KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

0
18

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

By taufiqurrohman

 

Pendahuluan

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku menekan lain, yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, tidak dihitung sebagai suatu kekerasan. Menurut deklarasi yang disahkan oleh PBB tahun 1933, yaitu deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal I yang berbunyi: kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, penbatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domistik (Women and Human Right the Basic Document 1996).

Apabila dilihat dari sisi muatannya, tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat tertuju pada kekerasan fisik, seksual, psikologi, politis dan ekonomi yang tertuang dalam berbagai isu, seperti perkosaan; tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga (domestic violence), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak; penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin; pelacuran; pornografi; pemaksaan strelisasi dalam Keluarga Berencana; kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh; pelecehan seksual; kekerasan terhadap buruh migrant perempuan; diskriminasi upah; hak-hak reproduksi perempuan; perdagangan anak perempuan dan poligami.

Bentuk KDRT dan Terhadap Perempuan

Dari berbagai isu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan pisik seperti pemukulan dan sejenisnya, kekerasan seksual, seiring dengan peningkatan jumlah korban pada kasus pemerkosaan, di samping itu pelecehan seksual dan perdagangan anak perempuan.

Kekerasan pisik

            Kekerasan pisik berupa pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat berupa benda tumpul maupun senjata tajam, sering dilaporkan dilakukan oleh seseorang dalam rumah tangga. Untuk itu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga

Oleh sebab itu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk; a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan pada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengkajian permohonan penetapan perlindungan.

Perkosaan

Perkosaan merupakan bentuk seksual yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Bila dilihat dari jumlah korbannya, maka perkosaan dapat menimpa anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Perkosaan ini dapat juga dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang telah dianggap sebagai keluarga (incest) ataupun juga dalam bentuk maritale rape, dating rape dan gang rape.

Perkosaan dalam bentuk incest banyak sekali terjadi akhir-akhir ini dan ini merupakan hal terberat. Terlebih lagi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur yang diperkosa biasanya tanpa perlawanan. Apalagi mengingat palakunya adalah orang-orang dekat atau keluarga sendiri. Korban cenderung terjebak dalam dilemma, yaitu di satu sisi takut dengan ancaman pelaku dan di sisi lain adanya rasa khawatir bila bercerita kepada anggota keluarga lain dan cenderung tidak dipercaya.

Tindak perkosaan jelas merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan, bahkan lebih kejam lagi karena merusak dan menghancurkan masa depan si korban. Namun sangat disayangkan, sebab dalam kasus perkosaan ini, pemerkosa tidak pernah divonis setinggi-tingginya 12 tahun hukuman penjara sebagaimana tertuang dalam pasal 285 KUHP. Justru faktanya pelaku hanya di hukum 2 tahun atau lebih. Itupun kadang-kadang masih ada pelaku yang bebas. Paradigma dalam pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan di pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena visum et repertum yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban), seringkali tidak dimiliki oleh korban. Umumnya setelah diperkosa korban langsung akan membersihkan diri karena jijik. Keadaan seperti ini mengakibatkan (hilangnya) apa yang telah diperbuat pelaku pada dirinya dan ini menyulitkan dokter untuk menemukan bekas-bekas perkosaan, itupun kalau korban datang ke dokter.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat KUHP seringkali tidak dapat dipakai untuk menjelaskan realitas terhadap perempuan, khususnya kejahatan seksual yang terjadi. Begitu juga terhadap masalah maritale rape sebagai perbuatan pidana, dianggap bertentangan dengan nilai agama dan adat istiadat bangsa Indonesia. Namun ada pendapat yang menyetujuinya, seperti pernyataan bahwa hal itu tetap merupakan perkosaan, dan perkosaan itu haram hukumnya dalam Islam walaupun ia dilakukan terhadap istri. Dalam agama Islam, istri memang berkewajiban untuk menuruti perintah suami, namun jika perintah dan permintaan suami itu melanggar agama, istri memiliki hak untuk mengadukan sikap suaminya kepada hakim.

Memperhatikan sejumlah pandangan tentang marite rape, kita mengharapkan tidak terjadi persimpangan jalan akan keberadaannya. Setiap perbuatan dianggap sama dengan melakukan hubungan seksual jika: (1) bertentangan dengan kehendak perempuan; (2) bertentangan dengan ajaran agama; (3) tidak atas persetujuan perempuan; (4) karena salah sangka; (5) dengan perempuan di bawah umur; (6) dengan memasukkan alat atau benda-benda yang bukan alat kelamin ke dalam vagina atau anus perempuan; (7) memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan (Katjasungkana 1999: 8).

