MENAKAR KEBIJAKAN REDISTRIBUSI GURU SISTEM ZONASI

0
124

Oleh : Muh. Abduh

 Setelah sebelumnya memberlakukan sistem zonasi bagi penerimaan siswa baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mewacanakan penerapan redistribusi guru dengan sistem zonasi yang akan diterapkan akhir tahun ini.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk penataan dan pemerataan kebutuhan guru pada satuan pendidikan agar rasional guna menciptakan pendidikan yang merata dan seimbang, serta dapat berjalan efektif dan efesien sehingga pada akhirnya terwujud kesamaan standar hasil pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan, sebenarnya pemerintah sejak tahun 2011 telah membuat sebuah kebijakan tentang penataan dan pemerataan guru PNS melalui Peraturan Bersama Lima Menteri yakni  Menteri Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Namun sejak diberlakukan kebijakan ini pada tahun 2012 hingga sampai saat ini distribusi guru di Indonesia masih belum merata. Menurut data sebanyak 68 persen sekolah di kota kelebihan guru, sementara 32 persen sekolah di desa dan 66 persen sekolah di daerah terpencil masih sangat kekurangan guru.

Untuk itulah maka kementerian pendidikan dan kebudayaan kembali akan merealisasikan redistribusi guru dengan sistem zonasi. Redistribusi guru dengan sistem zonasi lebih kurang maksudnya adalah penyebaran guru PNS dalam radius zona tempat tinggal dalam Kabupaten. Sehingga guru-guru PNS tersebar dan tidak menumpuk di salah satu sekolah di daerah tertentu saja.

Dengan konsep distribusi sistem zonasi ini,  guru di suatu sekolah, negeri maupun swasta,  harus terdiri dari empat kategori guru yaitu guru negeri yang sudah tersertifikat, guru negeri belum tersertifikat, guru tidak tetap (honorer) tetapi sudah tersertifikat dan guru tidak tetap belum tersertifikat. Tidak diperkenankan lagi ada sekolah yang isinya guru PNS semua sementara ada sekolah yang lain PNS-nya hanya satu atau tidak sama sekali.

Urgensi Redistribusi Guru

Harus diakui bahwa manajemen penataan guru saat ini masih semerawut. Pemerintah belum mampu memetakan kebutuhan guru yang sebenarnya. Secara kuantitas konon jumlah guru di Indonesia sebenarnya cukup banyak. Bahkan, rasio guru di Indonesia sebesar 1:17 lebih baik dari rasio guru di Korea yaitu 1:32 dan Jepang 1:26. Namun demikian, akibat distribusi yang tidak proporsional tersebut sehingga banyak sekolah yang kekurangan guru.

Fakta ini dapat dilihat dari keberadaan guru di perkotaan dan di pedesaan dimana  secara kualitas maupun kuantitas jumlah guru pada daerah perkotaan dengan daerah yang ada di wilayah pedesaan terjadi ketimpangan yang begitu besar.Secara kuantitas di perkotaan guru tercukupi sementara di pedesaan kekurangan guru. Demikian pula secara kualitas,  di perkotaan guru yang bergelar sarjana lebih banyak dan di daerah pedesaan relative lebih kecil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2013 lebih dari setengah jumlah guru SD dan SMP di daerah perkotaan bergelar sarjana dan hanya 20% guru di daerah terpencil yang bergelar sarjana.

Guru  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  kualitas pendidikan. Hasil  penelitian  John  Hattie  dari University   of Auckland,   menempatkan guru sebagai faktor penting kedua  penentu  hasil  belajar  peserta  didik.  Terdapat   5   faktor   penentu   hasil   belajar   peserta   didik   yaitu karakteristis peserta didik (49 %), guru (30 %), lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan teman sebaya yang masing-masing memiliki pengaruh 7 % .

Tidak diragukan lagi diantara faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan adalah guru. Terpenuhinya guru secara kualitas dan kuantitas akan mendongkrak mutu pendidikan. Oleh karena itu penataan distribusi guru adalah hal yang mendasar guna terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Persoalan Seputar Redistribusi Guru

Keinginan pemerintah pusat untuk melakukan redistribusi guru patut diapresiasi dan didukung. Hal ini merupakan terobosan yang besar jika betul-betul dapat diwujudkan. Pasalnya kondisi ketidak merataan guru di sekolah baik di kota mamupun di desa adalah hal yang sudah lama terjadi hingga saat ini belum terselesaikan. Karenanya penulis menganggap jika kebijakan ini benar-benar terwujud ini merupakan prestasi yang luar biasa dari pemerintah.

