PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH, ANTARA PENINGKATAN MUTU DAN DAN TUNTUTAN REGULASI

0
12


Oleh : H. Syarif Husain, S.Ag., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus moderenisasi dan globalisasi budaya telah dirasakan dan telah meruntuhkan sekat-sekat kultural, budaya, moral ideology bahkan agama. Mobilitas social, ekonomi, pendidikan, dan politik telah menciptakan hiruk pikuk keberagaman dalam relasi-relasi keragaman. Sehingga cukup sulit zaman sekarang menemukan komunitas-komunitas sosial yang homogen dan monokultur. Akibatnya fenomena multikultural sudah menjadi bagian dari peradaban manusia. Multikulturalisme melingkupi pluralitas ras, golongan, etnik, jender, kelas, dan agama bahkan sampai nilai-nilai yang mengeksploitasi gaya hidup yang konsuftif dan modern.

Konsep ini setidaknya bertumpuh pada dua keyakinan. Pertama, secara sosial semua kelompok budaya dapat di reperentasikan dan hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Kedua, diskriminasi dan resisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnik dan pengetahuan budaya-budaya lain, Untuk itu wawasan dan gagasan multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam segala pendidikan.

Sejujurnya, konsep pendidikan yang pernah diterapkan di negara ini masih jauh dari harapan. Keberadaan sistem seperti Madrasah sendiri sudah cukup lama. Sayangnya, sebaik apapun sistem itu tetap saja tidak mampu ‘menularkan’. Singkat saja, sistem pendidikan seharusnya mengarahkan anak didiknya untuk bisa berpikir dewasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, dan Insya Allah untuk bangsa ini. Dewasa yang dimaksudkan di sini, bukan sekedar bisa membedakan mana yang salah atau benar, tapi juga bisa mendahulukan mana yang menjadi kepentingan banyak orang dan kepentingan kelompok/pribadi. Saya akui, tidak mudah untuk mencapai harapan tersebut.

Secara operasional, pembinaan bangsa dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan guna memberikan prespektif, interpretasi dan warna lokal atas jalannya sejarah bangsa ini. Dengan memberikan identitas sejarah kepada penduduk lokal, masyarakat merasa mendapat tempat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) sebagai salah satu unsur pendidikan nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Peranan yang penting itu seirama dengan derap langkah pembangunan.Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat tugas madrasah adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh guna memasuki era otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar kita dapat memasuki era globlalisasi yang penuh dengan persaingan. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningakat kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.

Berkaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka tulisan ini akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh panitia yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Departemen Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sangat penting dan menarik untuk dibahas, khususnya bagi praktisi pendidikan atau pemimpin umat, terutama dalam menghadapi arus globalisasi sekarang ini. Dengan membicarakan pendidikan madrasah, dapat diketahui fungsi, peranan dan kontribusi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Menurut Samsul Nizar, Madrasah, sebagai salah satu pusat pendidikan Islam, tetap istiqamat dan konsisten melakukan perannya sebagai pusat pendalaman ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan lembaga dakwah Islamiyah sera ikut mencerdaskan bangsa.

Pendidikan Islam, seiring dinamikanya, memiliki berbagai bentuk institusi yang selalu berkembang dari satu waktu dan tempat dan karakteristiknya, ke waktu dan kondisi yang berbeda. Dan salah satu institusi pendidikan Islam yang ada serta masih berkembang eksistensinya adalah madrasah. Sebuah institusi pendidikan Islam mencakup kepada tempat, pola dan manajemen.

Tidak bisa dipungkiri bahwa gelombang moderenisasi dan globalisasi budaya telah meruntuhkan sekat-sekat kultural, etnik, idiologi dan agama. Mobilitas social ekonomi pendidikan, dan politik menciptakan keragaman dalam relasi-relasi keragaman. Kini, cukup sulit menemukan komunitas-komunitas sosial yang homogen dan monokultur. Fenomena multikultural sudah menjadi bagian dari imperatif peradaban manusia. Multikulturalisme melingkupi pluralitas ras,etnik, jender, kelas, dan agama bahkan sampai pilihan gaya hidup.

Konsep ini setidaknya bertumpuh pada dua keyakinan. Pertama, secara sosial semua kelompok budaya dapat di reperentasikan dan hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Kedua, diskriminasi dan resisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnik dan pengetahuan budaya-budaya lain, Untuk itu wawasan dan gagasan multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam segala pendidikan.

Sejujurnya, konsep pendidikan yang pernah diterapkan di negara ini masih jauh dari harapan. Keberadaan sistem seperti Madrasah sendiri sudah cukup lama. Sayangnya, sebaik apapun sistem itu tetap saja tidak mampu ‘menularkan’. Singkat saja, sistem pendidikan seharusnya mengarahkan anak didiknya untuk bisa berpikir dewasa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, dan Insya Allah untuk bangsa ini. Dewasa yang dimaksudkan di sini, bukan sekedar bisa membedakan mana yang salah atau benar, tapi juga bisa mendahulukan mana yang menjadi kepentingan banyak orang dan kepentingan kelompok/pribadi. Saya akui, tidak mudah untuk mencapai harapan tersebut.

Secara  operasional, pembinaan bangsa dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan guna memberikan prespektif, interpretasi dan warna lokal atas jalannya sejarah bangsa ini. Dengan memberikan identitas sejarah kepada penduduk lokal, masyarakat merasa mendapat tempat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Madrasah dalam berbagai tingkatannya seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah sebagai salah satu unsur pendidikan nasional mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Peranan yang penting itu seirama dengan derap langkah pembangunan.Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat tugas madrasah adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh guna memasuki era otonomi daerah dan otonomi pendidikan.

Peningkatan kualitas merupakan salah satu prasyarat agar kita dapat memasuki era globlalisasi yang penuh dengan persaingan. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Untuk itu peningakat kualitas merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu madrasah agar dapat survive dalam era global.

Sekaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka tulisan ini akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh panitia yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Departemen Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah, peran dan fungsi Kementerian Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme.

