IMPLEMENTASI PIM POLA BARU TANTANGAN BAGI WIDYAISWARA

0
23

GUSMAN, M.Pd  WIDYAISWARA MADYA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG

ABSTRAK, Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) mengalami perubahan yang sangat mendasar mulai tahun 2014. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan pola baru penyelenggaraan diklatpim merupakan reformasi sistem diklat dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran. Fokus diklat diarahkan pada pembentukan karakter birokrat profesional dan tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja. Pola baru Diklatpim tersebut telah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN (Perkalan) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV. Sejak awal 2014, sitem penyelenggaraan diklat mulai menggunakan kurikulum baru. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10, 11, 12, dan 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat  I, II, III, dan IV mengharapkan agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lebih berkualitas, efisien,  dan efektif serta mampu membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, dalam rangka mempercepat tercapainya  visi negara melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional stratejik.

Sejumlah pertanyaan muncul baik dari aspek  peserta, kurikulum, pengajar, fasilitas, dan anggran. Hal ini tentunya mendatangkan kegalauan berbagai pihak. Wajar saja ini terjadi mengingat belum semua pihak mengenal, mengerti  dan memahami sepenuhnya seperti apa pola diklat pembaharuan ini. Untuk itu dalam  kesempatan ini, penulis akan membahas penyelenggaraan diklat pola baru pada aspek kurikulum, tenaga kediklatan, peserta, fasilitas, dan tantangannya. Pembaharuan  Diklatpim tentunya membutuhkan kolaborasi.  Kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis untuk memecahkan masalah, tetapi merupakan perubahan total untuk bekerja bersama dalam mewujudkan suatu perubahan. Artinya Pembina lembaga diklat dan para penyelenggara diklat serta  peserta diklat bersama-sama memikirkan perubahan. Mencermati tenggang waktu antara penetapan Perkalan pada bulan September 2013 dan implementasinya di tahun 2014, maka tahap implementasi menjadi periode yang sangat penting dalam penerapan diklatpim pola baru sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan demikian Perkalan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Potensi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam implementasinya menyangkut aspek perencanaan, anggaran, infrastruktur dan kesiapan peserta oleh masing-masing lembaga diklat perlu diantisipasi secara dini.

Kata kunci : reformasi, sistem, diklatpim, pola baru.

 PENDAHULUAN

PP Nomor 101 Tahun 2000. dinyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil disebut diklat. Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan diklat diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan diklat kepemimpinan yang diperuntukkan bagi pejabat struktural  eselon I, II, III dan IV telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan nomenklatur maupun pola pembelajaran. Diawali dengan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (Sepada); Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (Sepala); Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (Sepadya); dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Na­sional (Sespanas). Selanjutnya, Diklat Administrasi Umum (Adum), Sepala, Sepadya, dan Sespanas yang berlangsung sampai tahun 2001, dan kemudian secara nomenklatur berubah menjadi Diklatpim I, II, III dan IV sampai dengan saat ini. Perubahan selanjutnya adalah dengan dilahirkannya Pola Baru Diklatpim oleh LAN yang efektif diberlakukan mulai tahun anggaran 2014. Perubahan ini ditetapkan melalui Perkalan Nomor 10 tahun 2013, Perkalan Nomor 11 tahun 2013, Perkalan Nomor 12 tahun 2013 dan Perkalan Nomor 13 tahun 2013. Keempat Perkalan tersebut memuat Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, yang selanjutnya disebut Diklatpim Pola Baru. Diklatpim pola baru ini oleh LAN di tahbiskan sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat prajabatan. Reformasi diklat dilakukan dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran yang sangat berbeda dengan diklatpim pola lama. Diklatpim pola baru ini difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan tertatanamnya etika publik yang tinggi, serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini. Dwiyanto (2013) mengatakan bahwa perubahan yang cukup signifikan tersebut mencakup pada materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership) birokrasi di sektor publik dalam memimpin proses perubahan di instansinya. Materi pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, tapi sifatnya on-off campus yang berbasis pada pengalaman.

