OTONOMI SEKOLAH

0
49

OTONOMI  SEKOLAH

 

OLEH:

BASUKI, M.Pd

WIDYAISWARA MADYA

BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam era otonomi daerah, sekolah akan berada di bawah kewenangan birokrasi daerah. Pasal 11 UU No. 22 tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu fungsi birokrasi daerah adalah sebagai development function, yakni pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pembangunan di daerah.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan merdeka/tidak tergantung. Istilah otonomi juga sama dengan istilah swa, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan, kemampuan adiftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi, yang menekankan bahwa pengambilan kebijakan pendidikan berpindah dari pemerintah pusat (top government) ke pemerintah daerah (district government), yang berpusat di pemerintahan kota dan kabupaten. Ini berarti kewenangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada dipundak pemerintah kabupaten/kota sehingga akan diwarnai oleh kebijakan dan polical will pemerintah daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bidang pendidikan, otonomi (selanjutnya disebut desentralisasi)  bermakna pelimpahan kewenangan. Seluruh urusan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada ditangan pemerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah, baik dikabupaten maupun kota. Pergeseran kewenangan sistem administrasi pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem pengelolaan pendidikan di sekolah.

Beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah pemberdayaan, pemberian wewengan yang luas dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada sekolah. Diharapkan langkah-langkah yang diambil ini dapat memberi jalan keluar dari kekurangan yang berlangsung selama ini. Seperti diketahui, pada masa yang lalu berbagai program investasi perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu telah dilakukan, namun belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Sementara itu, pendidikan di zaman desentralisasi, secara sadar selalu satu tujuan yaitu meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga, acuan dasar penghargaan pendidikan telah bergeser ke arah kepercayaan masyarakat (public trust), artinya yang menilai maju dan mundurnya sekolah bukan lagi para birokrat di tingkat wilayah ataupun pusat, melainkan langsung oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, bukan masanya lagi sekolah melakukan kecurangan-kecurangan semisal membuat laporan fiktif. Sebab kontrol langsung pelaksanaan pendidikan adalah seluruh warga masyarakat setempat.

Empat langkah dalam pemberdayaan sekolah di era desentralisasi yang harus benar-benar diprioritaskan oleh sekolah adalah school review, quality assurance, quality qontrol dan benchmarking. (1) school review  adalah warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, tokoh masyarakat) dengan sadar melihat ke dalam  kondisinya sindiri (melakukan evaluasi dirinya sendiri).

Warga sekolah harus mampu menilai dirinya sendiri. Apa kelemahan yang dimiliki sekolah. Seberapa banyak sekolah yang lebih unggul terhadap sekolahnya. Apa keunggulan sekolah lain terhadap sekolah yang dibina. Semisal kita ingin mengevaluasi proses belajar mengajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi proses belajar mengajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar disekolah. Perbaikan secara terus menerus harus merupakan kebiasaan warga sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan melaksanakan school review, sekolah terpanggil untuk menjadi lebih sadar diri bahwa untuk kepentingan ke depan banyak hal harus dibenahi; (2) quality assurance adalah standar yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang terdapat 8 standar. (3) quality qontrol adalah standar kualitas yang harus dicapai. Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran. Pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik, semisal Ujian Nasional mendapat nilai tertinggi tanpa curang, lomba karya ilmiah remaja, lomba (bahasa inggris, fisika, matematika) dan output berupa prestasi nonakademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konteks standarisasi dan profesionalisme pendidikan

di zaman desentralisasi sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk menekankan dan mengedepankan kompetensi tertentu sesuai dengan visi, misi sekolah dan daerah masing-masing. Kondisi dan kebebasan ini diharapkan bisa mendongkrak kualitas sumber daya manusia, serta mengeliminasi berbagai masalah yang berkaitan dengan relevansi pendidikan. Penekanan terhadap suatu kompetensi akan memberikan warna terhadap sekolah sehingga sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah yang berada di daerah lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.