HENTIKAN PRAKTEK TRANSAKSIONAL JUAL BELI BANGKU SEKOLAH PADA TAHUN AJARAN BARU

0
51

HENTIKAN PRAKTEK TRANSAKSIONAL

JUAL BELI BANGKU SEKOLAH PADA TAHUN AJARAN BARU

 Oleh: Marzal, M.Pd

 Tidak lama lagi memasuki tahun ajaran baru bagi peserta didik dan calon peserta didik baru. Pada tahun ajaran baru juga para calon siswa di semua jenjang pendidikan akan mendaftarkan diri untuk masuk sekolah mulai akhir Mei s/d Juli 2013 ini. Mendiskusikan penerimaan peserta didik baru ada banyak fenomena yang sering terjadi dalam pelaksanaannya. Secara normatif ada beberapa program atau cara dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sebut saja sebagai contoh penerimaan peserta didik baru melalui program tanpa tes, penerimaan peserta didik baru melalui program tes tertulis dan wawancara, penerimaan peserta didik baru melalui program siswa miskin dan lain-lain. Ada cara lain dalam penerimaan peserta didik baru yang menurut penulis agak aneh tapi nyata, yaitu penerimaan peserta didik baru dengan cara transaksional (dibaca: jual beli bangku sekolah). Penerimaan peserta didik secara transaksional ini sudah berlangsung sejak lama namun belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menghentikannya, jika pun ada nampaknya hanya sebatas “manis dibibir (lips service)” saja bahwa mereka yang berwenang akan memberikan sanksi kepada oknum pelakunya.

Penerimaan peserta didik transaksional ini sundah terbentuk jaringan kerjanya atau sudah terbentuk sindikatnya, mulai dari oknum pegawai tata usaha, guru, kepala sekolah, keluarga pegawai tata usaha, keluarga guru, keluarga kepala sekolah, tetangga pegawai tata usaha, tetangga guru, tetangga kepala sekolah sampai para oknum pejabat Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Oknum-oknum dan jaringan tersebut bekerja sangat rapi baik secara tertutup maupun secara terang-terangan sehingga praktek penerimaan peserta didik baru secara transaksional ini sudah menjadi rahasia umum, namun sekali lagi penulis tegaskan belum pernah ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menindaknya, jika sudah ada tindakan tegas terhadap oknum pelakunya insyaAllah praktek seperti ini semakin hari semakin berkurang dan bahkan sampai punah, namun kenyataanya semakin menjamur dan merajalela, berarti tindakan pihak berwenang benar-benar tidak membuat jera para oknum pelakunya.

Orientasi praktek transaksional dalam penerimaan peserta didik baru ini tidak lain tidak bukan adalah uang. Jaringan praktek penerimaan peserta didik baru secara transaksional ini sudah memiliki tarif-tarif tersendiri sesuai dengan jenis sekolah yang dituju oleh para orang tua calon peserta didik baru mualai dari sekolah favorit sampai pada sekolah yang tidak favorit, untuk kondisi ekonomi zaman sekarang tarifnya bisa mencapai antara 1 (satu) juta rupiah sampai dengan 5 (lima) juta rupiah.

Praktek jual beli bangku sekolah ini sangat merugikan para siswa dan orang tua siswa oleh karenanya harus dihentikan. Dengan praktek jual beli bangku sekolah ini akan mengurangi formasi (dibaca: jumlah bangku) yang disediakan untuk siswa baru sehingga akan menyebabkan siswa yang seharusnya masih bisa tertampung di sekolah tersebut menjadi tidak dapat diterima lagi. Belum lagi praktek jual beli / transaksional bangku sekolah ini juga akan mengecewakan dan menambah beban berat para orang tua / wali calon siswa karena mereka harus menyediakan sejumlah uang yang tidak sedikit, kita tau bahwa orang tua / wali calon siswa baru tidak semuanya dari kalangan yang mampu secara ekonomi bahkan sebagian besar orang tua / wali calon siswa baru hanya berkeinginan saja untuk menyekolahkan anak dengan harapan bisa merubah nasib mereka menjadi lebih baik dimasa yang akan datang karena anaknya cerdas secara akademik namun tak kuasa secara ekonomi.

