Kerukunan umat beragama dalam perspective pendidikan Islam

0
56

 Oleh

Drs.Suberia.MM

Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang

 Abstraks

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang  pluralitas, baik dalam bidang agama ,budaya dan ras,hampir semua agama-agama besar dunia dan formal (Hindu, Budha, Islam dan Kristen)Ada  dan memiliki penganut di negeri ini. Masing-masing agama diyakini kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya. Karenanya  bukanlah mustahil jika masing-masing pemeluk agama dimaksud saling mengungguli  pengaruh terhadap pemeluk yang lainnya. berakibat adanya persaingan dalam suatu interaksi sosial, dan persa­ingan tersebut dapat terjadi secara implicit  dengan usaha memasukkan faham agamanya kepada penganut agama lain (integrasi kaagamaan), dan atau secara kasar dengan saling merendahkan agama lainnya, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan (kon­flik), antar pemeluk agama dimaksud. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai kerusuhan sosial yang kemudian berkembang dengan memunculkan sentimen keagamaan. Sementara disisi lain kebebasan beragama adalah hak personal setiap orang, karena itu siapa pun tidak dibenarkan memaksa orang atau kelompok untuk menerima keyakinan suatu agama. Keinginan yang bersifat ambisius dan emosional untuk menjaring penganut baru dari anggota umat agama lain dengan cara pendekatan materi ,pendidikan baik formal ataupun non formal, Karena itu toleransi dalam kehidupan beragama harus ditumbuhkan secara terbuka dan suasana yang kondusif.

Kata Kunci : Kerukunan;  Toleransi; dan Perspektif  Pendidikan  Islam

 

Pendahuluan

 

Negara Republik Indonesia berdiri kokoh  atas landasan idil Pancasila dan landasan konsti­tusionil Undang Undang Dasar 1945,  Tapi dengan Pancasila, Indonesia menolak ada­nya faham tidak ber-Tuhan (atheisme). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, dengan aneka ragam agama dipeluk penduduknya. Agama adalah suatu hal yang peka dan kompleks dan ia menyangkut tentang kepercayaan adanya keselamatan hidup manusia dunia dan akhi.rat. Sedangkan penyiaran agama adalah merupakan salah satu misi dari setiap agama.

Terlepas daripada usaha untuk memperbandingkan ajaran antar agama-agama yang ada di Indonesia, ternyata Islam mempunyai pemeluk yang terbanyak. Islam sebagaimana juga agama-agama la­in, diyakini kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya. Karenanya  bukanlah mustahil jika masing-masing pemeluk agama dimaksud saling rebut pengaruh yang berakibat adanya persaingan dalam suatu interaksi sosial, dan persa­ingan tersebut dapat terjadi secara halus dengan usaha memasukkan faham agamanya kepada penganut agama lain (integrasi kaagamaan), dan atau secara kasar dengan saling merendahkan agama lainnya, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan (kon­flik), antar pemeluk agama-agama dimaksud. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai kerusuhan sosial yang kemudian berkembang dengan memunculkan sentimen keagamaan.

Orang tidak pernah membayangkan bahwa masyarakat In­donesia yang terkenal ramah dan santun, serta taat beragama menjadi bringas, sadis dan pemarah. Kemarahan itu kadangkala sangat tidak masuk akal, hanya disebabkan hal-hal yang sepele telah menyulut kemurkaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Wujud kemarahan itu ada yang diekpresikan dengan sedikit “sopan” seperti pelecehan dan penghujatan dengan kata-kata, tetapi ada pula yang kasar dan brutal yang diekpresikan dalam bentuk penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan, seolah dalam diri masyarakat Indonesia sedang menggelegak dendam kesumat yang perlu segera dibayar.

Nilai-nilai dasar (basic value) berupa saling menghormati dan menghargai yang seharusnya menjadi pedoman perilaku masyarakat telah kehilangan fungsinya. Nilai-nilai intsrumental seperti dosa seakan-akan kehabisan maknanya dan sudah dibuang jauh dari peredaran masyarakat. Masyarakat begitu mendadak akrab dengan kekerasan dan keberingasan sehingga citra bangsa yang ramah dan bersahabat nampak pupus.

Berbagai faktor turut ambil bagian dalam situasi yang rumit itu. Hal ini disebabkan karena hukum tidak tegak (Law enforce­ment) sangat lemah, orang hanya melaksanakan amar ma’ruf, sementara nahi munkar diabaikan. Salah satu dari mata rantai panjang penyebab krisis saat ini adalah runtuhnya moral agama dari masyarakat.

