi pokok eksekutif dan diikuti fungsi legilatif dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif yang besar akibat politik pembagian kekuasaan yang diamanahkan UUD 1945 telah menempatkan kepala Negara pada posisi dominan. Hal paling mencolok adalah fungsi pembuatan undang-undang pada level dominan. Hal paling mencolok adalah fungsi pembuatan undang-undang pada level nasional yang menempel pada jabatan DPR di satu sisi dan presiden di sisi lain, telah memungkinkan presiden menjadi lebhkuat. Hal ini memungkinkan politik  terkooptasi kekuatan eksekutif. Ruang politik memungkinkan sangat terbuka bagi terjadi polarisasi kepentingan-kepentingan politik pribadi seorang presiden.

Adanya hak prerogative dalam penyusunan kabinet di tangan presiden ditangan sebagai contoh nyata yang melahirkan ketersediaan kanal bagi mengalrnya praktik spoil system dalam tubuh Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jika presiden memiliki banyak hutang budi dalam kampanye dan ritual pemilu, maka kana; ini dapat semakin membesar sebagai saluran politik balas jasa. Imbas dari system pemilihan tesebut memungkinkan penyusunan cabinet dari periode ke periode tidak terhindar dari pratik spoil. Kabinet yang dibentuk berdasarkan spoil system tentu saja kurang memenuhi tuntutan profesio alitas yang diharapkan.

Untuk terciptanya system administrasi Negara yang merit membutuhkan usaha keras. Dengan dipertahankannya penumpukan fungsi kedalam suatu lembaga Negara tentu saja menjadi fondasi yang lemah. Peran politik presiden yang sangat besar memungkinkan melemahnya fungsi kelembagaan yang lain. Ploliferasi politik yangterjadi membuahkan penguatan institusi kepresidenan di satu sisi dan memadulkan control politik DPR terhadap penyelenggaraan Negara di sisi yang lain.

Sistem  administrasi Negara yang tereduksi dari semua aspek yang bersifat integralistik dan dengan disain struktur yang hierarkis, menjadikannya lebih lamban. Hubungan kelembagaan Negara satu dengan lain akan berlangsung harmonis jika masing-masing menempatkan pada porsinya. Akan tetapi dalam praktik terjadi friksi satu dengan lain sehingga yang terjadi bukan saling menguatkan melainkan saling merapuhkan. Akibat komitmen politik pejabat yang tidak solid, maka  praktik ini dapa berkepanjangan dan sulit untuk dihentikan. Hanya birokrasi apolitis yang mampu secara fleksibel menyikapi semua proses dengan pendekatan merit.

Pemaknaan Meritrokrasi dalam Sistem Administrasi Negara

Sistem Administrasi Negara meliputi birokrasi pusat hingga daerah dengan segala komponen yang ada di dalamnya. Komponen tersebut meliputi ideology, kelembagaan, actor/pejabat dan aparatur, kebijakan, peraturan, hukum, ketentuan administrative lain. Seluruh komponen ini hendaknya memperoleh porsi yang relevan  dengan fungsi dan tugas. Adapun dalam penyelenggaraan Negara, semua komponen tersebut diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi memadai. Unuk itulah sesungguhnya baik birokrasi pusat maupun daerah sangat membutuhkan praktik meritrokrasi. Pada levek pusat konfigurasi politik sangat kental loyalitas politik, sehingga dicurigai dapat menurunkan kadar  meritrokrasi. Tidak banyak berbeda dengan yang terjadi di daerah, karena proses politik pilkasa juga daoat menyisakan loyalitas hubungan politik yang dapat menginfiltrasi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah.

Titik tekan dalam meritrokrasi adalah penyelenggaraan segala sesuatu kebijakan dan aktivitas dalam kelembagaan Negara pada level pusat maupun daerah yang perpegang teguh pada prinsip profesionalitas. Hal ini dapat dilakukan jika armada pendukung baupa kelembagaan, pejabar dan aparatur memiliki profesionalisme yang diperlukan sebagai bentuk pemenuhan standar system merit. Dalam khasanah manajemen SDM yang disebut dengan merit system merupakan sebuah kebijakan, ketentuan dan langkah-langkah yang mempehatikan ketentuan kualifikasi minimal, standar kompetensi serta kinerja yang menjadi persyaratan utama falam perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, maupun evaluasi kepegawaian sehingga terbentuk profesionalitas yang diharapkan.