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut ;

  1. Bagaimana pengembangan pendidikan Agama Islam di Madrasah serta peran dan fungsi Kementerian Agama dalam peranannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,
  2. Bagaimana usaha meningkatkan mutu pendidikan madrasah, melalui aktualisasi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.
  3. Bagaimana responsibilitas madrasah sebagai lembaga pengelola pendidikan agama Islam terhadap tuntutan regulasi dan sikap madrasah terhadap desakan multikulturalisme

C. Tujuan

Adapun tujuan pembutan makalah ini antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui peranan Madrasah dalam usaha melaksanakan pendidikan agama Islam, serta mengetahui Madrasah dan pendidikan agama Islam  dalam usahanya mengaktualisasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Untuk mengetahui kebijakan Kementeian Agama dalam mengeluarkan regulasi sebagai bentuk usaha mengembangkan Pendidikan Agama Islam dan madrasah.
  3. Untuk mengetahui peran dan fungsi Kementerian Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan regulasi dalam perannya sebagai penanggung jawab peningkatan mutu pendidikan agama Islam di Madrasah.
  4. Untuk Mengetahui peran dan fungsi Kementerian Agama dalam pendididkan dan bagaimana seharusnya sekolah agama dan madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pendidikan Islam di Madrasah

Istilah Pendidikan dalam wacana Islam merupakan terjemahan dari kata ta’lim, tarbiyah dan ta’dib. Al-Khulli berpendapat bahwa tarbiyah atau ta’lim adalah padanan dari kata paedagogik. Kata ta’lim adalah turunan dari kata ‘allama yang dalam al-Qur’an terulang 854 kali, sementara kata ‘allama yang menunjukkan proses transformasi, hanya menggunakan bentuk a’lama atau ‘allama. Kedua kata tersebut berasal dari definisi yang sama, hanya saja

kata a’lama yang bentuk mashdarnya i’laamun dikhususkan terhadap transformasi informasi secara sepintas, sedangkan kata a’lama yang isim masdarnya berbentuk ta’liimun menunjukkan proses yang rutin serta diupayakan perluasan cakupannya sehingga dapat memberikan pengaruh kepada si penuntut ilmu muta’alim, sementara ta’allum adalah sentuhan jiwa untuk menggambarkan suatu makna.

Kata Tarbiyah berasal dari kata rabb. Kata rabb berarti penguasa /pemilik. Tuhan dikatakan rabb karena Dialah penguasa, pemilik alam yang haqiqi. Kata rabb memiliki menjadi tiga dimensi yaitu; (1) rabb berfungsi sebagai pemilik atau penguasa. (2) rabb berfungsi sebagai Tuan yang harus ditaati. (3) rabb berfungsi sebagai pengatur.

Adapun kata tarbiyah menurut istilah adalah penyampaian apa yang diampu dengan baik untuk mengantarkan masa kekanak-kanakan dengan baik. Kata tarbiyah yang bermakna bimbingan dan ketrampilan, didasarkan pada al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 24:

وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا

… dan katakanlah :Tuhanku anugerahilah rahmat kedua orang tuaku, karena keduanya telah membimbingku sejak aku masih kanak-kanak. ( Al-Isra’ : 24 )

Pendidikan adalah kegiatan interaktif antara pendidik dengan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang baik dan positif. Pendidikan mencakup unsur-unsur sebagai komponennya, seperti kurikulum, anak didik, pendidik dan aktivitas pendidikan. Madrasah artinya tempat belajar, merupakan bentuk isim makan (keterangan tempat) dalam ilmu shorf. Secara etimologis madrasah berasal dari suku kata bahasa Arab “darasa”, yang artinya membaca/belajar, sedangkan madrasah adalah bentuk kata isim makan “madrasatun”, yaitu kata yang menunjukkan keterangan tempat. Maka dengan demikian madrasah berarti tempat untuk membaca, atau tempat untuk belajar. Madrasah adalah tempat pendidikan, sekolah atau perguruan yang berbentuk bangunan sebagai tempat proses belajar mengajar secara formal dan klasikal.

Secara terminologis, madrasah mengandung arti tempat atau wahana dimana anak didik mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya, di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Dengan demikian secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dari sekolah. Menurut Ismail raji Al-faruqi madrasah merupakan sistem pendidikan yang menggabungkan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem modern (Barat). Dalam hal ini madrasah memiliki dua keuntungan yaitu upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan tiap sistem dan adanya adaptasi metodologi, pembiayaan yang tidak bertumpu dari dana waqof tapi juga pemerintah. Madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Kebijakan Menteri Agama Tarmizi Taher.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk meraih kehidupan sejahtera duniawi dan kebahagiaan hidup di akhirat.

Adapun visi dari madrasah dan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, berilmu, terampil dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misinya adalah menciptakan lembaga yang islami dan berkualitas, menjabarkan kurikulum yang mampu memahami kebutuhan anak didik dan masyarakat, menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompotensi dalam bidangnya dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berprestasi.
Berkaitan dengan perlunya menggagas sekolah agama dan madrasah yang berwawasan multikultural maka kami akan mencoba mengkaji sebagaimana yang di amanahkan oleh pemerintah yakni dengan terlebih dahulu mengantarkan kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di madrasah, peran dan fungsi Kementerian Agama dalam pendidikan dan bagaimana seharusnya madrasah melihat dan menyikapi desakan multikulturalisme yang telah menghangat dengan segala konsekuensi dan idiologi yang di usungnya. Sehingga mengakibatkan munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan yang beragam yang dalam memperjuangkan visi, misi, dan tujuan mengadakan pendidikan agama Islam, sehingga memberi corak dan warna serta karakter pendidikan agama Islam.

Di Indonesia, permulaan munculnya Madrasah baru sekitar abab 20, seiring dengan munculnya pendidikan pesantren, dan sebenarnya lembaga pesantren adalah salah satu institusi pendidikan yang paling mampu merespons tantangan modernisasi dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis yang ada di negeri lain. Meski demikian, disisi lain juga bahwa berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam Pusat (Timur Tengah) dan merupakan respon pendidikan terhadap kebijakaan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan madrasah. Hal ini juga diamini oleh M. Arsyad yang dikutip Khoirul Umam, munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan kekhawatiran terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan madrasah-madrasah umum tanpa dimasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam.

Pemerintah kolonial menolak eksistensi pondok pesantren dalam sistem pendidikan yang hendak dikembangkan di Hindia Belanda. Kurikulum maupun metode pembelajaran keagamaan yang dikembangkan di pondok pesantren bagi pemerintah kolonial, tidak kompatibel dengan kebijakan politik etis dan modernisasi di Hindia Belanda. Di balik itu, pemerintah kolonial mencurigai peran penting pondok pesantren dalam mendorong gerakan-gerakan nasionalisme dan prokemerdekaan di Hindia Belanda. Menyikapi kebijakan tersebut, tokoh-tokoh muslim di Indonesia akhirnya mendirikan dan mengembangkan madrasah di Indonesia didasarkan pada tiga kepentingan utama, yaitu: 1) penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial; 2) menjembatani perbedaan sistem pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan modern; 3) agenda modernisasi Islam itu sendiri.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengantarkan pendidikan Islam ke dalam babak sejarah baru, yang antara lain ditandai dengan pengukuhan sistem pendidikan Islam sebagai pranata pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang itu setiap kali disebutkan Madrasah, misalnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu Madrasah dasar, selalu dikaitkan dengan Madrasah Ibtidaiyah, disebutkan madrasah menengah pertama dikaitkan dengan Madrasah Tsanawiyah, disebutkan madrasah menengah dikaitkan dengan Madrasah Aliyah, dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang sederajat, begitu pula dengan lembaga pendidikan non formal.

Madrasah sebagai tempat pendidikan Islam sebenarnya dapat diwakili oleh pendidikan Meunasah atau dayah, surau dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia, yang kemudian melahirkan madrasah.. Lembaga madrasah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam, memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan madrasah merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kontribusi tidak kecil dalam pembangunan pendidikan nasional atau kebijakan pendidikan nasional. Madrasah telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam proses pencerdasan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan.

