Redenominasi Rupiah

0
71

OLEH:

FUADI AZMI, SE

 

ABSTRAK

Wacana Bank Indonesia berencana melakukan redenominasi rupiah menuai silang pendapat. Pemerintah berpendapat redenominasi merupakan solusi terhadap inflasi yang terjadi secara global, namun ada juga yang bependapat bahwa redenominasi akan menyebabkan hyperinflasi bagi Indonesia. Meski demikian kebijakan moneter yang bertujuan untuk memangkas angka nol dalam penulisan mata uang rupiah – tanpa mengurangi nilainya – bukanlah hal baru.

Kata kunci : redenominasi

 

A.     Pendahuluan.

Inflasi telah merajalela, bukan hanya di negara berkembang seperti Indonesia, ternyata Inflasi juga menggerogoti negara-negara tangguh di Eropa, bahkan USA, padahal Dollar Amerika merupakan patokan mata uang di berbagai negara. Inflasi merupakan penyumbat terbesar dalam pembangunan, yang menyebabkan harga melambung tinggi sedangkan kemampuan masyarakat untuk membeli sangat rendah. Berbagai macam cara untuk mengecilkan laju inflasi, salah satu caranya adalah Redenominasi. Redenominasi rupiah merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk ‘memangkas’ angka nol dalam penulisan mata uang rupiah tanpa mengurangi nilainya. Menurut sejarah sejak 1923 -2002 terdapat lebih dari 80 negara telah menerapkan kebijakan tersebut, seperti Polandia, Bulgaria dan Turki, negara tersebut sukses menjalankan kebijakan moneter redenominasi, namun berbeda dengan Brazil dan Argentina justru menuai inflasi tinggi pasca kebijakan itu sehingga harus melakukannya beberapa kali.

Umumnya kebijakan redenominasi dilakukan setelah negara tersebut mencapai inflasi tertinggi yang menyebabkan nilai suatu mata uang merosot tajam. Kebijakan teknis tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa masa inflasi tertinggi telah berakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa redenominasi merupakan hasil proses stabilisasi bukan penyebab stabilitasi moneter. Redenominasi juga merupakan bentuk pengakuan kepada publik atas kesalahan kebijakan ekonomi sebelumnya yang telah mendorong terjadinya inflasi tinggi dan memburuknya nilai tukar domestik di pasar internasional.

B.      Redenominasi
1.      Redenominasi Rupiah

Indonesia merupakan negara berkembang yang cukup fantastik perkembangannya di masa negara-negara tangguh mengalami goncangan yang hebat atas inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia ditengah krisis global pada 2013 diperkirakan akan meningkat tapi pertumbuhannya masih dibawah normal. Menurut prediksi IMF ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,6 persen pada tahun 2013, angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 yang hanya berkisar 3,3 persen. Sedangkan menurut Federal Reserve/The Fed berdasarkan proyeksi 2012-2015, diperkirakan bahwa pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat akan tumbuh antara 2,3 persen hingga 3 persen secara tahunan pada kuartal keempat 2013, dengan tingkat pengangguran mencapai 7,4 – 7,7 persen, dengan permasalahan seperti ini Amerika Serikat melalui Bank Sentral mempertahankan suku bunga jangka pendeknya mendekati nol sampai tingkat pengangguran negara itu turun dibawah 6,5 persen agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah Indonesia memprediksi laju inflasi tahun ini akan berkisar antara 4,9 hingga 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2012 yang mencapai 4,3 persen atau target APBN 2013 sebesar 4,9 persen, meskipun lebih rendah dari target dalam APBN-P 2012 yang mencapai 6,8 persen.

Dengan tingkat inflasi tersebut, Bank Indonesia berencana melakukan redenominasi rupiah, perlu kita ketahui bahwa redenominasi adalah kebijakan untuk menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Hal bersamaan dilakukan juga pada harga – harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Misalnya uang nominal Rp. 1.000 dipangkas menjadi Rp 1.

