HARTA BERSAMA DALAM KELUARGA

0
20

HARTA BERSAMA DALAM KELUARGA

Oleh :

Mukmin Mukri

Widyaiswara Ahli Pertama BDK Palembang

 

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami dan istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Sering terjadi antara suami dan istri mencari penghasilan bersama sehingga timbullah harta kekayaan dalam keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35: harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan  dikuasai sepenuhnya  oleh istri, begitu pula sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah:

  1. Harta bersama suami istri
  2. Harta pribadi masing-masing suami istri

Dengan putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum yang konsekuensi antara suami dan istri yaitu salah satunya adalah harta bersama, harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi antara suami istri. Kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat.

Tentunya dengan kepemilikan harta sendiri itu akan menjadi masalah sendiri. Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama ataukah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri.

Untuk menentukan status dan kepemilikan harta bersama merupakan kewenangan hakim. Hakim harus benar dan teliti dalam memeriksa status dan kepemilikan harta yang menjadi perselisihan  antara suami istri. Sehingga hakim dapat mengetahui hukumnya.

PEMBAHASAN

Harta Benda Perkawinan dan Pembagian Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974 Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam pasal 35 jo pasal 36 jo pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut.

Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pada pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

  1. harta bersama (pasal 35 ayat 1)
  2. harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (pasal 35 ayat 2).

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada didalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian.

Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.

Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat dua macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:

  1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.
  2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah. Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik dilakukan pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan. Dengan kata lain harta-harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum perkawinan terjadi tidak menjadi bercampur kepemilikannya atau kepemilikan terhadap harta bawaan tersebut tidak menjadi kepemilikan secara kolektif. Akan tetapi hak kepemilikan mengenai jenis harta ini dapat ditentukan menjadi hak kepemilikan bersama atau kolektif bagi suami dan istri. Dasar hukum dalam hal ini adalah pasal 35 ayat 2 yang menyatakan: “……..adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan perjanjian sebelumnya.

Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

Teori benturan hukum yang berlaku dalam pembagian harta bersama pasca perceraian (Theory Conflict Of Law)

Berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing..

Kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama tercantum pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah lagi ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama bagi mereka yang beragama Islam.

Sengketa harta bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkup Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Melalui ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 adalah mengatur hal-hal berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq, wakaf, zakat, hibah, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah yang berlaku, termasuk di dalamnya perihal harta bersama.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan kaidah kulliyah yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya:

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

Dasar hukum dari kaidah di atas yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat

233 yang  Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 233).

Dalam ayat tersebut Allah menyerahkan kepada urf penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya. Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu:

  1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
  2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
  3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku
  4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
  5. Tidak bertentangan dengan nash.

KESIMPULAN

Harta bersama menurut hukum Islam terjadi dua pendapat, masing-masing menyatakan bahwa tidak dikenal harta bersama kecuali dengan syirkah sehingga harta pencaharian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan isteri, begitu sebaliknya. Sehingga ketika suami atau isteri meninggal yang dihitung hanya harta warisan tidak ada namanya harta bersama kecuali dengan syirkah.

Berbeda dengan masyarakat Islam dimana adat istiadat berlaku, tidak ada pemisahan antara harta suami atau harta isteri, dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta suami isteri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha harta benda.

Setelah muncul adanya perceraian dalam perkawinan maka muncul juga permasalahan mengenai pembagian harta bersama, apabila dalam permasalahan pembagian harta bersama tidak bisa diselesaikan secara baikbaik dan sukarela maka salah satu dari pihak suami atau isteri untuk bisa mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memilki kewenangan untuk membagi harta bersama sesuai dengan hukum acara dan aturan-aturan lain yang telah ada di dalamnya, dibagi secara adil. Pengadilan Agama harus meneliti secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama tersebut, apa saja yang seharusnya bisa dihitung dan dibagi sebagai harta bersama dan apa saja yang seharusnya tidak.

Ada banyak cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah harta benda termasuk merupakan harta bersama atau harta bawaan, untuk menentukan harta benda menjadi harta bersama dapat dilakukan melalui beberapa pertimbangan.

Pertimbangan tersebut berupa : Hukum materil, Hukum Formil, dan persangkaan Hakim serta berdasarkan Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak seperti : bukti Surat, Saksi, Pengakuan, dan Sumpah, yang kesemuanya itu dapat dipergunakan sebagai sarana bagi hakim untuk memberikan keyakinan dalam menetapkan harta bersama yang di persengketakan.

Semua barang yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali untuk harta benda yang diperoleh karena warisan, hadiah, dan hibah tidak termasuk harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah, rumah, ataupun benda lain yang dijadikan sebagai mahar, benda tersebut tidak termasuk harta bersama, sekalipun diperoleh pada saat akad nikah dilangsungkan. Begitu juga, dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/istri karena penghasilan harta bawaan, sepanjang penghasilan dimaksud ada ketika perkawinan berlangsung dikategorikan pula sebagai harta bersama, kecuali apabila sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Al Quran

Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Asmuni J rahman, 1976. (Qaidah-Qaidah fiqh(Qowaidul Fiqhiyyah). cet ke 1, Jakarta: Bulan bintang

Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, atas Perubahan Tehadap Undang-Undang No. 7 Th 1989

Departemen Agama. 2004. Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jakarta: Ditjen Bimas Islam. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama

Hasbi Ash. Shiddieqy. 1975. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang cet. 1,

Harahap, M Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: CV Zahir Trading Co

Kompilasi Hukum Islam

Ramulyo, M. Idris. 1991. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: IND-HILL. CO,

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.