 

Pluralitas suatu keniscayaan

Pluralitas etnis, agama dan suku ternyata tidak selamanya muncul sebagai sebuah mozaik ataupun pelangi yang harmonis dan indah tetapi sarat dengan potensi konflik. Potensi ini menjadi lebih mengeras dan muncul ke permukan ketika dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan ketidak adilan politik baik yang terjadi secara vertikal maupun horisontal, yang pada gilirannya telah ikut mendorong gerakan reformasi bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda Asia.

Beberapa waktu lalu kekerasan demi kekerasan berlangsung dalam skala yang menghawatirkan di berbagai bagian wilayah Indonesia. Jika situasi yang kacau seperti ini tidak segera teratasi, apakah statement etnis demokrasi ini akan berhasil atau tidak. Salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dan ikut menentukan berhasil tidaknya kedamaian dan demokratisasi adalah agama. Namun bagaimana agama diposisikan oleh penganutnya termasuk tokoh dan pemimpinnya?. Proses reformasi sudah berjalan beberapa tahun, namun kerusuhan sosial yang membawa jargon agama belum juga teratasi.

Sehubungan dengan masalah kerukunan beragama di dalam kehidupan masyarakat, bukan merupakan taken for granted atau terjadi dengan sendirinya. Dalam aktualisasi kehidupan masyarakat tidak jarang muncul konflik-konflik sosial benuansa agama atau menggunakan agama sebagai bensin pembakar untuk meningkatkan eskalasi konflik. Akibatnya, timbul kerusuhan-­kerusuhan yang memperihatinkan dan sangat merugikan semua pihak, seperti kasus-kasus kerusuhan yang pecah di berbagai tempat teristimewa konflik sosial dan keagamaan berkepanjangan di Ambon dan Poso.

Beragam informasi, kenyataan aktual, serta potensi sosial keagamaan, baik aspek-aspek yang dianggap dapat mengundang terwujudnya kerukunan, maupun sebaliknya faktor-faktor yang diduga justeru bisa merusak situasi dan memicu munculnya suasana tidak rukun, dibeberkan dalam sejumlah artikel. Berbagai pemikiran, kenyataan dan saran-saran yang dipaparkan tersebut, sedikit banyaknya tentu saja bisa dijadikan tambahan informasi dan masukan bermakna, untuk kemudian diramu menjadi suatu kebijakan atau gagasan buat upaya pencarian pemecahan dan jalan keluar dari suasana pelik dan kemelut yang banyak menghabiskan energi tersebut.

Dalam contoh kasus misalnya tragedi Sampit di Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu. Dalam kasus ini secara sosiologis, kita bisa menunjukkan penyebabnya yakni faktor kesenjangan: kesenjangan kaya-miskin, desa-kota, elite-grassroot, Jawa-Luar Jawa, Indonesia Barat – Indonesia Timur. Dari sudut pandang politik, boleh jadi rekayasa yang mungkin dilakukan untuk kepentingan memelihara status quo. Secara teologis mungkin juga penyebabnya adalah beda agama; Islam dan Kristen. Secara filosofis, penjajahan idiologi materialisme boleh jadi menjadi pendorong orang melakukan kekerasan. Ini erat kaitannya dengan sifat materialisme yang mendorong orang berbuat tamak dan ketamakan membuat orang bisa menghalalkan segala cara. Memang belum dapat dipastikan faktor apa yang menjadi penyebab utama (prima causa), namun nuansa kegamaan sering diusung mengentalkan masalah.

Fakta sosial histories menunjukkan bahwa seluruh umat manusia tidak akan mengikuti agama yang sama. Penganut agama yang berbeda-beda dalam sejarah kemanusiaan selalu ada. Dalam Al-Quran disebutkan sebuah diktum kenabian bahwa Allah tidak berkehendak agar semua orang menjadi mukmin (QS, 10: 99).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

( Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?)