Dengan biaya yang relatif murah dan distribusi lembaga yang menjangkau daerah-daerah terpencil, Madrasah membuka akses atau kesempatan yang lebih bagi masyarakat miskin dan marginal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Walau demikian para penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia agaknya sepakat dalam menyebut beberapa madrasah pada periode pertumbuhan, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa.

Mahmud Yunus memasukkan ke dalam madrasah, pertumbuhan madrasah ini antara lain Adabiah School (1909) dan Diniah School Labai al-Yunusi (1915) di Sumatera Barat, Madrasa Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah diYogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jami’atul Khair di Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiyah di Sulawesi dan Madrasah Assulthaniyah di Kalimantan.

Salah satu pilar pendidikan nasional adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang ditujukan dalam upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan dengan mengacu pada skala prioritas nasional yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang beraneka ragam baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis, maupun tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik. Perluasan dan pemerataan akses memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi.

Pendirian madrasah oleh para pemuka muslim di berbagai pelosok negeri memainkan peranan yang sangat penting dalam membuka akses bagi masyarakat miskin dan terpencil untuk memperoleh layanan pendidikan. Komitmen moral ini dalam kenyataan tidak pernah surut, sehingga secara kelembagaan madrasah terus mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga sekarang.

Berdasarkan statisik pendidikan Islam tahun 2011, laju pertumbuhan madrasah dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata kisaran 3% per tahun dan lebih dari 50% madrasah berada di luar Jawa yang terdistribusi di daerah pedesaan. Sumbangan madrasah dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan tergambar secara jelas dalam jumlah penduduk usia madrasah yang menjadi peserta didik madrasah. Pada tahun 2011, jumlah seluruh peserta madrasah pada semua jenjang pendidikan sebesar 6.075.210 peserta didik. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) madrasah terhadap jumlah penduduk usia Madrasah pada masing-masing tingkatan adalah 10,8% MI, 16,4% MTs, dan 6,0% MA. Kontribusi APK tersebut tersebar berasal dari madrasah swasta pada masing-masing tingkatan.

Sumbangan lain dari madrasah dalam pembangunan pendidikan nasional adalah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada pendidikan Madrasah dikembangkan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah MI sebanyak 22.610 buah dengan 3.050.555 peserta didik. Jumlah MTs sebanyak 12.498 buah dengan 2.531.656 peserta didik. Jumlah peserta didik dalam program wajib belajar pendidikan sembilan tahun terdiri dari 47,2% peserta didik MI dan 31,8 peserta didik MTs. Sisanya 21,0% peserta didik/santri pondok pesantren salafiah.

Kontribusi madrasah terhadap penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun cukup lumayan besar mencapai 17%. Meskipun belum tercapai, namun diharapkan sampai tahun 2009 dapat dituntaskan. Kriteria tuntas adalah angka partisipasi kasar (APK) mengikuti pendidikan SMP atau Madrasah Tsanawiyah mencapai 95%. Sampai tahun 2008 baru mencapai sekitar 92,3%. Angka sisanya yaitu sekitar 2,7 % diharapkan pada tahun 2009 dapat dicapai angka partisipasi kasar pendidikan dasar sembilan tahun hingga 95%. Artinya wajib belajar pendidikan dasar pendidikan dasar sembilan tahun itu dianggap tuntas, meskipun 95% masih ada sisanya 5%. Angka 5% dari 50 juta anak usia Madrasah bisa dikatakan lumayan banyak yang tercecer, tetapi bisa dianggap selesai. Sedangkan jika dilihat  secara keseluruhan termasuk Madrasah Aliyah, kontribusi madrasah dari mulai MI sampai MA terhadap angka partisipasi mengikuti pendidikan di berbagai jenjang pendidikan secara agregat atau secara keseluruhan itu bisa mencapai 21%.

Bukan angka sedikit 21% dari sekitar 60 juta penduduk. Artinya masyarakat terutama Madrasah telah memberikan andil pada upaya-upaya pemerintah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan yang cukup besar. Di samping kenaikan APK, indikator lain dari percepatan penuntasan program wajib belajar sembilan tahun adalah semakin menurunnya angka drop out pada tahun 2006 sebesar 0,6 % menjadi 0,4 % pada tahun 2007 untuk MI dan untuk MTs sebesar 1,06 % pada tahun 2006 menjadi 1,02 % pada tahun 2007. Pada tahun 2011 angka drop out pada MI dan MTs diperkirakan turun 1,04 % sedangkan APK pada MI dan MTs masing-masing mencapai 14,75 % dan 20,70 %.

Peran penting dalam rangka perluasan akses masyarakat dari kelompok marginal tampak secara jelas dari latar belakang keluarga peserta didiknya. Berdasarkan Statistik Pendidikan Islam Tahun 2011, lebih dari 92,7% orang tua peserta didik madrasah berpendidikan sederajat atau kurang dari SLTA dengan pekerjaan utama sebagai petani, nelayan, dan buruh (58,0%). Sejalan dengan kondisi ini, 85% berpenghasilan kurang dari Rp. 1 juta per bulan.Gambaran kondisi orang tua peserta didik tersebut menunjukkan bahwa madrasah memiliki aksessibilitas yang tinggi terhadap peserta didik dengan latar belakang keluarga masyarakat yang miskin secara ekonomi.

Aksessibilitas madrasah bagi kelompok marginal juga tercermin pada aspek kultural, yaitu perannya yang penting dalam gender mainstreaming bidang pendidikan berkenaan dengan komposisi peserta didiknya yang sebagian besar kaum perempuan. Realitas ini adalah prakondisi yang baik bagi pengembangan pendidikan Islam berwawasan gender dan juga sekaligus menepis tudingan berbagai kalangan  bahwa sikap dan pandangan keagamaan umat Islam cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Madrasah adalah saksi perjuangan pendidikan yang tak kenal henti. Pada jaman penjajahan Belanda madrasah didirikan  untuk semua warga. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Sumatera, Madrasah Adabiyah ( 1908, dimotori Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah  Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah schoel, Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang (1907). lalu, Madrasah Nurul Uman didirikan H.  Abdul Somad di Jambi.

Madrasah berkembang di jawa mulai 1912. ada model Madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Mualimin Wustha, dan Muallimin  Ulya ( mulai 1919), ada Madrasah yang mengapresiasi sistem pendidikan  belanda plus, seperti muhammadiyah ( 1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model AL-Irsyad ( 1913) yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan Madrasah pertanian.

Dari jaman penjajahan, orde lama, orde baru, era repormasi sampai sekarang nasib madrasah di Indonesia sangatlah memprihatinkan dan seolah-olah di anaktirikan oleh pemerintah, padahal ada banyak sekali elit politik yang duduk di lembaga-lembaga resmi kenegaraan lahir dan berlatar belakang madrasah, lulusan madrasah tidak bisa di pandang sebelah mata atau juga di anggap remeh, justru  lulusan-lulusan madrasah memiliki nilai lebi, bukan saja karen faktor agama yang diperdalam tapi banyak faktor lainnya.

