Prospektif Zakat Penghasilan Dan Gaji Pegawai

0
29

Oleh :

Dra. ASYAH SYAHRON

 

A. Pendahuluan

              Perkawinana adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalididzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinana berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunana) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinana merupakan fitrah manusia yang tidak dafat di hilangkan, tetapi harus dilaksanakan dengan jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islamnya menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia  membutuhkan perlengkapan hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasanganya, dan perempuan  membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Tuhan telah menciptakan segala mahluk yang ada di muka bumi ini dengan berpasang -pasaengan. Manusia diciptakan untuk berjodoh-jodohan  Agar generasi yang akan datang di muka bumi ini bisa menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya yang tidak selamanya hidup di dunia, karena usia mereka yang terbatas. Apabila ia tidak menurunkan generasi berikutnya, maka tidak ada lagi generasi  penyambung perjuangan, dunia akan mati  dalam kurung waktu yang cukup relatif singkat.

Perkawinan adaah perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan alam di dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga pada Hewan dan Tumbuhan. Oleh karena itu manusia sebagai mahluk yang berakal,  perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat budaya perkawinana tertutup,sedangkan dalam masyarakat yang maju (moderen) budaya perkawinana maju, luas dan lebih terbuka.

Budaya perkawinana dan aturanya yang berlaku pada suatu masyarakat pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.  Seerti aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga di pengaruhi ajaran agama, bahkan juga di pengaruhi budaya barat.  Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum positif sebagai landasan dasar melakukan suatu perkawinana, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinana,   namun pada kenyataanya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih berlaku ketentuan adat dan upacara-upacara adat dalam melangsungkan Perkawinana yang berbeda-beda,antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat lainya. Sebagai contoh masyarakat  minangkabau dengan suatu tata tertib perkawinanan yang bersendikan keibuan, masyarakat Batak yang tata tertib perkawinanaya bersendikan kebapaka, dan masyarakat jawa yang tata tertib perkawinanya bersendikan kebapak-ibuan., yang di dalam tata tertib perkawinan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, selain itu juga menurut kepercayaann agama masing –masing.

Suatu cita-cita setiap orang untuk melaksanakan perkawinan dan menginginkan perkawinan itu berakhir hingga akhir hayat, karena perkawinana dalam islam bertujuan yaitu:

  1. 1.     Supaya umat manusia itu hidup dalam masyarakat  yang  teratur dan tentram, baik lahir maupun batin.
  2. 2.      Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib menuju kerukunan anak-anak yang saeh, yang berjasa dan berguna kepada keada kedua orang tua agama, masyarakat, bangsa dan negara
  3. 3.     Supaya terjalin hubungan humoris antara suami istri, seterusnya hubungan famili, sehingga terbentuk ukhuwah yang mendalam yang di redohi Allah swt.

 Bertolak dari rumusan  tersebut bahwa Indonesia ialah Negara yang

berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat) dengan anggapan pola yang di ambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang di sesuaikan dengan keadaan Indonesia, artinya dengan ukuran pandangan bernegara kita.

Dlam perakteknya sering  terjadi pelangaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjdai perkawinan dibawah umur , kawin sirih, kawin kontrak, hal ini berdapak terhadap perlindungan hak-hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut. Perinta Nabi SAW untuk melaksanakan perkawinan dan melarang membujang terus- menerus. Hal ini karena libidio seksualitas merupakan fitrah kemanusianan dan juga mahluk linnya yang melekat  dalam diri setiap mahluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia Penyaluran itu hanya ada satu jalan,  yaitu perkawinan. Yang paling hangat di bicarakan Ulfa gadis dibawah umur yang dilakukan syekh fuji  terhadap gadis dibawah umur. Tidak sedikit yang melaksanakan kawin di bawah tangan.  Meski menimbulkan pro dan kontrak di masyarakat , perkawinan di bawah tangan hingga kini banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui “ruginya’’ ruginya jika melakukan pernikahan dibawah tangan atau kawin siri, namun banyak saja yang mau mlaksanakannya dengan banyak alasan. Dengar saja keluhan Ny. Ranti (bukan namaa sebenarnya). “saat ini saya sudah menikah d bawah tangan sebagai istri kedua. Hal ini sudah berlangsung sekitar satu tahun. Kami sangat ingin mebuat surat nikah di KUA, namun memerlukan surat izin istri  pertama suami. Tapi sangat sulit memprolehny, “keluh Ranti”. Demikian pula yang terjadi pada pernikahan antara lutfiana ulfa (gadis dibawah umur) dengan syekh fuji yang terus mendapat sorotan masyarakat dan pemerintah. Terkait perkawinan dini yangdilakukan pujiono cahyo wicaksono alias seykh fuji terhadap Lutfiana Ulfah, gadis berusia 12 tahun di Bedono Semarang, membuat berang Mentri Negara Pemberdayaan Wanita,  Meutia Hatta  dan menilai Saykh pujiono terindikasi mengidap penyakit pedopilia. Akibat perbuatanntya tersebut , menurut meutia, pujiono bisa di jerat dengan undang-undang perkawinan dan undang-undang  tenaga kerja dan undang-undang perlindungan anak.