Platform dalam pengaturan ritual kampanye dan pemilu di level pusat dan daerah perlu diperjelas. Pemaknaan pejabat berkomitmen  lebih kuat atas tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ukan sebaliknya, mengambil banyak manfaat dan keuntungan pribadi maupun kelompok dibelakang tahta yang diduduki.  Berlomba-loba mengaktualisasikan visi dan misi pemerintahan yang bersih, adil dan sejahtera, menjadikan sebuah komitmen meritrokrasi penyelenggaraan system administrasi Negara pada tataran pusat dan daerah secara berkesinambungan.

Profesionalitas Wujud Meritrokrasi dalam Birokrasi Publik

Sistem  administrasi Negara senantiasa perlu dukungan birokrasi public yang professional. Menurut Tjokrowinoto (2004:3), posisi strategis birokrasi dalam mewujudkan goog governance merupakan suatu condition sine qua non bagi keberhasilan pembangunan. Karenanya, profesionalisme birokrasi merupakan persyratan (prerequisite) mutlak untuk dapat mewujudkan good governance tadi. Bertolak dari  pendapat ini, maka tuntutan profesionalisme birokrasi sebagai komponen penting dalam system administrasi Negara tidak dapat ditawar lagi. Sementara itu profesionalisme birokrasi terbentuk bukan saja merupakan kontribusi sepihak dari elemen internal birokrasi itu sendiri. Bagaimanapun, profesionalisme merupakan sebuah reduksi dari proses poliik, social, ekonomi dan budaya.

Praktik berpolitik yang mengakibatkan ikatan loyalitas individu sebagai bentuk hubungan balas jasa telah memberikan kontribusi negative dan memunculkan kanal bagi mengalirkan intervensi nilai politik dalam proses birokrasi apolitis menjadi tidak dapat dimanivestasikan secara semputna. Hubungan-hubunganpolitik, loyalitas golongan dan dukungan individu/kelompok menimbulkan transaksi non verbal yang mempengaruhi kebijakan birokrasi baik dari system penyelenggaraan jasa pelayanan, pembangunan maupun pemerintahan. Bahkan tekanan politik jasa ini menjadikan kurang konsisten dalam menegakkan aturan dan tertib administrasi lain. Untuk manajemen SDM banyak diwarnai  kelonggaran dan pemaklumam terhadap infiltrasi spoil system. Dengan demikian merit system tinggal retorika yang ada pada kenyataannya tidak diikuti dalam praktik.

Imbas social ekonomi dan budaya menjadikan satu rangkaian yang mencegat pembentukan profesionalitas birokrasi. Khususnya kondisi local yang sering kali tidak begitu kondusif memberikan sumbangan bagi terbentuknya karakteristik profesionalisme birokrasi. Beban social ekonomi dan budaya yang ditumpukkan kepada birokrasi menjadikannya berubah haluan. Pejabat dan pegawai yang ada di dalam nya lebih cenderung menjadikan birokrasi sebagai sumber dan kurang diimbangi dengan sportivitas dalam berkarya. Budayapatront clien serta budaya nepotism menjadikan birokrasi ambivalen. Di satu sisi ingin memperjuangkan profesionalitas secara normatif, sedangkan desakan kepentingan kekerabatan menjadikannya sangat nepotism. Akhirnya manajemen SDM yang terjadi mulai dari rekrutmen hingga evaluasi diintervensi dengan sikap dankeputusan yang berpihak pada unsur subjektivitas.

Eksistensi birokrasi sebagai sebuah penopang dalam sistem administrasi Negara atau dengan kata lain menjadi mesin diharapkan berputar dengan kontinuitas serta rutinitas yang terpelihara. Birokrasi menurut Tjokroaminoto (1996:4) sebagai detrimental  atau instrumental bagi pencapai tujuan. Sedangkan menurut Rayanto (2009:81) dari sisi pemerintah peranan aparatur Negara masih penting, tetapi harus mampu bekerja secara lebih professional, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi dari penerapan merit system dalam suatu organisasi adalah harus ada standar kompetensi atau tolak ukur kinerja dalam organisasi tersebut. Adapun tolak ukur kinerja harus dipenuhi seorang pejabat dan aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam  kelembagaan yang dipimpin. Ketentuan khusus tentang persyaratan jabatan menjadi sebuah tuntutan yang tidak mungkin dapat dikesampingkan.

Secara jelas professionalitas menjadi titik tekan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan system administrasi Negara yang bersifat merit. Dengan demikian seluruh kebijakan dan praktik manajemen SDM pada semua level berkiblat pada tuntutan kompetensi dan komitmen yang jelas, bukan lantaran hubungan yang bersifat spil maupun nepotism. Aliran kekerabatan tidak dapat merambah dalam setiap jalur politis semestinya dikendalikan secara merit. Dengan demikian para calon pejabat politik maupun karier memenuhi standar kualifikasi minimal yang relevan dengan formulasinya.