Kita dapat melihat organisasi-organisasi yang mempunyai peranan besar dalam perkembangan madrasah di Indonesia antara lain :

1. Nahdhatul ‘Ulama (NU), didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tokoh yang memprakasai berdirinya K.H. Hasyim’Asyari dan K.H Wahab Hasbullah.

2.  Perhimpunan Umat Islam (PUI), Ini merupakan Perserikatan Umat Islam yang didirikan di Majalengka Jawa Barat oleh K.H A.Halim pada rahun 1917 dan Al-Ittihad Al-Islamiyah yang didirikan di Sukabumi oleh K.H A.Sanusi pada tahun 1931.

3.  Persatuan Islam (Persis), organisasi Islam ini merupakan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan yang didirikan di Bandung pada 17 September 1923 atas prakasa KH M. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, beliau adalah dua orang saudagar asal Palembang yang telah lama menetap di Jawa Barat. Persis memiliki beberapa lembaga pendidikan, di antranya Taman Kanak-kanak (HIS), Madrasah (MULO), Madrasah Guru dan beberapa pesantren.

4.  Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), organisasi Islam ini merupakan organisasi sosial yang didirikan pada 5 Mei 1930 di Candung, Bukit Tinggi. Bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Pendirinya adalah para alim ulama’ tersohor di Sumatra Barat, di antaranya ialah Syekh Sulaiman Arasuli Candung, Syekh Muhammad Abbas Al-Kadi Bukit Tinggi, Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, dan Syekh Abdul Wahid Tabek Gadang.

6. Al-Jam’iyatul Washliyah, ini adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial keagamaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Medan, Sumatera Utara pada 30 November 1930 (9 Rajab 1349 H). Organisasi ini didirikan atas inisiatif sekelompok siswa Maktab Islamiyah Tapanuli Medan yang tergabung dalam sebuah kelompok diskusi yang bernama “Debating Club”.

B. Kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan Pendidikan Agama di madrasah

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama (Arief Subhan; 2005). Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan output-output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Karena sebelumnya eksistensi lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Nasional ada justru sebaliknya, madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.

Sebelum di jelaskan hal-hal apa saja yang di lakukan oleh Kementerian Agama dalam memajukan sekolah agama dan madrasah kiranya perlu di jelaskan posisi pendidikan Agama dan madrasah dalam system pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam telah lama eksis di bumi nusantara ini sejak masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai cukup berperan dalam mencerdaskan bangsa.

Pendidikan Islam sebagai lembaga di akuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara ekplisit. Sebagai mata pelajaran di akuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di berikan pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Lalu berikutnya Pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Untuk melihat eksistensi pendidikan Islam dalam ketiga kategori itu dalam UU No. 20 tahun 2003 baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pendidikan Islam sebagai Lembaga baik MI, MTs, MA atau MAK atau Perguruan Tinggi diatur dalam pasal 17 dan Pendidikan keagamaannya diatur dalam pasal 30. Pendidkan Islam sebagai mata pelajaran dapat dilihat dalam pasal 36. Adapun pendidikan Islam sebagai nilai pada hakikatnya adalah nilai yang membawa nilai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk , demokratis, egalitarian, dan humanis.

Berangkat dari kondisi diatas, akan jelas sekali bahwa eksistensi Pendidikan Agama Islam di madrasah sangat jelas dan dapat dirasakan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memperdayaan dan sekaligus pengembangan Pendidikan Islam secara terus menerus. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam pembinaan Bidang Pendidikan Madrasah dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Pemerataan pendidikan, diarahkan untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun).
  2. Peningkatan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan, baik ditingkat MI maupun MTs dan serta peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam disekolah Umum.
  3. Efektifitas dan efisiensi artinya penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dengan memanfaatkan biaya yang minimal.

Adapun dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaannya adalah dengan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pendidik. Dalam pandangan Kementerian Agama setidaknya ada empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama , kompetensi keilmuan, Kedua, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manjerial dan keempat adalah kompetensi moral akademik dimana ia mesti menjadi contoh panutan bagi anak didik dan masyarakat.

Jika pengembangan dan pemberdayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sistem pendidikan dan menggunakan pendekatan system maka, akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

  1. Menyeimbangkan ketidaktentuan
  2. Meningkatkan penghematan operasi-operasi
  3. Memusatkan diri dari tujuan
  4. Menyediakan fasilitas bagi control.

Selain dari masalah pendidik, juga dilakukan pemberdayaan sarana dan fasilitas, pengkajian kurikulum yang selama ini dianggap masalah yang tak pernah kunjung selesai. Selain itu, pembinaan bersifat struktural dan kultural. Tampaknya secara kultural Kementerian Agama masih mengalami kendala yang sangat serius dimana umat Islam dan masyarakat luas belum memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah di lingkungan Kementerian Agama dengan asumsi bahwa pendidikan di lingkungan agama kurang berbobot. Tantangan ini memang cukup menarik, tapi dengan semangat yang tidak kunjung menyerah Kementerian Agama terus berbenah dan melakukan upaya-upaya dan terobosan terus-menerus.

B. Peran dan Fungsi Kementerian Agama

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan agama di sekolah dan madrasah tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Kementerian Agama berpedoman kepada KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yakni pada pasal 2 dijelaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan fungsi bidang yang mengurusi pendidikan adalah Pendidikan Madrasah (dahulu Mapenda), sebagaimana di sebut dalam pasal 31 yang menjelaskan sebagai berikut : Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di Bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan serta sekolah luar biasa.

Pada pasal 32 menjelaskan fungsi Bidang Pendidikan Madrasah, pada pasal 33 seksi-seksi yang terdapat dalam Bidang Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum. Pada pasal 34 penjelasan tugas dari seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diatas. Pada pasal 35 Tugas Pekapontren (sekarang Pakis) dan Penamas (sekarang Penais, Zakat dan Wakaf). Pada pasal 36 penjelasan tugas dari Pekapontren dan Penamas tersebut. Selanjutnya pada pasal 37-50 tentang pembagian seksi dan tugas dari bidang Pekapontren dan Penamas.

Sejalan dengan modernisasi ekonomi dan politik orde baru, Kementerian Agama kemudian melamsirkan sejumlah langkah-langkah dalam modernisasi pendidikan Islam. Dan madrasah kemudian menjadi sasaran utama kebijakan pendidikan di Kementerian Agama, sehingga ia mengalami suatu proses pergeseran. Madrasah terus berkembang menjadi sekolah Islam dibawah naungan Kementerian Agama.

Proses ini bermula ketika Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh Mukti Ali ( 1923-2004 ) berusaha lebih inisiatif menjadikan madrasah bagian dari pendidikan nasional. Setelah melalui proses panjang, usaha Kemenag di bawah Kepemimpinan Mukti Ali melahirkan Surat Keputusan Bersama ( SKB ), yakni Menteri Agama, Menteri Kebudayaan dan pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan SKB 3 menteri  nomor 6 tahun 1975 dan no. 037/ U/ 19975.