Perkalan yang ditetapkan pada bulan September 2013 ini memiliki tenggang waktu yang sangat singkat dengan implementasinya di tahun 2014, oleh karena itu tahap implementasi menjadi periode yang sangat penting dalam penerapan diklatpim pola baru sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi sebuah kebijakan tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan harapan, begitu pula dengan implementasi Diklatpim Pola Baru yang telah dicanangkan oleh LAN dan wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga Diklat pada tahun 2014.

KESIAPAN DIKLAT PIM POLA BARU

Diklat kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya  memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.  Jika sebelumnya keluaran peserta diklat  hanya menghasilkan sebuah dokumen kertas kerja, maka dalam diklat pembaharuan ini, peseta diklat diminta mampu membuat suatu perubahan nyata. Untuk itu dalam program diklat yang baru ini, keluaran peserta diklat tidak serta merta mendapatkan sertifikat kelulusan yang dikenal dengan Certificate of Competence,  peserta bisa saja memperoleh Certificate of Attendance yang hanya diberikan sebagai tanda berpartisipasi dalam kegiatan dilkat tersebut. Indikator kategori  terakhir ini adalah bisa saja peserta yang bersangkutan tidak menghadiri diklat sebanyak 100%. Inilah yang membedakannya dengan system penyelenggaraan Diklat pola lama dengan yang baru, misalnya pada diklatpim 3 dan 4, output yang dihasilkan adalah berupa Kertas Kerja Perorangan (KKP), namun pada diklat pola Baru, lebih menekankan pada proyek perubahan apa yang dapat mereka lakukan ditempat kerja mereka selama kurang lebih 60 hari.

Hal menarik dari pola baru ini adalah para reformer diharapkan mampu membuat perubahan yang sifatnya adaptive, meski proses yang dilakukan sifatnya technical. Perubahan yang sifatnya teknis melibatkan orang untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka ketahui jawabaannya. Sedangkan perubahan adaptive adalah perubahan yang lebih dari sekedar prilaku rutinas yang melibatkan perubahan cara berpikir. Oleh karenanya perubahan adaptif ini memicu penolakan karena akan menantang kebiasaan, keyakinan dan nilai-nilai sejumlah kalangan tertentu. Untuk itulah kemapuan seorang reformer akan diuji melalui kemampuan mempengaruhi orang-orang yang terkait dalam perubahan tersebut. Kepemimpinan yang adaptive memerlukan pengalaman dan inovasi, serta kolabosi dari sejumlah pihak. Suatu perubahan selayaknya menuntut hadirnya pemimpin yang kuat untuk memberikan pengaruh seperti yang diharapkan. Namun bukan berarti, kepemimpinan yang kuat adalah pemimpin yang otoriter, melainkan pemimpin yang penuh wibawa yang didalamnya mencerminkan seorang yang bersih, ahli, dapat dipercaya dan jelas visi misinya (Kasali, 2006; 12). Perubahan inilah yang kemudian menjadi output dari kediklatan ini. Dalam proses perubahan itu sendiri, para reformer ditantang untuk dapat menyebarkan pengaruh dalam mewujudkan perubahan yang akan ia lakukan. Menciptakan sebuah perubahan biasanya  membutuhkan great team dangreat players. Pemain hebat itu bisa jadi tidak berasal dari dalam organisasi, melainkan pihak dari luar. Untuk itu kemampuan seorang reformer dalam mempengaruhi para stakeholder yang berkepentingan baik langsung atau tidak dalam mendukung perubahan tersebut sangat diperlukan.