Yang lebih penting lagi praktek jual beli bangku sekolah ini harus dihentikan karena melanggar aturan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di Sumatera Selatan sudah diterapkan pendidikan atau sekolah gratis, oleh karenanya memungut dan menarik iuran baik yang terang-terangan ataupun secara tertutup tidak dibenarkan lagi. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang (Tribun Sumsel, Jumat 17 Mei 2013) bahwa tidak boleh ada uang pungutan di sekolah, sebab hal itu dilarang, sehingga beliau mengimbau kepada orang tua / wali siswa yang akan menyekolahkan anaknya di Kota Palembang jika ada pihak-pihak di sekolah memungut atau meminta apapun bentuknya silahkan melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, jika ada pihak sekolah yang melanggar akan ditindak. Mudah –mudahan himbaun ini tidak hanya sebatas himbauan saja dan yang lebih penting lagi harus diketahui, ditindaklanjuti, serta dilaksanakan oleh para bawahannya. Mudah-mudahan penyataan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu juga harus diketahui dan ditaati oleh pihak-pihak yang ada disekolah sehingga jangan sampai terjadi lagi pungutan-pungutan ataupun jual beli bangku sekolah pada tahun-tahun ajaran baru dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis juga akan memberikan solusi mengenai penerimaan siswa baru (PSB) di Kota Palembang atau bahkan Se Sumatera Selatan agar menerapkan penerimaan siswa baru dengan sistem Real Time Online (RTO) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer seperti yang dilakukan di Kota Yogyakarta, Kota Malang dan bebrapa kota besar lainnya agar tidak terjadi transaksional atau jual beli bangku sekolah lagi dalam proses penerimaan peserta didik baru pada masa yang akan datang. Namun memang sistem ini perlu persiapan infrastruktur yang memadai dalam penerapannya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya untuk penerapan sistem Real Time Online adalah kemurnian hasil belajar / nilai murni para calaon siswa baru dari jenjang pendidikan sebelumnya harus benar-benar terjamin, karena sistem Real Time Online berbasis pada nilai atau hasil belajar murni para calon siswa baru pada jenjang pendidikan sebelumnya, yang artinya para calon siswa tidak akan melalui tes lagi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jika nilai hasil belajar calon siswa baru/peserta didik baru tidak murni maka bisa terjadi hal yang sama sebagaimana pengalaman yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang (Tribun Sumsel, Selasa 14 Mei 2013) beliau mengatakan bahwa “pernah ada pengalaman anak berhasil lolos masuk SMP tanpa tes karena nilainya besar (tinggi) namun, setelah masuk dalam kegiatan belajar mengajar di SMP ternyata masih belum bisa membaca”. Kejadian seperti ini juga tidak boleh terjadi karena sangat naif dan sangat memalukan, hal ini terjadi disebabkan oleh ketidak murnian nilai / hasil belajar yang diterima oleh siswa tersebut pada jenjang pendidikan dibawahnya. Ini terjadi karena ada permainan penilaian oleh guru/pihak sekolah yang bersangkutan ketika masih duduk di Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida’yah. Guru tidak boleh main-main dengan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, guru harus melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi dan kemampuan siswa baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena proses pendidikan merupakan wadah bagi para siswa untuk mencari ilmu dan mengembangkan potensi mereka yang difasilitasi oleh pihak sekolah dan guru-guru.

Kembali pada persoalan penerimaan siswa baru secara Real Time Online (RTO) tadi, sudah sepantasnya bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk menerapkan sistem tersebut karena saat ini semua sudah tersedia teknologinya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak mau saja? tinggal itu persoalannya. Dari segi sumber daya manusia juga, SDM kita tidak diragukan lagi karena sudah terbukti di beberapa kota besar bahwa mereka bisa menerapkannya, tinggal bagaimana dengan kita. Dari sisi pendanaan penulis pikir juga tidak ada masalah karena UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) juga sudah mengamanatkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 20% anggaran pendidikan dari keseluruhan anggaran negara dan/atau daerah. Jadi tunggu apa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Semoga bermanfaat..

 

Penulis adalah Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Palembang – Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.