Dalam SKB 3 menteri tersebut digaris bawahi 3 poin adalah sebagai berikut :

  1. Agar madrasah, dalam semua jenjang, dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat.
  2. Agar lulusan madrasah dapat melanjukan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas.
  3. Kurikulum yang diselenggarakan madrasah terdiri dari 70 % pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama.

Memang baik jika para pengelola teknis dan administrtif madrasah kita disadari dengan niat ibadah dan keiklasan, namun demikian jangan menghilangkan mutu profesionalisme yang semakin menuntut kopetensi. Dengan semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyrakat kita makin terpengaruh oleh hasil-hasil iptek yang pada prinsipnya memberikan kenikmatan hidup dalam segala bidang kehidupan bernegara.

Untuk kedangkalan pengetahuan agama lulusan madrasah, Menteri Agama Munawir Sadzali (pada saat menjabat) mencoba menawarkan MAPK ( Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan/atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan menteri Agama Tarmizi Taher (pada masanya) mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon :”Mmadrasah sebagi sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah. Kebijakan ini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya, bahkan Malik Fajar memantapkan eksistensi madraasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam penigkatan kualitas madrasah, yaitu (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, (2) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah,(3) bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah RI. Keseriusan itu diwujudkan dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.  Salah satu hal yang sangat penting untuk dilihat dari undang-undang tersebut adalah ditetapkannya standar nasional pendidikan yang mencakup antara lain sarana dan prasarana pendidikan sebagai acuan pengembangan pendidikan. Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpusatakaan. Dengan demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan memengaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.

C. Merespon Tantangan Globalisasi

Sebelum mengalami perkembangan seperti sekarang ini, madrasah hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun sejak mulai mengadopsi sistem pendidikan moderen yang berasal dari Barat sambil tetap mempertahankan yang sudah ada dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung iklim pembelajaran siswa dan pengajaran siswa, madrasah (atau sekolah Islam) sekarang sudah sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi madrasah sekarang ini sudah banyak yang menjalankan dengan apa yang disebut sebagai English Daily. Semua guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar harus berbicara dalam bahasa Inggris. Madrasah seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam Al-Azhar, sekolah Islam Al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh diantaranya.

Kemampuan bahasa asing yang bagus di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, di beberapa madrasah dan sekolah Islam itu kemudian tidak hanya memberikan pengetahuan bahasa Inggris saja. Lebih dari itu, pengetahuan bahasa asing lainnya juga absolut diajarkan oleh madrasah seperti bahasa Arab misalnya. Atau bahasa Jepang, Mandarin dan lainnya pada tingkat Madrasah Aliyah.            

Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan bahasa asing kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah.            

Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya. Dari pendidikan keterampilan nantinya diharapkan akan berguna ketika para siswa lulus dari madrasah. Karena jika sudah dibekali dengan pendidikan keterampilan, ketika ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas misalnya, maka siswa dengan bekal keterampilan yang sudah pernah didapatnya ketika di madrasah tidak akan kesulitan lagi dalam upaya mencari pekerjaan. 

Jadi, kiranya penting bagi madrasah untuk mengembangkan pendidikan keterampilan tersebut. Sebab, dengan begitu siswa akan langsung dapat mengamalkan ilmunya setelah lulus dari madrasah atau sekolah Islam. Namun  semua itu tentunya harus dilakukan secara professional.            

Dengan adanya pendidikan keterampilan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah, lulusan madrasah diharapkan mampu merespon tantangan dunia global yang semakin kompetitif. Dan nama serta citra madrasah juga tetap akan terjaga. Karena ternyata alumni-alumni madrasah mempunyai kompetensi yang tidak kalah kualitasnya dengan alumni sekolah-sekolah umum. 

D. Upaya meningkatkan mutu madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan Nasional

Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memandang keberadaan madrasah sepertinya masih memandang sebelah mata, masyarakat kita masih belum mau membuka matanya untuk menoleh sebentar ke madrasah, hati meraka pun belum merasa terpanggil untuk membenahi madrasah. Hal ini mungkin kita maklumi, mungkin karena dalam hal prestasi misalnya, keberadaan madrasah secara umum masih setingkat di bawah sekolah-sekolah umum. Hal ini menjadi pembukti masyarakat untuk menilai rendah mutu pendidikan madrasah. Perspektif ini pula yang menjadikan para orang tua siswa, terutama meraka yang tergolong mampu enggan memilih madrasah sebagai tujuan utama sekolah putra-putrinya.

Kemudian komponen yang memengaruhi dalam pengelolaan madrasah juga masih perlu diasah kreativitasnya dalam membangun dirinya sehingga mampu mengubah image masyarakat. Padahal image adalah salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dengan image orang akan terpengaruh. Tentu saja perubahan image ini pun tidak serta merta terwujud manakala persoalan-persoalan kesadaran masyarakat tidak terbangun.

Rendahnya mutu pendidikan madrasah, tidak lepas dari rendahnya SDM yang dimiliki madrasah itu sendiri. Hasil temuan tim Asian Development Bank, menyebutkan bahwa banyak siswa-siswi madrasah berasal dari keluarga petani dan keluarga berstatus ekonomi rendah. Mereka masuk madrasah karena tidak diterima di sekolah umum akibat NEM rendah. Siswa madrasah dalam beberapa kasus, memiliki sifat yang bisa dikategorikan memberi andil benang kusut pendidikan madrasah. Motivasi rendah, sikap pasif dalam belajar serta kurangnya kesadaran pada pendidikan yang berorientasi ke masa depan merupakan kendala yang dihadapi dunia pendidikan madarasah.

Sementara, minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti ruang belajar, perpustakaan dan laboratorium yang ditunjang dengan rendahnya kualifikasi guru dan kepala madrasah, merupakan faktor lain penyebab rendahnya prestasi madrasah. Padahal, rendahnya mutu pendidikan madrasah sedikit banyak memiliki andil bagi rendahnya mutu pendidikan nasional.

Terhadap semua persoalan di atas, solusi yang ditawarkan diantaranya melakukan berbagai upaya yang ditekankan pada peningkatan kinerja kepala madrasah, peningkatan profesionalisme guru, penambahan kelengkapan sarana dan prasarana serta pembinaan terhadap siswa, sebagai arah kebijakan dalam pengembangan dan peningkatan mutu madrasah.

Upaya peningkatan prestasi madrasah dimungkinkan dapat ditingkatkan dalam usahan peningkatan mutu pendidikan Nasional tidak terlepas dari komponen di bawah ini :

  1. Kinerja kepala

Nuansa Otonomi Daerah yang digulirkan pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, melahirkan kebijakan tentang upaya peningkatan mutu pendidikan yang dibebankan kepala daerah/sekolah melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Model manajemen ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah/madrasah dalam upaya peningkatan mutu, dengan mendorong pengambilan keputusan secara partisipasif yang melibatkan warga madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, guru, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Implementasi model management ini pada level madrasah, semakin memberatkan tugas dan tanggung jawab kepala beserta jajaran guru dalam pengelolaan sistem pendidikan madrasah. Sehingga peningkatan kinerja kepala dan peningkatan profesionalisme guru menjadi salah satu program prioritas.