Implementasi Perkalan tentang Diklatpim Pola Baru memerlukan usaha ekstra keras dari seluruh jajaran lembaga Diklat agar supaya dapat diselenggarakan oleh lembaga Diklat sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk kebijakan publik, implementasi Perkalan ini akan menjadi sia-sia jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan demikian kesiapan infrastruktur yang diperlukan oleh LAN dan seluruh lembaga diklat dalam implementasi Diklatpim Pola Baru ini mutlak diperlukan sehingga Perkalan ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Mencermati kondisi yang ada saat ini, dapat dikatakan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan ini, LAN menerapkan model top down sebagaimana dikategorikan oleh Agustino (2006:155) dan dikutip oleh Nugroho, bahwa implementasi kebijakan dengan pendekatan top down atau command and control (Lester Stewart, 2000:108) dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat.  Pendekatan ini bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street level bureaucrat). LAN menerapkan pola ini sebagai lembaga pembina diklat terhadap lembaga-lembaga diklat dibawah binaannya. Karena pelaksanaan Perkalan sudah menjadi satu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi untuk dilaksanakan maka perlu disusun sebuah action plan oleh lembaga-lembaga diklat dalam mengantisipasi perubahan teknis yang cukup signifikan dibandingkan dengan pola lama sehingga menuntut perubahan dalam aspek perencanaan, anggaran, infrastruktur dan kesiapan peserta oleh masing-masing lembaga diklat. Beberapa perubahan yang dapat dikatakan radikal adalah dalam hal persyaratan, pembiayaan, proses pembelajaran dan aktualisasi dan pola pengajaran. Dari sisi persyaratan, adanya keharusan calon peserta untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat kemahiran berbahasa baik semisal TOEFL dan sejenisnya. Dalam hal pembiayaan, akan terjadi kenaikan anggaran yang cukup besar terjadi pada implementasi pembelajaran on-off campus. Hal lainnya adalah dalam proses aktualisasi yang mengharuskan peserta untuk menyusun rancangan perubahan mensyaratkan agar para mentor para peserta juga memiliki mindset perubahan, sehingga dapat menghidarkan terjadinya gap selama masa proses pembelajaran.

Pola pengajaran yang mengharuskan narasumber menjadi pendamping peserta selama proses diklat berlangsung memerlukan tambahan kompetensi, dengan persyaratan harus menyelesaikan Training of Facilitator (ToF) yang dilaksanakan dan atau disupervisi oleh LAN. Kompetensi yang akan diperoleh melalui ToF adalah fungsi narasumber sebagai coach untuk beberapa mata diklat tertentu dimana narasumber mempunyai kewajiban mendampingi, memonitor, dan membimbing sejak mata diklat selesai diajarkan sampai dengan selesainya diklat secara keseluruhan. ToF merupakan sarana untuk menididik dan melatih widyaiswara/narasumber untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam pembelajaran diklatpim pola baru, sehigga melahirkan sinergi antara widyaiswara dengan praktisi atau narasumber lainnya.

Implementasi Perkalan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya, kecukupan anggaran yang dapat menjamin terlaksananya diklatpim pola baru sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, fasilitas atau sarana dan prasarana, serta informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

KURIKULUM

Pemberian materi kepada peserta Diklatpim I, II, III, dan IV tidak terlepas dari lima agenda pembelajaran yaitu 1) agenda penguasaan diri (Self Mastery), 2) agenda Diagnostic Reading 3) agenda tim efektif 4) agenda Inovasi dan 5) agenda Proyek Perubahan. Adapun muatan mata diklat untuk setiap agenda berbeda-beda antara Diklatpim yang ada.  Namun yang menarik disini adalah khusus mata Diklat Tim Efektif yang berada dibawah naugan agenda Tim Efektif dimana antara agenda dan mata diklatnya memiliki nama yang sama, diberikan kepada semua jenjang Diklatpim.

Pada mata Diklat Tim Efektif reformer dilatih untuk dapat mencari dukungan dalam proses perubahan mereka dan bagaimana menetapkan strategi berkomunikasi kepada para stakeholder nya serta  kemampuan bagaimana mengelola emosi mereka ketika berhadapan dengan parastakeholder yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada tahapan inisiasi perubahan, kemampuan menghargai pendapat orang lain dengan sabar dan penuh apresiasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas secara emosi. Seorang reformer bisa tenggang rasa dalam  menghadapi gagasan kontroversial yang datangnya dari bebagai arah, tinggal bagaimana ia bersikap, apakah gagasan tersebut akan menjadi sebuah dukungan atau penolakan.

