Makna dan Karakteristik Kebijakan Publik

0
141

By. Weldan Firnando Smith

k

    Kebijakan (policy) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar sesuatu keputusan yang ditetapkan. Menurut friedrick (1963:79) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson (1994:5) mengartikan kebijakan suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Kata policy umunya digumakan untuk menujukkan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi ; policy adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang sering kali diartikan ‘memihak’ atau ‘korupsi’ (Harold Laswell, dalam parsons,1995: 16).

    B.W. Hogwood & L.A Gunn (dalam parsons, 1995:4) telah mengidentifikasi arti dari kata publik mencakup perhatian : label untuk suatu aktifitas, ekspresi dari tujuan umum, usulah spesifik, keputusan pemerintah, program, output, outcome, teori atau model, dan proses. Dye (1984: 1) mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Secara lebih operasional, banyak penulis yang mencoba untuk merumuskan konsep atau definisi kebijakan publik tersebut. Eyestone (1971 : 18) misalnya, menyakatan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah merupakan hubungan antara suatu unit pemerintahan dengan lingkunganya. Anderson (1994: 6) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah.

    Dengan pengertian ini, anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karna berkaitan dengan institusi pemerintahan, yang oleh easton (1969 :212) dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, aderson mencatat 5 implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. Pertama kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik yang berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan ttanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Kelima, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau fasip dalam menghadapi suatu masalah.

    Dari berbagai pandangan tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalahpola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut.

  1. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya masyaarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari hari. Dalam konteks ini, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang tidak dapat mereka tanggulangi secara perorangan. Senyatanya, kebijakan publik dikenali secara sektor per sektor atau menurut urusan pemerintah. Saat sekarang, misalnya, berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2004 dikenali adanya 31 urusan pemerintahan atau 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Kebijakan publik secara konkrit dikenali dengan istilah sesuai dengan penyebutan urusan pemerintahan, misalnya: kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan pertanian, dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan yang diharapkan dapat diselesaikan melalui kebijakan publik adalah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan secara spesifik tersebut.
  2. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik Secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud rencana, program, dan kegiatan,. Dalam konteks ini aspek khas dari kebijakan publik adalah esensinya sebagai suatu upaya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan atau masalah yang sulit. Kenyataan ini akan memunculkan berbagai implikasi, pertama, tidak akan ada suatu jawaban yang dirumuskan yang akan dapat memenuhi semua keinginan dari masyarakat atau warga negara. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada suatu kebijakan publik yang akan menghasilkan suatu kesepakatan menyeluruh warga negara mengenai warga negara mengenai manfaatnya sebagai suatu jalan terbaik penyelesaian masalah. Akibatnya, setiap kebijakan publik akan selalu menghasilkan oposisi atau paling tidak reaksi, dan pada giliranya, akan mendorong lahirnya kebijakan publik berikutnya.semangkin responsif suatu pemerintahan, maka semangkin pula tepat lahinya, kebijakan baru tersebut, yang tujuan utamanya adalah menjadikan ‘korban’ dari kebijakan sebelumnya berada dalam posisi pulih atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kedua solusi yang termuat dalam satu kebijakan jarang yang bersifat final dan lengkap. Oleh karena itu, perubahan kebijakan merupakan kecenderungan yang akan sering terjadi, baik karena substansinya yang tidak relavan lagi maaupun karena terjadinya pergeseran kekuasaan dalam proses pemerintahan negara. Ketiga, kebijakan publik dapat mengalami ketidakkonsistenan pelaksanaan. Seringkali dalam implementasi kebijakan publik, kegiatan yang senyatanya dilakukan oleh satu atau lebih organisasi pelaksanaan yang sepenuhnya sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan secara formal. Keempat, kebijakan publik dalam bidang tertentu akan selalu berkaitan dengan kebijakan publik dalam bidang yang lain. Dengan kasus indonesia mislanya, kebiajakan otonomi daerah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan kebijakan keuangan negara, termasuk keuangan daerah diatur dalam undang-undangb tentang keuangan negara. Senyatanya, pelaksanaan kebijakan otonomi, daerah memerlukan dukungan sumber daya keuangan, yang pengaturnya termuat dalam kebijakan keuangan negara. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah cenderung lancar apabila diantara 2 kebijakan tersebut terdapat substansi yang saling melengkapi.
  3. Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif,. Keberadaan suatu sistem politik atau suatu pemerintahan akan selalu mencerminkan dua keistimewaan.

Pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat atau mesti dipatuhi oleh semua warga negara. Kedua, untuk menegakkan keberlakuan aturan yang telah dibuatnya, pemerintahan juga memiliki kewenangan untuk memberikan saksi kepada para pelanggarnya. Sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengenaan denda sampai pada penghilangan kemerdekaan seseorang pada batas waktu tertentu (hukuman kurungan). Dengan karakteristik tersebut, maka kebijakan publik untuk dapat dilakukan dan bermanfaat bagi semua waarga negara harus termuat dalam hukum positif. Bagi negara seperti indonesia. Pernyataan tersebut pada dasarnya juga merupakan implikasi dari pengakuan bahwa indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, menarik untuk mengikuti jalan pikiran finer (1962 : 3) yang mengartikan hukum sebagai suatu standar perilaku yang dibuat sebagai suatu komando untuk mengarahkan masyarakat dan pejabat. Hukum dapat menegaskan kepatuhan tertentu atau juga dapat memberikan suatu manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Ackroff, Russel L., 1974, Redesigning the Future: A Sytem Approach to Societal Problems. New York: John Willey.

Agustino, Leo, 2005, Politic dan Otonomi Daerah. Serang: Untirta Press.

Almond, Gabriel, dan Sidney Verba, 1984, Politic dan Otonomi Daerah .Serang: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Amitai, Etzioni, 1967, “Mixed –Scanning: A “Third” Approach to Decision-Making”. Publik Administrastion Review 27, 5:385-392.

Anderson, James, E. 1984, Public Polic-Making. New York: Holt Rinehart and Winston.

Andreas, Joel, 2004, Nafsu Perang. Jakarta: Profetik.

Antoft, Kell, and Jack Novack, 1998, Grassroots Democracy: Local Government in the Maritimes. Nova Scotia: Henson College, Dalhousie University.

Bachrach, Peter and Morton Baratz, 1970, Power and Poverty. New York: Oxford  University Press.

Bardach , Eugene, 1977, The Implementation Game. Cambridge, Mass.: MIT Press.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.