Kepala madrasah, dalam konteks otonomi daerah memiliki peran sentral di dalam sub sistem madrasah. Sebagai top manajemen, ia akan menentukan sukses dan tidaknya madrasah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, upaya meningkatan kinerja kepala madrasah dilakukan agar  mampu manjalankan fungsinya dalam kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling), sehingga mereka memiliki visi ke depan dalam meningkatkan mutu madrasah.

Semua itu akan dapat tercapai manakala kepala madrasah memiliki sifat aktif, kreatif dan inovatif serta mampu menciptakan suasana kondusif di lingkungan madrasah. Seorang kepala juga harus mampu mengidentifikasi dan memahami kekurangan/kelebihan yang dimiliki madrasah serta dituntut untuk memiliki ide-ide cemerlang dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sangat dibutuhkan dalam membangun madrasah unggul disamping kemampuan dalam merangkul, melobi, bekerja sama, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua komponen madrasah.

Program peningkatan kinerja kepala madrasah ini dapat dimulai dengan pemberdayaan Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) dengan tujuan meningkatkan profesionalisme kepala, meningkatkan wawasan keilmuan sehingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global dan dalam menjalankan tugas. Musyawarah dan diskusi diupayakan untuk membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dalam upaya menigkatkan mutu madrasah, melalui sharing ideas and experince (berbagi ide dan pengalaman) antara para kepala.

  1. Peningkatan Profesionalisme Guru

Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggyng jawab tersebut adalah orang tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkanb sekurang-kurangnya  oleh dua hal, pertama karena modrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dank arena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tua juga.

Persoalan yang dihadapi guru, terutama menyangkut kesejahteraan yang belum memadai memang harus diakui berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pula guru yang kurang memiliki keahlian memilih metode mengajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Padahal antara kemampuan intelektual dan kemampuan menguasai metode merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, kedua belah sisi harus sama diperhatikan.

Hasil temuan lain tim Asian Development Bank, menyimpulkan bahwa: cukup banyak guru madrasah yang tidak berwawasan luas dan tidak memiliki kemampuan metodologi mengajar yang baik. Akibatnya, mereka kurang memiliki kontribusi efektif dalam proses belajar mengajar. Kualitas dan kompetensi mengajar mereka pun dipertanyakan serta dinilai sangat rendah serta tidak mampu menjadi idola bagi siswa-siswinya. KBM yang dilaksanakan hanya bersifat monoton dan membosankan. Guru hanya menjalankan transfer of knowledge (mentransfer pengetahuan) dengan model pembelajaran delivery system (penghantar) berdiri di depan kelas untuk mentranfer ilmu pengetahuan.

Mereka juga tidak mampu tampil sebagai building capacity of students to learn (membangun kecakapan siswa dalam belajar) seperti yang diharapkan masyarakat. Di dalam kelas, mereka pun banyak yang bersifat otoriter, memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang dikatakan dan diinginkan, kurang menghargai pendapat siswa dan lain sebagainya. Bentuk pendidikan seperti ini menurut Ausable tidak bermakna serta menghilangkan orientasi hidup siswa karena siswa tidak diajarkan tentang fenomena sekelilingnya. Bahkan Paulo Freire lebih keras lagi menyebutkannya sebagai bentuk pendidikan yang membelenggu, tidak manusiawi dan tidak membangun individu belajar. Sehingga, jangan heran bila anak didik kita memiliki cara berpikir linier, tidak mampu menganalisa, tidak memiliki kedewasaan emosional, dan tidak mempunyai wawasan ke depan. Mereka pun tidak mampu menghadapi kehidupan nyata, serta gagap terhadap masalahnya sendiri, apalagi dengan lingkungan dan masyarakatnya.

Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Kementerian Agama untuk lebih menekankan pada pembinaan profesionalisme guru, bila madrasah yang dikelola tidak ingin jadi nomor dua, sebagaimana image yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Guru profesional menurut Prof. Suryanto Ph.D (2001) akan dapat mengelola pembelajaran dengan efektif karena memiliki kompetensi yang terkait dengan iklim belajar di kelas, kemampuan dalam memanage strategi pembelajaran, mampu memberi umpan balik (feedback) dan memberi penguatan (reinforcement) serta yang lebih penting lagi adalah memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri.

Kepala madrasah dalam konteks ini, memegang peran penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai controlling, melalui kegiatan evaluasi dan supervisi secara efektif dan efesien. Untuk itu, kegiatan supervisi yang dilakukan kepala madrasah, hendaknya lebih ditekankan kepada pengembangan profesionalisme guru, sehingga dalam kelas guru tidak tampil sebagai sosok yang membosankan, instruktif serta tidak mampu menjadi idola bagi siswa-siswinya.

Sebaliknya dengan mengembangkan profesional guru, maka diharapkan seorang guru akan tampil sebagai sosok menarik, yang mampu membuat siswa berpikir, kreatif dan inovatif serta dapat menebarkan virus yang menurut Mc Cleland disebut virus N-Ach (need for achievement) atau motivasi berprestasi bagi siswa-siswinya (Suyanto, 2001).

Program peningkatan profesionalisme guru, dilakukan dengan cara mengikut-sertakan para guru dalam membagi kegiatan pelatihan, penataran, seminar serta memberdayakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui MGMP, seorang guru dapat bertukar pikiran, ide-ide, gagasan dan pengalaman sehingga akan meningkatkan kemampuan profesionalnya serta dapat menyetarakan kemampuan akademis dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas.

  1. Kelengkapan Sarana

Usaha meningkatkan mutu madrasah, tidak lepas dari kelengkapan sarana dan prasarana penunjang KBM seperti: ruang belajar yang nyaman, ruang ketrampilan dan alat peraga, ruang laboratorium beserta peralatannya dan ruang perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap. Ruang belajar yang sempit dan pengap akanmenjadikan proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman. Guru menjadi tidak betah tinggal di kelas sehingga lebih sering ‘nongkrong’ di ruang guru. Siswa menjadi semakin ramai dan lebih suka duduk-duduk di depan kelas karena ditinggal oleh gurunya.

Peralatan pendidikan  merupakan semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidika, ini mencakup perangkat lunak. Adapun perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium. Perangkat lunak seperti kurikulum, metode dan administrasi pendidikan.

Sementara itu, lemahnya pengawasan dari kepala dan rendahnya dedikasi dan kesadaran guru akan tanggung-jawabnya dalam membelajarkan siswa, menyebabkan makna madrasah diplesetkan menjadi mada-rusuh karena selalu ramai dan rusuh. Sehingga proses yang dilakukan untuk menghilangkan ketidak-tahuan atau memberantas kebodohan, serta melatih ketrampilan sesuai bakat, minat dan kemampuan yang merupakan arti madrasah menjadi hilang.