Pelecehan seksual

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pelecehan seksual mempunyai rentang waktu yang cukup luas, sejak dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku yang tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Berdasarkan penelitian Glass (1998), pelecehan seksual yang paling banyak, terjadi ditempat kerja. Hal ini disebabkan di tempat kerja ada hubungan pangkat/jabatan dan hirarki. Namun tidak menutup kemungkinan banyak terjadi di tempat-tempat lain (Glass 1998: 17).

Beranjak dari hal di atas, perlu diupayakan kehidupan yang bebas dari kekerasan dan tetap mengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap manusia. Apabila kita menelusuri teks-teks al-Qur’an, kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, kerena manusia diciptakan dari satu jiwa dan darinya diciptakan pasangan masing-masing (Q. S. 7: 11, 42, 189). Islam menuntun manusia untuk mendudukkan perempuan pada posisi yang wajar dalam beberapa aspek kehidupan: (1) dalam kehidupan spiritual, Islam secara tegas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk mengangkat haknya dan masing-masing jiwa akan bertanggungjawab di hadapan Allah serta akan mendapat ganjaran atau hukuman sesuai dengan karyanya di dunia (Q. S. 74: 38; Q. S. 3: 195; Q. S. 16: 97 dan Q. S. 4: 124); (2) dalam kehidupan sosial al-Qur’an sangat menentang pelecehan terhadap perempuan, khususnya menyangkut pembunuhan bagi wanita yang dinilai sebagai tindak kriminal pembunuhan (Q. S. 81: 8 – 9); (3) dalam kehidupan politik, Islam memberi tempat yang layak bagi perempuan. Hak-hak mereka untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan tidak dibatasi. Partisipasi perempuan dalam kehidupan publik juga dijunjung tinggi. Al-Qur’an mengabadikan diskusi yang melibatkan perempuan berargumentasi dengan Nabi Muhammad SAW (Q. S. 58: 14; Q. S. 60: 10 – 12) (Shihab 1999: 5).

Perdagangan anak perempuan

Mengenai kekerasan terhadap anak dalam bentuk perdagangan anak perempuan, sebenarnya telah di atur dalam konvensi. Hak anak yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dan Indonesia meratifikasi dengan Kepres No. 39 tahun 1990. Isi dari konvensi tersebut meliputi empat bidang, salah satunya adalah hak perlindungan yang meliputi prlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Tujuan konvensi sangat mulia, yaitu melindungi harkat dan martabat anak untuk kepentingan anak itu sendiri. Agar tujuan ini tercapai, banyak hal yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan langkah praktis untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan fasilitas pengembangan diri lainnya serta memberi perlindungan hak anak. Menurut konvensi hak anak ini yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Terhadap masalah perdagangan anak, dalam pembaharuan hukum yang akan datang, khususnya hukum pidana dapat menempatkannya sebagai kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), perlu dicantumkan ancaman hukuman minimum dan hukuman maksmum dalam paal perundang-undangan. Untuk memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi perempuan, diperlukan pemberdayaannya melalui pendekatran individual, kelompok atau kolektif dengan memperhatikan aspek pemberdayaan pendidikan psikologi, sisal, budaya, ekonomi dan politik.

Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi. Disamping itu secara umum kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap perempuan muncul sebagai akibat adanya ketidakadilan jender. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang cukup banyak mencuat kepermukaan, akhir-akhir ini adalah  kekerqasan pisik berupa pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan perdagangan anak perempuan. Keterbatasan KUHP dalam menaggulangi masalah ini harus segera diadakan pembaharuan agar setiap kasus tersebut dapat diselesaikan dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi hukuman setimpal.

Daftar Pustaka

  1. Oakley. 1987. A sex Gender and society. Alder Shor: Gover Publishing Company

Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan transpormasi Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar

——-. 1996. “Gender sebagai Alat Analisis sosial” Jurnal Analisis Sosial. 4

Glass, B. L. 1998. “Workplace Harassement and The Victimazation of Women”. Women’s Studies International Forum. Vol. II

Katjasungkana, Nursyahbani. 1999. Upaya pembaharuan Hukum atas Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: UNIPA

“Laporan Konfrensi Dunia ke-4 tantang Wanita 1995”. 1996. Jakarta: kantor Menteri Negara Urusan peranan Wanita Republik Indonesia

Nurhayati, Elli dan Rifka Annisa. 2000. Konseling Pengawasan Gender. Jakarta: WWC

Shihab, Alwi. 1999. “Penanganan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan”. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Wanita, Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.