 Dia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dengan wahyu, dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya (QS, 18: 20). Dan terbukti pula dalam sejarah kerasulan walaupun para rasul Allah sangat menghendaki agar seluruh umatnya beriman kepada Allah, namun sebagian besar manusia tetap tidak beriman (QS, 12: 103). Suatu kenyataan pula dihadapan kita bahwa umat manusia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Pluralitas adalah suatu keniscayaan karena perbedaan itu selalu ada dan kita hidup di tengah-tengah kenyataan pluralitas penganut agama, maka kita harus menerima kenyataan tersebut, dan karena itu pula kita harus bekerja sama pada berbagai segi kehidupan yang memungkinkan.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama telah lama melihat fenomena-fenomena (gejala-gejala) sosial yang akan menju­rus kepada konflik antar umat beragama, disamping itu ada­nya faham sekular (pemisahan antara agama dan pemerintahan) yang didengung-dengungkan oleh suatu fihak; maka Pemerintah (sejak masa H. Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai Menteri Agama) mera­sa perlu untuk menciptakan Kerukunan Hidup Beragama yang meliputi:

1. Kerukunan intern umat beragama;

2. Kerukunan antar umat beragama;

3.Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Kesadaran akan pentingnya kerukunan hidup beragama di tubuh bangsa Indonesia karena secara histories agama-agama Hindu-Buha, Katolik-Protestan dan Islam telah menjadi agama pribumi di tanah air ini. Artinya keberadaan agama-agama ini bukan baru berjumpa atau baru saling kenal, tapi sudah lama hidup bergaul bersama sebagai satu bangsa, berbicara dalam satu bahasa dan hidup di dalam satu tanah air, Indonesia. Karena itu kedudukan dan penilaian nasional yang diberikan kepada agama-agama tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Sedangkan kesadaran dari sudut ajaran agama mengajarkan toleransi, solidaritas, kebebasan, kedamaian dan sebagainya.

Masalah kerukunan hidup beragama di Indonesia berkisar dua hal yaitu integrasi keagamaan (pembauran ajaran agama) ­dan konflik keagamaan. Dengan heterogenitas (kemajemukan) masyarakat Indonesia, adanya integrasi keagamaan dimaksud da­lam proses imitasi pada interaksi sosial sulit dihindarkan, karenanya penggalian dan pemahaman hukum Islam mutlak diperlukan.

Faktor Pemicu Konflik Keagamaan

 Jika diasumsikan kerusuhan sosial sebagai salah satu bentuk protes sosial, terjadinya berbagai kerusuhan sosial diberbagai wilayah negeri tak lebih dan tak kurang mengindikasikan ketidakpuasan kalangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam kaitan itu dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata telah mengkondisikan terjadinya konflik dan kerusuhan sosial, baik yang bersifat horisontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antar masyarakat dan aparat). Respon terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah yang dipandang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat adalah munculnya perasaan kecewa. Ini merupakan kondisi yang rentan terhadap konflik dan kerusuhan sosial. Kondisi yang rentan itu dapat diibaratkan “rumput kering” yang siap terbakar. Karena itu, ketika kondisi yang rentan itu bergeser dengan masalah-masalah sosial yang bersumber dari perbedaan etnis dan agama, maka segeralah akan meletus menjadi kerusuhan. Hal ini karena etnisitas dan agama merupakan faktor sensitif dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan politik merupakan peringkat pertama faktor pemicu konflik dan kerusuhan. Sedangkan faktor agama menduduki peringkat kedua. Berkaitan dengan faktor agama ini, Kementerian Agama (2002) telah menginventarisir sejumlah kegiatan keagamaan yang dipandang rawan konflik, antara lain :

1. Pendirian rumah ibadah; 2. Penyiaran agama; 3 Bantuan luar negeri; 4. Perkawinan berbeda agama; 5.  Perayaan hari besar keagamaan; 6. Penodaan agama; dan 7 Kegiatan aliran sempalan.8.Penekanan Pendidikan agama tertentu melalui jalur sekolah formal.

1.   Pendirian rumah Ibadah

Tempat ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi umat beragama merupakan faktor yang sering menimbulkan hubungan tidak harmonis antar penganut agama. Pola pendirian rumah ibadah didasarkan pada kepentingan golongan tanpa melihat kondisi lingkungan. Kondisi seperti ini sangat rentan timbulnya konflik antar umat beragama.

2.   Penyiaran agama

Penyiaran agama yang dilakukan secara Iisan dan media cetak maupun elektronik dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Terutama apakah penyiaran agama tersebut bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agamanya sendiri yang paling benar dan tidak mau mempelajari agama lain. Lebih ­lebih jika penyiaran agama itu diarahkan pada penganut agama lain.