Oleh sebab itu, faktor kelengkapan sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian serius karena dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses belajar mengajar. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah, menjadi penyebab kegiatan belajar siswa menjadi tidak optimal, dan pada akhirnya tujuan peningkatan mutu tidak tercapai. Untuk itu seorang kepala diharapkan mampu menjemput bola, mencari dan menggali informasi/peluang yang datangnya dari berbagai sumber (Depag, Diknas, LSM dan atau masyarakat) dalam upaya menggali dana bagi usaha melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, pengelola madrasah tidak hanya berpangku tangan menanti datangnya bantuan, mereka harus mampu membuat jejaring (networking) dengan berbagai pihak, dan mampu berfungsi sebagai jembatan antara pihak madrasah dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap madrasah (stakeholders). Dengan menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait seperti: Pemerintah Kab.Kota, Kementerian Pendidikan, orang tua/wali siswa, masyarakat, LSM dan kalangan industri

  1. Pembinaan Siswa

Pembinaan siswa ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kreativitas, minat dan baka, serta pembinaan sikap, kepribadian dan kedisiplinan yang dilandasi iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Strategi pembinaan kesiswaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan organisasi kesiswaa, latihan dasar kepemimpinan siswa, kehiatan ekstra-kulikuler (pramuka, PMR, BTQ, paskibra, komputer dan ketrampilan lainnya.

Yang lebih rumit adalah pembinaan efektif,dalam pendidikan Islami ada bidang studi agama Islam. Pengajaran agama Islam mencakup pembinaan keterampilan, koknitif dan afektif Nah, bagian inilah yang  yang amat rumit itu, katrena menyangkut pembinaan rasa iman, rasa beragama pada umumnya.

Upaya pembinaan terhadap kehidupan madrasah yang Islami dilakukan dengan cara menanamkan kebiasaan siswa-siswi membaca/tadarus Al-Qur’an setiap memulai pelajaran, sholat dhuha dan dhuhur berjama’ah dan berdoa setiap pulang sekolah. Banyak diantara para pengguna jasa madrasah yakni orang tua siswa, merasa perlu untuk menyekolahkan putra-putri di madrasah karena menginginkan putra-putri mereka disamping memperoleh ilmu pengetahuan umum, juga bisa ngaji (baca Al-Qur’an), berdoa, memimpin doa dan berceramah agama. Kompetensi inilah yang sekarang dibutuhkan secara instan di tengah-tengah masyarakat. Orang tua/wali siswa akan merasa bangga bila anaknya dapat berperan aktif di mushola atau di masjid sekitarnya, sekaligus dapat pula menunjukkan kemampuan akademik yang diperoleh dari sekolah-sekolah umum.

Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan peserta didik di masa sekarang dan masa yang akan datang, perlu kiranya madrasah mengembangkan kurikulum terapan, agar siswa-siswi mampu ‘mengaji’ dengan fasikh dan benar, berdoa, berceramah agama dan memimpin doa minimal di lingkungan madrasah. Disamping itu mereka pun cakap berbahasa Inggris, mampu membetulkan kran yang rusak, menyambung lagi skring yang putus. Mereka pun melek teknologi dan sadar terhadap kelestarian lingkungan hidupnya.

Akhirnya, upaya peningkatan mutu madrasah akan dapat tercapai manakala seorang kepala mampu menjalankan fungsinya sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan penggali upaya peningkatan mutu madrasah.

E. Regulasi Kementerian Agama terhadap Pendidkan Agama Islam di Madrasah.

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan pendidikan agama Islam yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan output-output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai ajaran agama Islam perlu mendapat pengakuan, dan untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Karena sebelumnya eksistensi lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang ada justru sebaliknya, madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.

Sebelum di jelaskan hal-hal apa saja yang di lakukan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan regulasi untuk memajukan madrasah. kiranya perlu di jelaskan posisi pendidikan Agama Islam dan madrasah dalam system pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan Islam telah lama eksis di bumi nusantara ini sejak masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai cukup berperan dalam mencerdaskan bangsa.

Pendidikan Islam pada lembaga madrasah, diakui keberadaannya secara ekplisit. Sebagai mata pelajaran di akuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di berikan pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Lalu berikutnya Pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Untuk melihat eksistensi pendidikan Islam dalam ketiga kategori itu dalam UU No. 20 tahun 2003 baik sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran dan sebagai nilai dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pendidikan Islam sebagai Lembaga baik MI, MTs, MA atau MAK atau Perguruan Tinggi diatur dalam pasal 17 dan Pendidikan keagamaannya diatur dalam pasal 30. Pendidkan Islam sebagai mata pelajaran dapat dilihat dalam pasal 36.

Adapun pendidikan Islam sebagai nilai pada hakikatnya adalah nilai yang membawa nilai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk, demokratis, egalitarian, dan humanis.

Berangkat dari kondisi diatas akan jelas sekali bahwa eksistensi Pendidikan Agama Islam di madrasah sangat jelas dan dapat dirasakan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memperdayaan dan sekaligus pengembangan Pendidikan Islam secara terus menerus. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pembinaan Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama Keagamaan Islam. dapat dilihat sebagai berikut :

  1. Pemerataan pendidikan, diarahkan untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun).
  2. Peningkatan Mutu Pendidikan diseluruh jenjang pendidikan, baik ditingkat MI maupun MTs dan serta peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam disekolah Umum.
  3. Efektifitas dan efisiensi, artinya penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan yang maskimal dengan memanfaatkan biaya yang minimal..

Adapun dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaannya adalah dengan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pendidik. Kementerian Agama setidaknya ada empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama, kompetensi keilmuan, Kedua, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manjerial dan keempat adalah kompetensi moral akademik dimana ia mesti menjadi contoh panutan bagi anak didik dan masyarakat.

Jika pengembangan dan pemberdayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sistem pendidikan dan menggunakan pendekatan system maka, akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

  1. Menyeimbangkan ketidaktentuan
  2. Meningkatkan penghematan operasi-operasi
  3. Memusatkan diri dari tujuan
  4. Menyediakan fasilitas bagi kontrol.

Selain dari masalah pendidik juga dilakukan pemberdayaan sarana dan fasilitas, pengkajian kurikulum yang selama ini dianggap masalah yang tak pernah kunjung selesai. Selain itu, pembinaan bersifat struktural dan kultural. Tampaknya secara kultural Kementerian Agama masih mengalami kendala yang sangat serius dimana umat Islam dan masyarakat luas belum memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah di lingkungan Kementerian Agama, dengan asumsi bahwa pendidikan di lingkungan agama kurang berbobot. Tantangan ini memang cukup menarik, tapi dengan semangat yang tidak kunjung menyerah Kementerian Agama terus melakukan upaya-upaya dan terobosan terus-menerus.