Selanjutnya,  pemberian kelima agenda ini diberikan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama dan tahap ketiga penyelenggaraan Diklat dimana peserta dalam posision campuss artinya peserta dalam proses pembelajaran di tempat pelatihan sedangkan tahap dua dan tahap keempat,  reformer tidak berada dikampus atau off campus. Pada tahap kedua itu, reformer mengkampanyekan tentang pentingnya suatu perubahan dan dibutuhkannya sejumlah dukungan untuk melakukan perubahan tersebut. Sementara pada tahap keempat, mereka akan pulang ketempat kerja masing-masing untuk melakukan laboratorium kepemimpinan. Salah satu kurikulum yang akan diterima peserta Diklatpim pada tahap tiga diatas adalah Benchmark atau studi banding. Jika sebelumnya pada kurikulum lama dikenal dengan studi lapang, maka yang membedakan benchmark diantara Diklatpim yang ada sekarang adalah lokus visitasi reformer. Diklatpim I dan II melaksanakan benchmark keluar negeri sedangkana Diklatpim II dan IV melaksanakannya didalam negeri.  Sebagai sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, para reformer dipandang perlu dibekali kemampuan menginovasi kebijakan- kebijakan melalui benchmarking ini. Dalam kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan sejumlah organisasi yang memiliki  best practice melalui pembelajaran  benchmarking, knowledge replication, dan knowledge customization. Selain itu para peserta diharapkan dapat mempelajari apa saja tantangan, hambatan, serta cara mengatasinya, dibalik proses implementasi suatu inovasi atau kebijakan inovatif yang dilakukan pemerintah instansi lokus. Melalui kegiatan ini diharapkan reformer terinspirasi untuk mengimplementasikan desain perubahan  diinstasi mereka masing-masing melalui milesstones dan sejumlah kegiatan  yang telah mereka rencanakan  di tahap tiga tersebut. Selanjutnya kemampuan  kepemimpinan reformer ini diasah melalui praktik kepemimpinan (experential learning) ditempat kerja masing-masing dan inilah esensi dari reformasi dibidang kediklatan yaitu penguatan kepemimpinan.

Potensi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam implementasi Perkalan tentang Diklatpim pola baru dapat diuraikan antara lain:

  1. Sosialisasi yang sangat pendek waktunya untuk sebuah kebijakan dengan perubahan radikal yaitu hanya berkisar empat bulan dari sejak ditetapkannya Perkalan tersebut dengan mulai berlakunya tahun anggaran 2014. Waktu dimana seluruh proses penyusunan anggaran di setiap kementerian/lembaga telah selesai dilaksanakan, dan tentunya masih mengacu kepada pembiayaan diklatpim pola lama. Sebenarnya sepanjang besaran pagu masih sama antara diklatpim pola lama dengan pola biru, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun dalam kenyataannya, dengan pola on off class memerlukan tambahan pembiayaan yang cukup besar sehingga diperlukan adanya revisi penganggaran yang tentunya akan berakibat pada program kegiatan lainnya di suatu instansi.
  2. 2. Kesiapan sarana dan prasarana serta pendukung proses pembelajaran yaitu modul-modul diklat dan pengajar. Seyogyanya LAN dapat sesegara mungkin mendistribusikan seluruh modul mata diklat sesuai dengan kurikulum baru, dan  menyediakan/menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) untuk mengembangkan kompetensi widyaiswara kementerian/lembaga, khususnya dalam melakukan dikjartih Diklatpim
  3. Komunikasi dalam implementasi Perkalan tidak hanya disampaikan kepada lembaga diklat saja tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait sebagai pemangku kepentingan baik kementerian, instansi vertikal di daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk kejelasan informasi dan persamaan persepsi dengan stakeholders.
  4. Adanya perbedaan pembiayaan Standar Biaya Umum yang ditetapkan dalam Perkalan Nomor 20 Tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : F72/PHK.02/2014, yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal pemeriksaan keuangan dan anggaran.

PENYELENGGARAAN DIKLAT

Penyelenggaraan Diklat pola baru ini terdiri dari 5 tahapan pembelajaran yaitu1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap  Taking Ownership; 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi.  Adapun kelima tahap pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan

Tahap ini merupakan tahap penentuan area dari pengelolaan kegiatan organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada Tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi  sehingga mampu mengidentifikasi area dari kegiatan organisasi yang perlu direformasi.

  1. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I)

Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning  atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area dari kegiatan organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada  stakeholder-nya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data selengkap mungkin untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya.

  1. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal dari  pengelolaan  kegiatan organisasi yang dicita-citakan. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi  stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya, termasuk dibekali dengan berbagai  teknik  komunikasi strategis kepada  stakeholder  tersebut guna membangun  tim  yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian  Proyek Perubahan  masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan  proyeknya  di hadapan  stakeholder     strategis  untuk  mendapatkan masukan dan dukungan terhadap  implementasi  proyek perubahan.

