SEJARAH PERKEMBANGAN IPS DI INDONESIA

0
65

By. Weldan Firnando Smith, S.Pd.,M.AP

 

A. Pendahuluan

Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis terasa sngat sukar karena ada dua alasan.Pertama,di Indonesia belum ada lembaga professional bidang pendidikan IPS sepertiCSS.Pengaruhnya lembaga serupa yang memiliki Indonesia,yakni,HISPISI (Himpunan Serjana Pendidikan IPS Ibdonesia)usiannya masih sanggat muda dan produktivitas akademinya sanggat secara insidenstal.kedua,perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontology ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental             untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui pusat pengembangan kurikulum dan sarjanapendidikan  Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Diknas) dan pusat kurikulum (puskur).Pengaruh akademis dari HISPISI secara institusional terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas,sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebutjadi sangat jauh berbedadengan peranan dan konstribusi Social Studies Curriculum Task Force-Nya di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu,yang secara sporadis dan yang dapat dijangkau.Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar  Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo menurut laporaan Seminar tersebut (Panitia Seminar  Nasional Civic Education,1972:2,dalam Winatapura,1978:42) ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai (interchangeably), yakni:

  1. pengetahuan sosial,
  2. studi sosial,dan
  3. ilmu pengetahuan sosial

Ketiga istilah ini diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapibaru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dalam wacana akademis Pendidikan Sains, pengertian IPS yang disepakati dalam seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan kemunculan pengertian social studies dari Edgar Bruce Wesley dalam pertemuan pertama NCSShun 1937 yang segera mendapat respons akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972-1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar Civic Education di Tawangamangu itu, seperti Achmad Sanusi, Numan Somantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan para pengembangan Kurikulum PPSP IKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah “Pendidikan Kewarganegaraan Negara/Studi Sosial” sebagai mata pelajaran sosial terpadu penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya peengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam kurikulum SD tahun 1968. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup Sejarah Indonesia, Ilmu bumu Indonesia, dan Civics yang diartikan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut konsep IPS diartikan sama dengan pendidikan Kewargaan Negara. Penggunaan istilahstudi nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran sebuah manuskrip berjudul studi sosial: “Pengantar menuju Sekolah Komprehensif yang isinya diwarnai oleh pemikiran Leonard Kenworth, (1970) dengan bukunya Teaching Social Studies

Sedangkan dalam kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun,digunakan istilah yakni (1) “studi Sosial” sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS, (2) “Pendidikan Kewargaan Negara” sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) “Civics dan Hukum” sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung, 1973a, 1073b).

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni:

  1. pendidikan IPS, terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/Sudi Sosial;
  2. pendidikan IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi;
  3. pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus, yang dalam konsep tradisi social studies termasuk “citizenship transmission” (Barr, dkk; 1978).

 

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidika IPS menampilkan empat profil, yakni berikut ini.

  1. Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission
  2. Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar.
  3. Pendidikan IPS terkompermasi untuk SNPI yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pembelajaran georgrapi, sejarah dan ekonomi koperasi.
  4. pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah dan geografi,dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep.P dan K. 1975a; 1975b; 1975c;1976).

 

Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum1984, Yang menang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 penyempuraan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi kurikum materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing – masing disiplin, seperti masuknya pedoman penghayatan  dan pengalaman pancasila (P4) sebagai materi pokokpendidikan moral pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya undang-undang No.  2/1989 tentang sistem pendidikan nasional.dalam wancana pendidikan pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian, ketika ditetapkannya kurikulum 1994 menggantiakan kurikulum 1984, kedua bahan kajian tersebut dikembangkan menjadi satu mata pelajaran Penidikan Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKN). Secara konseptual  mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadahi tradisi citizenship transmission dengan muatan utama butir-butir nilai pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan Spiral of Concept development ala Taba (Taba 1967) dan Expanding environment approach ala Hanna (Dufty ; 1970) dengan bertitik tolak dari masing-masing sila pancasila.

Dalam kurikulum 1994 mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa dalam setiap jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SMU). Sedang mata pelajaran IPS diwujudkan dalam;

1.pendidikan IPS terpadu di SD kelas III sampai dengan VI;

2.pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi;

3.pendidikan IPS terpisah,yang mirip dengan tradisi “Social Studies” taught as social scince menurut (Barr,dkk ;1978).