F. Peran dan Fungsi Kementerian Agama seagai lembaga pemegang regulasi

Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengembangan Pendidikan Agama Islam di madrasah tidak lepas dari peraturan dan perundang-undangan yang ada. Selain UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Kementerian Agama berpedoman kepada KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yakni pada pasal 2 dijelaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan fungsi bidang yang mengurusi pendidikan agama Islam adalah Pendidikan Madrasah, sebagaimana di sebut dalam pasal 31 yang menjelaskan sebagai berikut : “Bidang Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di Bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. .

Pada pasal 32 menjelaskan fungsi Bidang Pendidikan Madrasah, pada pasal 33 seksi-seksi yang terdapat dalam Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum. Pada pasal 34 penjelasan tugas dari seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 diatas. Pada pasal 35 Tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis).

Sejalan dengan modernisasi ekonomi dan politik, Kementerian Agama kemudian menjabarkan sejumlah langkah-langkah dalam modernisasi pendidikan islam. Dan madrasah kemudian menjadi sasaran utama kebijakan pendidikan di Kementerian Agama, sehingga ia mengalami suatu proses pergeseran. Madrasah terus berkembang menjadi sekolah Islam dibawah naungan Kementerian Agama..

Proses ini bermula ketika Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh Mukti Ali ( 1923-2004 ) berusaha lebih inisiatif menjadikan madrasah bagian dari pendidikan nasional. Setelah melalui proses panjang, usaha depag (baca : Kemenag) di bawah kepemimpinan Mukti Ali melahirkan surat keputusan bersama ( SKB ) Menteri Agama, Mmenteri kebudayaan dan pendidikan (Mendiknas) dan Menteri Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan SKB 3 menteri  no.6 tahun 1975 dan no. 037/ U/ 19975.

Dalam SKB 3 menteri tersebut digaris bawahi 3 poin adalah sebagai berikut :

  1. Agar pendidikan madrasah, dalam semua jenjang, dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat/sederajat.
  2. Agar lulusan madrasah dapat melanjukan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas.
  3. Kurikulum yang diselenggarakan madrasah terdiri dari 70 % pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama.

Memang baik jika para pengelola teknis dan administrtif madrasah kita disadari dengan niat ibadah dan keiklasan, namun demikian jangan menghilangkan mutu profesionalisme yang semakin menuntut kopetensi. Dengan semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, masyrakat kita makin terpengaruh oleh hasil-hasil iptek yang pada prinsipnya memberikan kenikmatan hidup dalam segala bidang kehuidupan bernegara.

Untuk kedangkalan pengetahuan agama lulusan madrasah, Menteri Agama Munawir Sadzali saat itu mencoba menawarkan MAPK ( Madrasah Aliyah Program Khusus). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan/atau kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan menteri Agama Tarmizi Taher Mencoba menawarkan kebijakan dengan jargon ” madrasah sebagi sekolah umum yang berciri khas agama Islam”, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non-madrasah.

Kebijakan ini ditindak lanjuti oleh Menteri Agama berikutnya, bahkan Malik Fajar Memantapkan eksistensi madraasah untuk memenuhi tiga tuntutan minimal dalam penigkatan kualitas madrasah, yaitu :

1. Bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik  hidup keislaman.

2. Bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah.

3. Bagaimana madrasah mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.

Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius dari pemerintah RI. Keseriusan itu diwujudkan dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pijakan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional.  Salah satu hal yang sangat penting untuk dilihat dari undang-undang tersebut adalah ditetapkannya standar nasional pendidikan yang mencakup antara lain sarana dan prasarana pendidikan sebagai acuan pengembangan pendidikan.

Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpusatakaan. Dengan demikian, perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang strategis dan mempengaruhi mutu pendidikan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah/madrasah.

G. Kesimpulan

Madrasah sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang mempunyai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tumpuan masyarakat muslim untuk kepentingan pendidikan anak-anak generasi masa depan. Keberadaan madrasah dalam menghadapi transformasi sosial dalam prosesnya dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dicari solusinya. Hal itu dilakukan dalam upaya berusaha merekonstruksi fungsi ideal madrasah dalam pendidikan agama Islam untuk tetap survive dan mampu tampil bermakna di tengah tuntutan terhadap pendidikan modern sebagai upaya untuk menguasai pengetahuan dan teknologi dan tetap berada pada lingkup penghayatan nilai-nilai Islami.

Upaya membangun madrasah pada zaman sekarang adalah mengupayakan agar para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut, agar mampu meningkatkan citra dan kualitas madrasah menjadi lembaga berprestasi.

Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sejak keberadaannya sampai sekarang, berada pada  transisi nilai kehidupan. nilai spiritual dengan kehidupan yang hedonistik , maka sebagai langkah dan usaha untuk membendung dan memfilter dibuat dan dikeluarkanlah regulasi-regulasi sebagai respon untuk memajukan pendidikan di madrasah dan sebagai bentuk apresiasi kebutuhan-kebutuhan madrasah dalam usahnya menjadikan lembaga pendidikan yang mumpuni dan siap dalam melaksanan pembelajaran dan pendidikan Islam.

Guna meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam di madrasah supaya tidak termarjinalkan dan pendidikan kelas dua, sebagaimana peningkatan mutu pendidikan pada umumnya, maka perlu diperhatikan kinerja kepala madrasah, peningkatan profesionalisme guru, kelengkapan sarana dan pembinaan siswa

Regulasi-regulasi sebagai usaha untuk mengakomodir pendidikan termasuk pendidikan di madrasah diantaranya yang terkini adalah Undang-Undang Sidiknas yang didalamnya sudah mengakomodir pendidikan madrasah ke dalam sistem pendidikan Nasional.

Daftar Pustaka

Azra Hasani M. 2003, Intelektualisme Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren, Jakarta, Diva Pustaka.

Baharudi Jajat, 2006, Muslim Modern : Peta pendidikan Indonesia, Jakarta : PT rajaGrafindo persada,

Haedari Amin, 2004, Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern, Jakarta Diva Pustaka

Haedari Amin, 2004, Pesantren dan Madrasah Diniyah, Jakarta, Diva Pustaka

Hasan Tholhah Muhammad,2003, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan, Jakarta, Lantabora Press.

http://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex. : Khoirul Umam, Madrasah dan Globalisasi, diakses tgl. 14 April 2014

Idi Abdullah, 2013 Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat dan Pendidikan), Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Indra Hasbi, 2005, Pesantren dan Transpormasi Sosial, Jakarta, Penamadani

Jalaluddin, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Langgulung, Hasan, 1988. Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna.

Nafi M. Dian, 2007, Praksis Pembelajaran Pesantren, Jakarta, ITD Amberst,

Nata Abuddin, 2012, Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya,        Jakarta, RajaGrafindo Persada,

Nata Abuddin, 2012, Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta, RajaGrafindo Persada,

Roni Abdul, 2014, Globalisasi dan Pendidikan Madrash, Makalah,

Susilo Ahmad, 2003, Strategi Adaptasi Pondok Pesantren, Jakarta, PT. Moyo Segoro Agung,

Tafsir Ahmad, 2012, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.

Zainal Veithzal Rivai, 2013, dan Bahar Fauzi, Islamic Education Management, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.