Implikasi redenominasi mempunyai berbagai dampak, salah satunya terjadi efisiensi dalam pencatatan nilai mata uang karena pencatatan nol akan lebih sedikit seperti pada transaksi jual beli, label harga, laporan akuntansi, catatan statistik, dan perangkat lunak pengolahan data. Disamping praktis, aspek psikologis berupa tingkat kepercayaan terhadap mata uang tersebut diharapkan lebih tinggi karena nilainya terlihat lebih kuat terhadap mata uang lain. Secara operasional proses redenominasi mata uang nasional tidak mempunyai efek pada inflasi jika kondisi perekonomian relatif stabil, hanya saja yang terpenting adalah bagaimana menjaga persepsi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Jika masyarakat berespektasi bahwa akan terjadi inflasi pasca kebijakan tersebut maka dalam jangka pendek kebijakan redenominasi akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Masyarakat yang mempunyai ekspektasi yang tinggi pada inflasi setidaknya akan melakukan beberapa penyesuaian seperti menukar uangnya dalam bentuk mata uang lain atau membelanjakannya untuk barang-barang yang berharga seperti emas atau tanah, jika hal ini terjadi maka nilai tukar mata uang tersebut justru melemah, barang impor makin mahal sehingga menyebabkan inflasi (imported inflation). Selain itu, inflasi di dalam negeri akibat tingginya permintaan barang akan memicu lajunya inflasi sehingga mendorong bank sentral untuk melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga. Jika pengetatan itu berlangsung lama maka sektor riil akan terpukul akibat naiknya suku bunga kredit. Dampak tersebut tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang tidak dapat melindungi aset mereka, namun juga pegawai dan buruh yang tidak memiliki daya tawar untuk mengkompensasi inflasi dengan kenaikan upah.

Dalam masa transisi redenominasi, pihak swasta yang menjual barang dan jasa harus mengeluarkan biaya ekstra karena harus menuliskan dua harga pada label produk yang mereka jual, atau tenaga tambahan untuk memberikan penjelasan kepada customer. Bank sentral dalam jangka waktu tertentu juga harus menganggarkan biaya untuk mencetak uang baru dan menarik uang lama. Di saat yang sama, pemerintah dan DPR dituntut untuk melakukan sinkronisasi undang-undang dan pembuatan aturan baru terkait redenominasi tersebut.

Redenominasi sebenarnya tidak perlu dilakukan jika pemerintah mampu menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam jangka panjang. Meski harus diakui bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Rupiah sebagaimana mata uang lain merupakan standar mata uang kertas (fiat money) yang sangat rentan terhadap inflasi. Otoritas moneter saat ini tidak lagi diikat oleh ketentuan untuk mengkaitkan antara jumlah uang yang beredar dengan cadangan emas atau mata uang kuat lainnya sejak diakhiri perjanjian Bretton Woods tahun 1971. Dengan demikian, masing-masing bank sntral berwenang untuk meningkatkan jumlah  uang yang beredar dengan mencetak uang yang lebih banyak sehingga menyebabkan inflasi bahkan hyperinflasi. Selain itu, kestabilan mata uang kertas juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diadopsi negara tersebut, contohnya rupiah yang menggunakan kurs mengambang atas saran IMF. Artinya nilai tukar rupiah terhadap dollar ditentukan berdasarkan supply and demand. Semakin tinggi permintaan terhadap rupiah maka nilainya akan meningkat arau terapresiasi, sebaliknya jika penawaran semakin meningkat seperti terjadinya lonjakan permintaan devisa oleh importir, meningkatnya pembayaran utang luar negeri baik swasta maupun pemerintah atau aksi spekulasi para investor di pasar modal dan pasar uang maka nilai rupiah terhadap dollar akan merosot dan sebaliknya melepas cadangan devisanya ketika nilainya dianggap terlalu kuat. Namun tindakan tersebut sangat ditentukan oleh beberapa besar cadangan devisa yang dimiliki oleh otoritas moneter tersebut. Hal ini pernah dialami oleh Indonesia pada krisis tahun 1997/8, ketika rupiah mengalami depresi yang sangat tajam, dari RP 2500 pada Juli 1997 sampai menembus Rp. 14000an, akibat meningkatnya permintaan dollar dalam waktu singkat. Sejak saat itu nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami pelemahan dengan kurs rata-rata Rp 9230 dari tahun 1998 s.d. 2012.

2.      Redenominasi Berbeda Dengan Sanering

Redenominasi memang berbeda dengan sanering, dilihat dari sejarah, Indonesia telah melakukan sanering yang kita kenal dengan Gunting Sjafruddin. Gunting Sjafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950.

Menurut kebijakan itu, “uang merah” (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar empat puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. “Gunting Sjafruddin” itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia).

Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk–utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 milyar.

19 Maret 1950 : Sanering pertama dikenal sebagai “Gunting Syafrudin” dimana uang kertas betul-betul digunting menjadi dua, yang sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayar sah dengan nilai semula. Sebelah kanan dan juga deposito di Bank ditukar dengan obligasi negara yang akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3 % setahun.