3    Bantuan luar negeri

Bantuan luar negeri, baik berupa materi maupun tenaga ahli, yang diarahkan untuk mengembangkan dan menyebarkan suatu agama, jika tidak mengikuti peraturan yang ada juga rawan konflik, baik intern umat beragama maupun antar urnat heragarna. Bahkan sering terjadi manipulasi bantuan keagamaan dari luar negeri.

4.   Perkawinan berbeda agama

Perkawinan berbeda agama, meski pada mulanya bersifat pribadi dan keluarga, tak jarang menyeret kelompok umat heragama dalam satu hubungan yang tidak harmonis. Apalagi jika menyangkut akibat hukum perkawinan, harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.

5.   Perayaan hari besar keagamaan

Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang kurang memperhatikan kondisi, situasi, dan lokasi juga dapat menimbulkan kerawanan dalam bidang kerukunan antar umat beragama.

6.   Penodaan agama

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, juga dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antar umat beragama. Penodaan agama merupakan faktor paling sering memicu konflik antar umat beragama.

7.   Kegiatan aliran sempalan

8.  Penekanan Pendidikan agama tertentu melalui jalur sekolah formal.

Kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama bersangkutan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat beragama. Pada gilirannya keresahan itu dapat muncul dalam bentuk konflik intern dan antar umat beragama.

Faktor-faktor tesebut harus mendapat perhatian agar konflik dan kerusuhan sosial yang bersumber dari agama sejauh mungkin dapat dideteksi secara dini. Sedangkan peringkat ketiga ditempati faktor lokalitas dan etnisitas. Faktor ini terutama muncul sebagai akibat dari migrasi penduduk, baik dari desa ke kota maupun antar pulau. Selanjutnya menyangkut etnisitas, Indonesia memiliki potensi disintegratif yang tinggi. Secara etnis, terdiri dari 300 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan identitas kultural sendiri, yang berbicara dengan lebih dari 250 bahasa yang berbeda.

Meskipun  demikian,  kesadaran  etnis  itu  sama  sekali tidak mungkin dihapuskan. Sejalan dengan akselerasi modernisasi yang dilancarkan pemerintah, yang berakibat semakin tingginya mobilitas sosial dan intensitas kontrol sosial, telah membuka kembali kesadaran masyarakat tentang keunikan etnisnya. Ditambah dengan kesadaran lokalitas, maka etnisitas menjadi semakin mengental. Apalagi terdapat katagori penduduk asli dan kaum pendatang yang dengan mudah dapat menyulut perbedaan­perbedaan yang tak jarang berujung pada konflik, bahkan kerusuhan sosial.

Secara sosiologis, kerusuhan sosial yang merupakan esensi dari konflik sosial hanya mungkin terjadi dikalangan masyarakat yang heterogen. Tingkat heterogenitas masyarakat, yang berpadu dengan kondisi sosial ekonomi, kemudian menjadi faktor yang sangat menentukan besarnya potensi konflik dan kerusuhan sosial. Oleh karena itu, sejalan dengan peringkat di atas, pertama-tama yang harus mendapat perhatian adalah masalah kehidupan sosial ekonomi dan politik yang adil dan demokratis. Di atas itu jika kebijakan tentang kehidupan beragama dapat berjalan baik sehingga bangunan kehidupan masyarakat yang harmonis akan tegak berdiri.

Refrensi :

Al-Quran.

Alamsyah Ratu Perwiranegara, “Di Dalam Negara Pancasila Agama Akan Berkembang Subur”, Gema, No.6 Tahun  ke-II Juli/Agustus 1981 (Majalah Bulanan Depag).

Muhammad Rasyidi, Filsafat Agama, Bulan Bintangm Jakarta, 1976.

Muhammad Asad (Leopold Weis), Undang Undang Politik Islam, Terj.Oemar Amir Hoesin dan Amiruddin Djamil, Pus­taka, Jakarta, tanpa tahun,

Muhammad Hamidullah, The Moslem Conduct of State, Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, tanpa tahun.

Majid, Nurcholis, Islam Doktrin dan Peradaban, Islam Doktrin dan Peradaban, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.

Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Tentang Pe­doman Penyiaran Agama  di Indonesia, Dit.Jen.Bimas Islam Depag. RI, 1978

________,Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Bera­gama, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag Rl, 1979.

________, Hasil Musyawarah Intern, Antar dan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah, Kerjasama Sosial Kemasyarakatan dan Studi Kasus, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag.RI (Se­buah Laporan Proyek), 1979/1980.


* Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan  Palembang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.