Di SMU bidang pendidikan IPS terpisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; ekonomi dan geografi di kelas I dan II; sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum bertjuan untuk “menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antarbangsa di dunia: (Depdikbud, 1993; 2324). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi pendidikan kewarganegaraan atas tradisi citizenship transmission (Barr,dkk.; 1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif (Depdikbud, 1993:29). Sedang untuk program IPS mata pelajaran ekonomi ini bertujuan untuk “…untuk memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi” (Depdikbud, 1993:29). Dari rumusan tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan ekonomi di SMU baik untuk program umummaupun program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi social studies taught as social science (Barr,dkk:1978).

Tradisi ini nampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Seni Budaya, Antropologi sebagaimana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan “…untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya,menanamkan kesadaran perlunya  ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat” (Depdikbud,1993:30). Sedangkan mata pelajaran Tata Negara menggariskan tujuan “… untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan Negara sesuai dengan tata kelembagaan Negara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara RI maupun Negara lain” (Depdikbud: 1993: 31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk “menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga dan siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masakini” (Depdikbud, 1993: 31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk “memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bangsa sendiri,” dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk “… menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat” (Depdikbud, 1993: 33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini pendidikan IPS di Ibdonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: pertama pendidikan IPS  yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah di SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Selanjutnya perlu untuk dikaji lebih jauh bagaimana perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS ini, bila dilihat dari kajian konseptial para pakar Indonesia. Dalam pembahasannya tentang “perspektif pendidikan ilmu (pengetahuan) Sosial, Achmad Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPSdi sekolah. Sanusi (1998:222-227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikbertkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang mengulit bawang”; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran,kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir taraf rendah,guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalan hal ini agar guru lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu pula diperlukan upaya konseptual, Sanusi (1998) :24-247) menyarankan perlunya batasan yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemillihan dan pengorganisasian tema-tema pembelajaran yang di nilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan perubahan dalam masyarakat.

Domensi konseptual mengenai pendidikan IPS nampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah, yakni pertemuan HISPISI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan HIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di ujung Pandang tahun 1993, konvensi pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri selaku pakar dan ketua HISPISI (Somantri: 1993) kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan Yogyakarta tahun 1991, sebagai berikut.

 

Versi PIPS untuk pendidikan Dasar dan Menengah:

PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis  untuk tujuan pendidikan.

Versi PIPS untuk jurusan Pendidikan IPS-IKIP:

PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara olmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.

 

                Kelihatannya HISPISI ingin mencoba menjernihkan penfertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama, yakni PIPS, tetapi dengan dua pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi untuk guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP, dari dua versi pengertian itu, yang membedakannya, dalam format sistem pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep ”social science simflied”…”sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun, rasanya perbedaannya tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Kedua pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dengan pertemuan Terbatas HISPISI di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1998 (Somantri,1998:56), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari position paper HISPISI tentang Disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh  Numan Somantri selaku ketua HISPISI (Somantri: 1998) “Position Paper” itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai synthetic discipline atau menurut  Hartoonian (1992) sebagai integred system of knowledge.

Oleh karena itu, PIPS tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu, sehingga menjadi pendidikan disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial disingkat PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPISI akan memegang dua konsep yakni konsep IPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS  untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS masih perlu dikembangkan adalah logika internal dan struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian masing-masing memiliki jati dari konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih.

Tentang kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks orang lebih luas tampaknya cukup prospektif. Misalnya, Dahlan (1997) melihat PIPS sebagai upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi. Sementara itu Tsauri (1997:1) yang mengutip pemikiran Alfian ketika mengenang tokoh LIPI Profesor Sarwono Prawirohardjo, melihat peranan PIPS dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, yang seyogianya memusatkan perhatian pada upaya pengembangan disiplin yang kuat, ketekunan yang luar biasa, integritas diri yang kokoh, wibawa yang mantap, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pengabdian yang dalam.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yajni pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan; dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psikopedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora dan disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS.PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS.

PIPS di dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik pedagogis, yakni pertama, PIPS dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan kedua, PIPS dalam tradisi social science dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS terpisah-pisah untuk SMU. Kedua tradisi PIPS tersebut terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No.9/1998 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran mengenai PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP. Pendidikan IPS pada program perguruan tinggi pendidikan IPS, sampai saat ini memang dibina oleh IKIP STKIP dan FKIP. Apabila dilihat dari visi epistemologi, pendidikan IPS merupakan satu sistem pengetahuan terpadu yang sedang tumbuh menjadi suatu disiplin baru dalam wacana keilmuwan kependidikan. Untuk sementara sebagai embrio HISPISI member nama disiplin itu pendidikan disiplin IPS.