Penikahan yang mengundang polemik di masyarakat tersebut. Juga mengundang perhatian  Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPIA)Seto Muliyadi,  yang terus berupaya membujuk Seykh fuji mengembalikan U lfah ke pangkuan orang tuannya, karena menurut seto, Ulfah masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian serius dari orang tuannya. Bahkan KPAI berharap agar  pernikahan siri ini di batakan.

Berdasarkan hal diatas peran dari Pelayanaan  Badan Penasehat

Pembinaan       Pembinaan      Pelestarian      perkawinan      (BP4)

Sangat di perlukan , dan bagai mana kiprahnya dalam menangani kasus-kasus seperti diatas.

B. Peranan BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Perkawinan

Peraturan mentri agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) menyebut

bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan perceraian  (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Setiap tahun ada dua juta perkawinn, tetapi yang memilih perceraian

ada dua kali lipat , setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumahtangga.

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu

adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling di benci Allah. Tetapi, faltanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Dalam Al-Quran 80 persen ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara,bangsa apalagi masyarakat, sebab kelarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun keluarga yang berantakan.

Apalagi angka perceraian pada masyarakat mengalami peningkatan, itu menjadi bukti kegagalan kerja penasehat pembinaan-pembinaan pelestarian Perkawinan (BP4). Kasus perceraian suami-isteri ternyata jumlah isteri yang menggugat cerai suami makin meningkat . hal merupakan fenomena baru di enam kota besar  di Indonesia. Terbesar adalah di Surabaya.

Berdasarkan data, di Jakarta dari 5.193 kasus, sebanyak 3.105 (60 Persen)  adalah kasus isteri gugat cerai suami dan sebaliknya suami gugat cerai isteri 1.462 kasus. Di Surabaya dari 48.374 kasus banyak 27.805 (80 persen) adalah kasus istri gugat cerai suami, sedangkan suami gugat isteri mencapai  17.728 kasus. Di Bandung dari 30.900 kasus percerain sebnyak 15 139 (60 persen) adalah kasus istri gugat cerai dan suami gugat cerai istri, sebanyak 13.415 kasus. Selanjutnya , di medan dari 3.244 kasus sebnyak 1.967 (70 persen) adalah isteri gugat suami dan suami gugat cerai

Isteri hanyalah 811 kasus. Di Makassar  dari  4.723 (70 persen) adalah isteri gugat cerai suami dan suami gugat cerai isteri hanya 12.694  kasus.

Penyebab perceraian tersebut antara lain karena  ketidak harmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus  krisis keluarga 4.916 kasus, cemburu 4.708 kasus., poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bwah umur 284 kasus, penganiyayaan  dan kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT) sebanyak 916 kasus. Suami atau isteri di hukum lalu kawin lagi 153 kasus,  cacat biologis tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 15 kasus,gangguan pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54.138 kasus.

Tingginya permintaan gugat cerai  isteri terhadap suami tersebut, diduga karena kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan lelaki, atau akibat gelobalisasi sekarang ini, ata kaum perempuan sudah kebablasan, itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama.

D. Kesimpulan             

Dari pendahuluan dan beberapa kasus tersebut  peran BP4 belum optimal dan tidak lanjut dari penyelesaian kasus belum dapat di selesaikan secara baik. Disarankan untuk pasangan yang berselisih untuk memahami ilmu agama, ilmu munakahat , membina kembali keutuhan  rumah tangga dengan saling mengerti  dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing  pasangan. Kepada BP4 disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepada Kepala Kantor Departemen Agama agar membina dan mengawasi kinerja BP4 agar lebih optimal dan menjalankan tugas pokoknya dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA 

 

  1. A.      Buku-Buku :

Hasbullah Bakry, Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1981.

Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, 1991.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982.

Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992.

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.  

Subeki, Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta, 1982.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam, Sinar Baru  Al GenSindo, Yogyakarta, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, Metodelogi  Penelitian  Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta 1990.

Majda El-Muhataj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Prenanda Media group Jakarta, 2005.

B.  Peraturan Perundang-Undangan :

 Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Kompiasi Hukum Islam.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.