Pemilihan kepemimpinan berdasarkan expert power merupakan sebuah kebutuhan birokrasi professional. Khususnya untuk kelebagaan kementrian, Mahkamah Agung maupun BPK sangat membutuhkan kepemimpinan berdasarkan keahlian. Untuk itulah meritrokrasi pada lembaga-lembaga ini hendaknya berpegang pada profesionalitas khusus. Menurut Sulistiyani (2008:44), expert power merupakan kemampuan seseorang atau profesionalitas. Lebih lanjut, tertentu akan dipandang secararespect oleh bawahan, karena bawahan mempunyai keyakinan terhadap profesionalisme maupun kepakaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Meritrokrasi dalam MSDM

Pola manajemen sumberdaya manusia secara khusus telah banyak terkontaminasi raktik spoil, kemudian menjadikan manajemen sumber daya manusia semakin terbelenggu dengan persoalan kompleks dan akut. Keadaan ini mengakibatkan birokrasi terdegradasi dan kehilangan kepercayaan public. Sementara itu, baik pada level pusat maupun daerah tetap membutuhkan pejabat dan aparatur yang professional. Sangat penting bagi pusat dan daerah dapat dengan leluasa mendapatkan tenaga-tenaga yang cakap loyal dan bermoral.

Untuk memperoleh pejabat dan aparatur yang merit system perlu dilakukan system rekrutmen dengan penyelenggaraan testing secara terbuka dan kompetitif. Hal ini mengikuti ketentuan-ketentuan secara procedural. Dengan demikian menghasilkan sebuah akses yang sama dalam rekruitmen secara merit. Untuk itulah selanjutnya akan terpilih pejabat dan aparatur yang memiliki kompetendi dan komitmen kerja yang baik serta kinerja yang optimal.

Sementara itu, kinerja dalam penyelenggaraan tugas selalu diikuti dan dievaluasi. Dalam hal ini mencakup kinerja organisasi dan penilaian individual. Yang dimaksuf dengan kinerja individu menurut Sudarmanto (2009:8) merupakan pencapain atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Sementara itu, menurut Flynn (1993:112) pengukuran kinerja dalam manajemen public meliputi efesiensi yang pertama yang mencakup input, proses atau fungsi-fungsi produksi, dan kapasitas, sedangkan efesiensi pada level dua meliputi input, proses atau fungsi-fungsi produksi, kapasitas, saluran keluaran, dan keluaran itu sendiri. Pemanfaatan pengukuran tersebut secara serius akan memberikan kontribusi kepada pencapaian kinerja individu yang lebih baik.

KESIMPULAN

Meritrokrasi dalam system administrasi Negara pada level pusat aupun daerah adalah kebutuhan mendesak. Akan tetapi dewasa in meritokrasi masih berda pada tataran wacana yang perlu di perjuangkan. Ada banyak kendala yang melingkupi pencapaian system administrasi Negara yang merit. Kendala politik masih berkisarpada konfigurasi yang mereduksi loyalitas yang bersifat spoil antara pejabat terpilih dengan para pendkungnya.budaya nepotisme yang masih kental dalam system birokrasi public, politik uang, serta KKN juga menambah hambatan berlangsungnya merit system. Ada beberapa yang perlu di tempuh dengan menggunakan p;atform jelas dan bertanggung jawab dalam poliferasi politik, penyelenggaraan proses manajemen sumber daya manusia yang terbuka dan akompetitif akan dapat memperkuat merit system. Hal ini  tercapai jika didukung oleh proses MSDM benar-benar mengikuti pola rekrutmen hingga evaluasi yang jelas, terdeskripsikan dan spotif.

Daftar Pustaka

Kansil, C.S.T. (2005). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.

Rayanto, T.A. (2009). “ Menggagas Arah Strategi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan Efektif dan Akuntabel”, dalam Pramusinto, A. & Purwanto, E.A. (Eds.), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta : MAP UGN, JIAN UGM & Gava Media.

Rose, S. & Ackerman. (1999). COrupption and Government: Cooouses, consequences, and Reform. New York : Cambridge University Press.

Sulistiyani, A.T. (2008). Kepemimpinan Profesional : Pendekatan Leadership Games. Yogyakarta : Gava Media.

Tjokroaminoto, M. (1996). “Budaya Birokrasi dalam Konteks Tranformasi Struktural : Antara Harpan dan Kenyataan”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 1(1) : 1-8.

Tjokrowinoto, M.(2004). Birokrasi dalam Polemik, Yogyakarta : Pusat Studi Kewilayahan UMM & Pustaka Pelajar.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.