25 Agustus 1959 : Sanering kedua uang pecahan Rp 1000 (dijuluki Gajah) menjadi Rp 100, dan Rp 500 (dijuluki Macan) menjadi Rp 50. Deposito lebih dari Rp 25.000 dibekukan. 1 US $ = Rp 45.Setelah itu terus menerus terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah sehingga akhirnya pada Bulan Desember 1965 1 US $ = Rp 35.000.

Berdasarkan buku sejarah BI, keputusan itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) No. 2 Prp. tahun 1959. Isinya, pemerintah melakukan sanering uang pada 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan Rp 1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Langkah ini dilakukan untuk menangani laju inflasi yang terus berlangsung hingga awal 1960-an. Karena peraturan ini baru efektif keesokan harinya, 25 Agustus, jam 6 pagi waktu Jawa, dan informasi tentang hal ini belum tersebar secara merata, maka masyarakat menjadi kacau. Mereka yang mendengar informasi ini berlomba-lomba membelanjakan uang macan dan gajahnya. Bank-bank diserbu untuk menukarkan uang macan dan gajah dengan pecahan yang lebih kecil. Toko sembako, toko emas, toko apa pun yang buka diserbu pembeli. Pada mulanya para pemilik toko merasa kegirangan barang jualannya laris manis. Tetapi lama kelamaan merekapun sadar, mengapa uang yang mereka terima hanya lembaran macan dan gajah saja. Kemana pecahan lain? Akhirnya setelah mendengar dari teman atau keluarga yang mengetahui peristiwa ini, secara serentak mereka menutup toko-tokonya. Mendadak pusat perbelanjaan dan pertokoan menjadi sepi. Semua toko tutup dan pemiliknya juga ikut-ikutan membelanjakan uang macan dan gajahnya ke daerah-daerah yang terpencil. Akibatnya penduduk di pedesaan yang kena getahnya. Sapi, kambing, bahkan beras mereka diborong oleh orang kota. Semuanya memakai uang macan dan gajah.

Kepanikan seperti ini terus terjadi sampai saat mulai diberlakukannya peraturan tersebut tepat pukul 6.00. Masyarakat tidak mau memegang uang macan dan gajah. Mereka berlomba-lomba membelanjakan atau menukarkan ke bank. Sewaktu hari masih siang, kurs masih sama. Beberapa jam sesudahnya kurs tinggal 50 persen, dan terus merosot menjadi 30 dan 20 persen. Akhirnya tepat pukul 6.00, 25 Agustus 1959, kurs tinggal 10 persen.

13 Desember 1965 : Sanering ketiga terjadi penurunan drastis dari nilai Rp 1.000 (uang lama) menjadi Rp 1 (uang baru). Sesudah itu tanpa henti terjadi depresiasi nilai mata uang Rupiah sehingga ketika terjadi Krisis Moneter di Asia ditahun 1997 nilai 1 US $ menjadi Rp. 5.500 dan puncaknya adalah mulai April 1998 sampai menjelang pernyataan lengsernya Presiden Suharto maka nilai 1 US $ menjadi berkisar Rp 17.200.

Redenominasi sangat berbeda dengan sanering, untuk mempermudah memahaminya dapat kita tarik kesimpulan bahwa sanering merupakan pemotongan nilai mata uang, sedangkan redenominasi adalah penyederhanaan penulisan mata uang.

 

C.      Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa redenominasi sangat berbeda dengan sanering, redenominasi merupakan penyederhanaan penulisan mata uang, sedangkan sanering merupakan pemotongan nilai mata uang, namun meskipun berbeda keduanya merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dengan penyebab utama adalah inflasi. Redenominasi harus dilakukan dengan cara bijaksana, perlu dilakukan kajian yang instens, sehingga ini merupakan solusi terbaik, dengan penjelasan terhadap publik bahwa ini merupakan penyederhanaan penulisan mata uang bukan pemotongan nilai mata uang, karena jika tidak, masyarakat akan berespektasi bahwa akan terjadi inflasi pasca kebijakan tersebut, sehingga menyebabkan dalam jangka pendek kebijakan redenominasi akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Rupiah yang menerapkan standar mata uang kertas sangat lemah dan mudah digerogoti oleh inflasi, dan menciptakan ketidakstabilan moneter yang berdampak pada ketidakstabilan perekonomian secara nasional.

Adapun solusi yang terbaik dan telah terbukti secara historis adalah mengganti dengan standar mata uang emas dan perak, dimana kita ketahui bahwa emas dan perak mempunyai kestabilan yang tangguh terhadap inflasi.

Islam telah mewajibkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat transaksi dan tolak ukur barang dan jasa. Qs: Attaubah: 34 menerangkan secara tegas untuk tidak melakukan  penimbunan (al-kanz) emas dan perak, ini mengandung pengertian bahwa emas dan perak harus tetap berjalan secara sistemik dalam setiap transaksi atau dijadikan alat transaksi dalam hal ini dijadikan standar mata uang.

