KEDUDUKAN ANAK LAHIR DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

0
37

H. RIDWAN

Anak yang sah adalah anak yang  lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan tercatat menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan anak yang lahir dari  perkawinan yang sah secara syariaat tetapi tidak tercatat (Nikah Sirri) maka ini tidak termasuk kategori anak lahir diluar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Maka sebagai Konsekwensinya anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu: (1) tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya ; (2) bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu ; (3) tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya ; (4 ) dan bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah bila anak itu perempuan. Dengan alasan tersebut perlu kiranya untuk diteliti   ebih lanjut permasalahan tersebut diatas tentang Bagaimana kedudukan anak lahir yang di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).K

Kata Kunci : Anak lahir diluar nikah

Pembahasan  

  1. Latar Belakang

Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya.Kehadiran anak yang ada yang sangat dinantikan oleh sepasang suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi tercatat sesauai dengan Undang-undang Nomor ! Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun ada juga yang kehadiran anak tidak dinantikan oleh pasangan laki-laki dan  perempuan karena zina (lahir di luar nikah).

Berdasarkan  menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian bagaimana dengan nasib dan kedudukan  anak yang dilahirkan di luar nikah. Karena menurut Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya sampai mereka mandiri,   Hilman adikusuma (1995 : 10).

Disisi lain bahwa  setiap anak yang lahir dimuka bumi harus diberikan hak kodrati selaku manusia dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah tidak ada masalah. Namun bagi anak yang lahir diluar nikah akan menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan alasan tersebut saya tertatarik untuk mnetahui bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar nikah menurut perspektih Kompilasi Hukum Islam( KHI).

B.   Kedudukan Anak lahir diluar nikah menurut perspektif Kompilasi hukum Islam

      (KHI)

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam. ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya., Mod. Idris Ramulyo (1994:5).

Berdasarkan defenisi diatas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Syaria’at dan tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut syari’at dan tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan (Nikah sirri).

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis atau lajang, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.

Menurut Amir Syarifuddin (2006:20) Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqih sunni, karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li’an, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi’ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 15, “…….mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”. Dan juga Al-Qur’an surat Luqman ayat 14, yang terjemahnya sebagai berikut : “…….Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan”., Amir Syarifuddin (2006:22).

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Ini berarti bayi membutuhkan 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan Amir Syarifuddin (2006:22).

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku, tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur’an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokok, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar perkawinan itu sendiri, atau setidak-tidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki – laki lain.

Berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Abdurrahman (1992:27).

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darah dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat – syarat pusaka telah cukup sempurna dan tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.

Kedudukan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak – hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak luar nikah tersebut. Sebagai konsekuensi  adalah laki – laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak apabila kedudukannya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Menurut hukum Islam, anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Hakikat hukum Islam tersebut anak di luar nikah termasuk anak tidak sah, meskipun orang tuanya telah melakukan pengakuan atau pengesahan, karena akibat anak itu lahir di luar perkawinan orang tuanya tetap saja masyarakat memandang bahwa anak haram.

Dengan demikian kedudukan anak yang lahir diluar nikah  tidak bernasab kepada laki – laki yang melakukan zina terhadap ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki – laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah dan antara keduanya adalah sebagai orang lain. Oleh karena itu antara antara anak dan orang tua laki-laki tidak ada hak dan kewajiban yang melekat sebagaimana hak dan kewajiban orang tua kepada anak, begitu juga sebaliknya.

C.   Simpulan

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.

Kedudukan anak yang lahir diluar nikah  memiliki dampak : (1) tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya ; (2) bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu ; (3) tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya ; (4 ) dan bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah bila anak itu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta :  Akademika Pressindo, 1992

Amir Syarifuddin  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet 1: Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen Agama RI., al- Q ur ’ an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

Mod. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan ukum Kewarisan (Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Moh. Idris Ramulyo.  Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1 974 dari Segi H ukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Mandar Maju,  1995.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.