  1. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)

Tahap pembelajaran ini mengarahkan  peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuatnya.

  1. Tahap Evaluasi

Tahap pembelajaraan ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan. Kegiatan berbagi pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi Proyek Perubahan. Hanya peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan yang dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan dan dinyatakan lulus. Sedangkan yang tidak berhasil, diberi sertifikat mengikuti  Diklatpim.  Namun demikian, tetap aka nada toleransi sekitar 100 hari jika sekiranya yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan proyek perubahan mereka selama 60 hari. Selain itu, sekiranya reformer tidak menyelesaikan perubahan secara keseluruhan, maka mereka akana dievaluasi berdasarkan berapa jumlah milestone yang berhasil mereka lakukan dari sekian milestone yang telah mereka tetapkan.

Kelima tahapan diatas yang harus dilakui oleh seorang reformer sejalan dengan yang disampaikan oleh Noe (2004;16) bahwa peran seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mendiagnosa masalah, mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, khususnya dalam perubahan keterampilan dan sikap bawahannya.

Maka dari itu, calon reformer perlu dibekali  dengan segala pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan pelaksanaan proses perubahan yang akan mereka lakukan di arena mereka.

Dalam melakukan perubahan, reformer didampingi oleh seorang coach dan mentor  yang tugasnya sebagai pembimbing bahkan seorang konselor jika dalam proses perubahan tersebut para reformer mengalami masalah psikologis misalnya kurang motivasi atau merasa tertekan.

PENUTUP

Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Diklatpim pola baru baik dari aspek perencanaan, anggaran, infrastruktur, dan kesiapan peserta perlu diantisipasi secara dini, sehingga Diklatpim pola baru dapat diselenggarakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dari unsur lembaga diklat dan stakeholders, perlu dilakukan langkah-langkah yang mendukung bagi terlaksanya implementasi Diklatpim pola baru, yaitu :

  1. Cendorong seluruh aparatur calon peserta Diklatpim untuk melakukan sertifikasi kemahiran berbahasa Inggris sebagai salah satu syarat penting untuk mengikuti Diklatpim.
  2. Melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Diklatpim pola baru yang ditetapkan melalui Perkalan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Diklatpim.
  3. LAN perlu menyampaikan penetapan Perkalan Nomor 20 Tahun 2013 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan persepsi dengan lembaga pengawasan internal dan eksternal, karena dalam SBU LAN, . ditemukan beberapa pembiayaan yang berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : F72/PHK.02/2014.
  4. Lembaga diklat menyusun plan of action meliputi perencanaan, sosialisasi, penyiapan fasilitas dan sarana prasarana, penyiapan modul dan bahan ajar serta narasumber/widyaiswara, penyesuaian anggaran dan kegiatan, seleksi peserta lebih dini, koordinasi dengan stakeholders serta rencana antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul.

Harapan kita, seluruh upaya maksimal yang telah dilakukan oleh LAN, lembaga diklat dan stakeholders tentunya adalah penyelenggaraan Diklatpim pola baru dapat dilaksanakan dengan sukses sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu juga diberikan ruang kemungkinan dilaksanakannya Diklatpim dengan pola lama atau melakukan moratorium Diklatpim selama satu tahun, bagi lembaga diklat yang menemukan kendala baik dari aspek anggaran, narasumber/widyaiswara maupun peserta. Moratorium ini bertujuan agar lembaga diklat menyiapkan diri secara maksimal dan menyesuaikan anggaran penyelenggaraan Diklatpim pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus (2013), Reformasi Kelembagaan dan Revitalisasi Pengelolaan Pemerintah Dalam Mndukung Percepatan Reformasi Birokrasi. Makalah Seminar tanggal 29 Agustus 2013. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1767-pola-diklatpim-dirombak-total, diakses tanggal 8 Pebruari 2014.

Nugroho, Didik (2012), Implementasi kebijakan Publik, makalah dalam blog, http://nugrohodidik.blogspot.com/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html, diakses tanggal 8 Pebruari 2014.

Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 11 tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2013, Peraturan Kepala LAN Nomor 13 tahun 2013.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.