Secara filsafat ilmu pengetahuan bagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang terorganisasikan dan bersistem yang di gali dan di bangun dengan menggunakan pendekatan ilmiah menurut Goldmark (1968, dalam Banks, 1977: 16) pendidikan ilmiah atau science method bertolak dari asumsi … that truth os neither absolute nor unchanging. Rather truth is a judgment that, by the agreement of an informed community, produces desirable result. ”Bahwa suatu kebenaran tidaklah mutlak dan tida berubah, akan tetapi merupakan suatu kesimpulan yang disepakati komunitas yang memahaminya dengan baik dan menghasilkan sesuatu. Selanjutnya ditegaskan bahwa, all judgment should be held as hypotheses to be tested, evaluated, and reconstructed. “Maksudnya, segala kesimpulan tersebut seyoginya disikapi sebagai jawaban sementara yang harus diuji, dievaluasi, dan direkonstruksi. Juga tak kalah pentingnya adalah asumsi bahwa setiap orang lain dapat menerima suatu kesimpulan dengan menggunakan metode yang terbuka, bersistem, dan dapat dikaji ulang. Dengan kata lain, Goldmark dalam Banks (1977: 16-17) menyimpulkan bahwa suatu metode ilmiah memiliki cirri-ciri systematized, precise, expanding, testable, open it public judgment, demands responsibility and reconstructable. Artinya, kegiatan itu memiliki struktur yang konsisten atau memiliki sistem; mengandung makna yang tepat, terbuka pada perluasan alternative lain; terbuka untuk dikaji ulang, terbuka pada umum; menuntut tnggung jawab atas kesimpulannya itu dan terbuka untuk ditata ulang atau direkonstruksi.

Bidang pengetahuan yang bersifat ilmiahini dikenal sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai cirri tambahan, Dufty (1967 dalam Somantri , 1993;1998) menyebutkan adanya a community of scholars atau masyarakat atau komunitas ilmiah yang menjadi pendukung, pemelihara, dan pengembang disiplin itu. Ahli lainnya 9 anonim dalam Somantri, 1998: 7) menambahkan empat syarat lainnya, yakni the societal goals, the heritage and value, the dimension of interrelationship of today world,an aspecific process of national inquiry and tenets of good scholarship.  Maksudnya, suatu disiplin itu selain harus memiliki logika internal sebagaimana telah dikemukakan oleh Goldmark dalam Banks (1977), juga perlu memiliki logika eksternal: memberi kontribusi terhadap masyarakat,mengusung peradaban dan nilai, berkaitan dengan kehidupan dunia saat ini, dan mencerminkan adanya pemikiran nasionaldan kepakaran yang baik.

Logika internal disiplin ilmu seperti dikemukakan oleh Goldmark tersebut di atas, pada dasarnya mencerminkan apa yang menjadi bidang telaah dan bagaimana pengetahuan itu digali dan dikembangkan dengan mengikuti prinsip dan produser yang baku. Dalam wacana filsafat pengetahuan (suriasumantri, 1984; 1986). Kerangka pemikiran tersebutdi kenal sebagai “ landasan ontology dan epistomologi “. Sedangkan logika eksternal seperti di kemukakan oleh dufty (1997) dan somantri (1998),pada dasarnya mencerminkan sebagaimana seharusnya pengetahuan itu di gunakan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, Negara, dan apabila mungkin terhadap masyarakat dunia.dalam wacana filsafat pengetahuan kerangka pemikiran tersebut di kenal sebagai “ landasan aksiologi”

Apabila di lihat dari kriteria dasar pengetahuan ilmiah tersebut, apakah PDIPS sudahdapat di anggap dan di terima sebagai sistem pengetahuan ilmiah? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan substansi yang di bahas, yakni:

  1. apakah yang menjadi bidang telaah PDIPS?
  2. Bagaimana paradigm pembangunan pengetahuan dalam bidang kajian PDIP?
  3. bagaimana paradigm penggunaan sistem penggunaan PDIPS?