Memang kebijakan redistribusi guru ini bukanlah perkara sederhana, banyak persoalan terkait yang harus dipertimbangkan solusinya. Diantara persoalan tersebut adalah

Good will kepala daerah

Berdasarkan  Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS pasal 4 ayat (2) bahwa pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di daerah menjadi tanggung jawab Bupati/walikota.

Karena itu kesuksesan kebijakan redistribusi guru sangat bergantung pada komitmen seorang bupati /walikota terhadap kualitas pendidikan di wilayahnya. Jika seorang kepala daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas pendidikan, maka  kebijakan pemerataan guru akan menjadi program priotas.

Berbicara tentang komitmen ini tentu menjadi dilematis karena para kepala daerah dilatarbelakangi pengalaman, motivasi,  yang berbeda-beda. Umumnya kepala daerah lebih konsern pada bidang ekonomi saja tepatnya upaya peningkatan pendapatan daerah. Sehingga tidak heran jika kepala daerah lebih tertarik terhadap program-program untuk menggaet para investor, meningkatkan pariwisata, eksplorasi sumber daya alam, dan seterusnya ketimbang berbicara tentang pendidikan.

Regulasi yang mengikat

Peran pemerintah pusat tidak cukup kuat untuk menerapkan kebijakkan ini. Sebab pendidikan masuk dalam wilayah otonomi daerah sehingga kepala daerah memiliki wewenang dalam menata guru (mengangkat dan mendistribusikannya). Selama  tidak adanya aturan yang mewajibkan kepala daerah untuk melakukan pendistribusian guru, maka selama itu pula pendistribusian tidak akan terjadi. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendorong lahirnya aturan yang mengikat bagi setiap kepala daerah untuk melakukan redistribusi guru. Perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak melakukan redistribusi.

Data guru yang valid

Pendistribusian guru harus didasarkan pada data yang valid tentang kebutuhan guru setiap sekolah yang disesuaikan dengan perbandingan rasional antara jumlah guru dan siswa. Semakin valid data guru dan siswa maka semakin terarah pendistribusian guru. Sehingga pendistribusian guru bukan didasarkan pada hubungan kekeluargaan, persahabatan, tetapi lebih kepada kebutuhan.

Data guru yang dimaksud disini meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada tingkat pendidikan taman kanak – kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Hanya saja, data yang valid masih sulit diperoleh disebabkan beberapa faktor seperti guru pensiun, pengangkatan guru honorer, guru mutasi, dan lain sebagainya. Aplikasi Dapodik yang dimiliki oleh Kemendikbud seharusnya sudah dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya tentang keberadaan guru di sekolah jika setiap saat dilakukan pembaharuan data.

Guru Kurang Siap Dirotasi

Rotasi dalam dunia keguruan merupakan hal yang tak lazim, hal ini dibuktikan banyak guru yang mulai dari diangkat pertama kali hingga pensiun di sekolah yang sama tidak berpindah-pindah. Kalaupun ada yang mutasi lebih dilatarbelakangi oleh faktor “kenyamanan”. Sehingga guru yang sudah berada di zona nyaman akan mempertahankan diri agar tetap berada di zona nyaman tersebut hingga pensiun.

Jika pemerintah menerapkan redistribusi guru, maka sangat diyakinkan para guru kurang siap menerima kebijakkan ini. Menyikapi kondisi ini pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat memotivasi guru untuk bersedia ditempatkan dimanapun.

Tawaran Solusi

Melihat berbagai persoalan di atas nampaknya kebijakan redistribusi guru akan mengalami kesulitan untuk direalisasikan secara menyeluruh. Agar kebijakan redistribusi dapat berjalan, maka Kemendikbud perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Membuat atau mendorong lahirnya aturan yang mengikat bagi daerah untuk menerapkan kebijakan redistribusi guru.
  2. Memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mematuhinya.
  3. Menutup celah adanya permainan dalam penempatan guru.
  4. Pemerintah perlu melakukan pendataan guru secara komprehensip dan valid agar pendistribusian guru didasarkan pada kebutuhan sekolah bukan pada faktor-faktor lain.
  5. Pemerintah melakukan rotasi bukan sekedar mutasi. Memang ada baiknya redistribusi ini dilakukan secara kontinyu dan terjadwal sehingga selalu siap dipindahtugaskan kapan saja dan dimana saja.
  6. Memberikan insentif lebih bagi guru yang ditempatkan di daerah khususnya daerah terpencil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.