Adapun keunggulan standar mata uang emas dibandingkan dengan standar mata uang kertas (fiat money) adalah:

Pertama, inflasi rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat menambah pasokan uang dengan bebas. Akibatnya supply mata uang akan terkendali. Uang hanya bertambah seiring dengan bertambahnya cadangan emas negara. Dengan demikian inflasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan uang sebagaimana pada sistem mata uang kertas (fiat money) tidak terjadi. Memang tak dapat dipungkiri bahwa inflasi bisa saja terjadi ketika ditemukan cadangan emas dalam jumlah besar. Namun keadaan tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi dan orang yang memiliki emas tidak langsung melempar emasnya ke pasar.

Keampuhan mata uang mengendalikan inflasi telah dibuktikan oleh Jastram, (1980) seorang profesor dari University of California. Ia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi pada standar emas(gold standard) paling rendah dari seluruh rezim moneter yang pernah diterapkan termasuk pada rezim mata uang kertas (fiat standard). Sebagai contoh dari tahun 1560 hingga 1914 indeks harga (price index) Inggris tetap konstan dimana inflasi dan deflasi nyaris tidak ada. Demikian pula tingkat harga di AS pada tahun 1930 sama dengan tingkat harga pada tahun 1800.

Kedua, di dalam rezim standar emas, nilai tukar antar negara relatif stabil sebab mata uang masing-masing negara tersebut dsandarkan pada emas yang nilainya stabil. Pertukaran antara mata uang yang dijamin oleh emas dengan mata uang kertas negara lain yang tidak dijaminan emas juga tidak menjadi masalah. Hal ini karena nilai mata uang yang dijamin emas tersebut ditentukan oleh seberapa besar mata uang kertas tadi menghargai emas. Nilai emas memang bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran, namun ketika emas dijadikan uang maka masing-masing negara akan menjaga cadangan emas mereka. Dengan demikian supply mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil.

Ketiga, kestabilan nilai tukar membuat transaksi perdagangan barang dan jasa (seperti traveling), transaksi modal dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Nilai transaki di masa yang akan datang dapat diprediksi lebih akurat sebab nilai tukar mata uang relatif stabil. Seorang importir dapat melakukan pemesanan barang di masa mendatang tanpa perlu melakukan lindung nilai tukar(hedging). Demikian pula seorang eksportir dapat melakukan ekspansi usaha tanpa perlu khawatir di masa akan datang nilai ekspor akan terganggu akibat nilai tukar yang tidak stabil. Dengan demikian standar emas melindungi pelaku ekonomi dari miskalkulasi kegiatan ekonomi (economic miscalculation) yang merupakan penyakit mata uang kertas (fiat money).

Keempat, standar emas memiliki mekanisme untuk menjaga neraca pembayaran setiap negara agar tetap dalam keadaan equilibrium. Mekanisme yang dipopulerkan oleh David Hume (1711-1776) pada abad ke-18 tersebut disebut mekanisme price-specie-flow adjusment. Proses mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika suatu negara, Indonesia misalnya meningkatkan supply uang kertasnya yang dibacking emas maka inflasi di negara tersebut akan naik yakni harga-harga secara umum lebih mahal. Tingginya harga-harga di dalam negeri dibandingkan harga-harga di luar negeri seperti Malaysia menyebabkan ekspor menurun akibat harganya yang kurang kompetitif. Pada yang sama impor meningkat karena reatif lebih murah. Akibatnya Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran (balance of payment). Defisit ini kemudian dibayar dengan penyerahan emas kepada Malaysia. Dengan mengalirnya emas tersebut menyebabkan harga barang di Indonesia kembali turun sehingga lebih murah dari sebelumnya. Ekspor pun meningkat sebaliknya impor menurun. Dengan demikian defisit neraca pembayaran Indonesia terkoreksi dengan sendirinya (automatic adjustment).

 

Referensi:

Duca, Loana. The national currency re-denomination experience in several 

Countries: A comparative analysis paper presented at the international

Multidisciplinary symposium Univ. Simpro. 2005

http://finance.detik.com/news/2013-01-07/pakistan-seen-needing-imf-bailout-as-

rupee-plunges-before-vote.html

http://Bank Indonesia, Uang-kuno.com

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/20/dinar-dan-dirham-vs-mata-uang-kertas-ii-emas-dan-perak-mata-uang-hakiki/

Taqiyuddin an-Nabhany, An-nidzam al-iqtishady fil Islam, Darul Ummah, Beirut, cet VI

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.