 

 

Sebagaimana telah di bahas di muka istilah PDIPS (pendidikan ilmu pendidikan sosial) di gunakan sebagai nomen klatur atau istilah teknis untuk program kurukuler pendidikan (ilmu-ilmu pengetahuan) sosial pada perguruan tinggi pendidikan guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Sedangkan istilah teknis untuk program kurikuler pendidikan (ilmu pengetahuan)sosial dalam dunia persekolahan (SD, SLTP dan SMU,  SMK), yang mencakup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), IPS terpadu di SD, IPS Terkonfederasi di SUP, dan IPS Terpisah di SMU/SMK. Dalam konteks sistem pengetahuan pendidikan guru, PIPS dunia persekolahan ini secara substansi dan pedagogis merupakan bagian integral dari bidang kajian PDIPS di IKIP/STKIP/FKIP.

Bertitik tolak dalam pemikiran mengenai kedudukan konseptual PDIPS tersebut, dapatlah diidentifikasi sekolah objek telaah dari sisitem pengetahuan PDIPS tersebut sebagai berikut.

  1. Karakteristik potensi dan perilaku belajar siswa SD, SLTP,dan SMU
  2. Karakteristik potensi dan perilaku belajar mahasiswa FPIPS-IKIP atau JPIPS-STKIP/FKIP.
  3. Kurikulum, dan bahan belajar IPS SD, SUP dan SMU.
  4. Disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan.
  5. Teori, prinsip, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran IPS.
  6. Masalah-masalah sosial, dan masalah ilmu dan teknologi yang berdampak sosial.
  7. Norma agama yang melandasi dan memperkuat profesionalisme.

 

Dilihat dari banyaknya dimensi yang diidentifikasi tercakup dalam bidang telaah PDIPS, dapat dikatakan bahwa sistem pengetahuan PDIPS itu ternyata bersifat multidimensional. Melihat sifat multidimensionalnya itu, Somantri (1998) menyikapi PDIPS sebagai suatu synthetic discipline atau sebagai suatu integrated knowledge system menurut Hartoonian (1992). Dalam perkembangan pengetahuan, fenomena ini tumbuh sebagai konsekuensi logis dari hakikat, masalah dan perkembangan masyarakat. We know that life is integrated Therefore, unless we construct curriculum or instructional programs based upon this truth, we put our student at risk.We also know that knowledge is culturally and historically determined demikian dikemukakan oleh Hartoonian (1992:162). Pandangan ini sangat realistik dan dapat diterima.

 

PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM BIDANG PDIPS

           Hal yang dimaksud dengan paradigma atau paradigm adalah accepted pattern or model: (Kuhn: 1970). Secara operasional paradigm pembangungan pengetahuan dalam bidang PDIPS diartikan sebagai pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang tertata secara utuh yang seyogianya digunakan oleh para pakar atau ilmuwan PDIPS dalam melakukannkegiatan “konstruksi, interpretasi, transformasi, dan rekonstruksi (KITR)” pengetahuan sampai pada akhirnya ditemukan teori(Sanusi, 1998: 19).

Teori inilah yang pada gilirannya membangun suatu sistem pengetahuan atau disiplin ilmu. Namun demikian disiplin itu sendiri tidak bisa dipandang hanya sebagai akumulasi informasi, fakta, teori, atau paradigm. Melainkan sistem berpikir (Wilardjo, 1987;Pranarka, 1987 dalam Supriadi, 1998: 19). Sejalan dengan pandangan tersebut Mehlinger (Somantri, 1998: 89) menegaskan bahwa dalam perkembangannya saat itu suatu disiplin bukanlah sesuatu yang statis, tetapi menunjukkan cirri-ciri sebagai berikut.

1.Disciplines are continually changing.

2.Disciplines are an expression of human imagination. Theories are continually   being reated and just quickly discarded. Theories in one disciplines stimulate theriies in other disciplines.

3.The disciplines are always attempting to develop a definite structure. But as Mehlinger puts it: Structure is not athing waiting to be discovered, it is always to organize existing knowledge in afield to advance knowledge  Given structure is to be judgedas good or bad according to its utility in a achieving to its purpose.

4.Disciplines explicitly represent certain values.

5.The disciplines are in general our most reliable source of information about society.

Pandangan di atas memberikan suatu visi dinamis dari perkembangan disiplin, karena disiplin disikapi sebagai domain akademik yang selalu berubah, saling merangsang antara disiplin sehingga menghasilkan teori baru; keberhasilannya diukur dari pencapaian terhadap tujuannya; merupakan pencerminan nilai, dan merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Visi tersebut, sangat tepat dan dapat diterima karena memang realita kehidupan atau menurut Sanusi (1998) real life system (RLS) bersifat multifaset dan berubah dengan cepat, yang pada gilirannya menuntut upaya untuk melakukan observasi, interpretasi, konstruksi, transformasi dan rekonstruksi orang juga dinamis. Apabila rangkaian kegiatan itudilakukan dengan semangat dan komitmen keilmuwan yang tepat, akan menghasilkan suatu sistem pengetahuan baru. Berkenaan dengan hal tersebut, apa yang dikatakan Goldstein (1980, Supriadi, 1998: 20).

 

  “… scince is not dry, orderly compilation of useful fact, although some of those hold the negative view of science may thunk that it is. Science is an activity of creative and imaginative human beings, not computers and other machines The creativity and imagination must be controlled by disciplin and self critism”.

 

           Dengan menggunakan visi dinamis dari perkembangan ilmu tersebut maka tumbuhnya sistem pengetahuan yang baru yang kemudian berkembang menjadi disiplin baru, bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi justru merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini juga merupakan cirri-ciri dari perkembangan ilmu pasca-positivisme, yang oleh Kuhn (1970) dilukiskan bahwa ilmu berkembang melalui alur perjalanan historis epistemologis yang dimulai dari tahap pra-paradigmatik; diterimanya paradigm secara meluas yang melahirkan ilmu normal; ditemukannya paradigm baru yang lebih handal. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa kemudian ilmu itu berhenti, tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Goldstein dalam kutipan di atas, proses ilmu itu akan berlangsung terus secara dinamis mengikuti dinamikanya pemikiran manusia dalam menghadapi fenomena tersebut.

 

 

 

 

KESIMPULAN

 

Di Indonesia Pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembang juga secara evolusioner sejak tahun 1967 dengan munculnya gagasan pengajaran IPS ala pendidikan Kewarganegaraan menurut kurikulum 1975 dan 1984, dan pada akhirnya muncul mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pengajaran IPS terpadu di SD, yang terkonfederasi di SUP, dan yang terpisah di SMU atas dasar kurikulum.

Sebagai konsekuensi logis dari munculnya PIPS dalam dunia persekolahan di IKIP/STKIP dikembangkan program pendidikan guru IPS, yakni yang dibina di FPIPS/JPIPS yang di dalam kurikulumnya memuat konsep pendidikan disiplin IPS (PDIPS) pada tingkat sarjana, magister dan doctor pendidikan.

Secara konseptual PDIPS merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu atau integrated knowledge system yang bersumber dan bertolak dari ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu lainnya sebagai extractive knowledge, dan masalah-masalah sosial sebagai latar operasional; diorganisasikan secara ilmiah dan psikopedagogis. Dalam konteks agama dan pancasila sebagai intraceptive knowledge. PDIPS secara konseptual mencakup studi mengenai PIPS persekolahan. Oleh karena itu, antara PDIPS terdapat jalinan yang erat dalam pola interaksi yang dinamis.

Untuk pengembangan PDIPS sebagai suatu sistem yang terpadu, perlu diupayakan pengembangan sinergi akademis dan pedagogis PDIPS pada FPIPS dan komponen akademis dan pedagogis PDIPS pada FPIPS serta PPS IKIP/dan penelitian semua komponen PIPS dan PDIPS.

PDIPS sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu yang perlu dikaji secara terus- menerus melalui berbagai upaya penelitian, pengembangan, dan penerapan (research, development, and diffusion) yang melibatkan para pakar dan praktisi dalam bidang PIPS dan PDIPS. Dengan demikian, PDIPS dapat berkembang memenuhi tuntutan sebagai suatu disiplin.

 

 

Daftar Pustaka

 

Winataoura, HUS. (2000). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Terbuka

Saripudin, U. W. (1989). Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Ilmu Sosial di Sekolah Menengah. Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti. Proyek Pengembangan LPTK.

Myers, C. B. et.al. (2000). National Standards for Social Studies Teacher 1. Washington DC: National Council for The Social Studies.

Myers, C. B. et.al. (2000). National Standards for Social Studies Teacher 2. Program Standards for The Initial Preparation of Social Studies Teachers, Washington DC: National Council for The Social Studies.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.