PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

0
28

 GUSMAN,  M.Pd

 WIDYAISWARA MADYA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG

 

 Abstrak : Sesuai dengan tuntutan Nasional dan Tantangan Global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan  penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari koropsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi termasuk manajemen kepegawaian sudah seharusnya menjadi agenda nasional yang penting, kritis dan strategis. Sayangnya reformasi yang terjadi hampir sepuluh tahun terahir didominasi oleh reformasi dibidang politik dan sepertinya mengabaikan reformasi birokrasi/kepegawaian. Salah satu fokus dalam agenda pembangunan nasioanl pada Rencana Pembangunan Nasional (RPJM-N) 2004-2009 adalah mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan atau sektor publik (good public governance)  melalui berbagai upaya penerapan prinsip-prinsip  good public governance secara konsesten dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan di bidang kelembagaan (institution), ketatalaksanaan (manajemen) dan sumber daya manusianya (aparatur).

Kata kunci : MKN, Pemerintahan yang baik.

 

PENDAHULUAN

 

     Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur  yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetian pada pemerintah bangsa dan Negara, semangat kesatuan dan persatuan dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Pendidikan dan Pelatihan jabatan mata Diklat Manajemen Kepegawaian Negara (MKN) yang merupakan bagian tidak terpisakan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara menyeluruh.  Mata Diklat Manajemen Kepegawaian Negara (MKN) adalah Salah satu Diklat yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dan diangkat sebagai  Pegawai Negeri Sipil.(PNS) pada bidang Ortala dan Kepegawaian. Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan pembentukan perilaku bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) agar mempunyai kemampuan dan etika dalam melaksanakan  tugas dan tanggung jawabnya. Tuntutan terhadap kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam arti memahami tugas, fungsi, dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian dalam Pemerintahan, di samping pengetahuan teknis lainya. Secara khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangkat penting untuk memahami permasalah Manajeman Kepeagawaian Negara, dengan harapan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memahami  ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbagai hak dan kewajiban selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

       Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pemerintahan yang Baik (good Governance). Banyak orang, ketika mendengarkan kata Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengasosiasikan pikiranya kepada sosok yang memberikan pelayanan yang buruk, tidak ramah dan responsif, tidak transparan, dan korupsi, Dengan kondisi seperti ini sepertinya mustahil PNS menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik  (good Governance) yang mengharuskan mereka untuk transparan, akuntabel, responsive kepada masayarakat yang dilayani. Dan dengan kondisi seperti tersebut, reformasi birokrasi termasuk manajemen kepegawaian sudah seharusnya menjadi agenda nasional yang penting, kritis dan strategis. Sayangnya reformasi yang terjadi hampir sepuluh tahun terahir didominasi oleh reformasi dibidang politik dan sepertinya mengabaikan reformasi birokrasi/kepegawaian.  Kebalikan dari perubahan yang telah terjadi di bidang politik ini, kepegawaian Indonesia sepertinya mengalami atau mempertahankan status quo. Sestem rekruitmen masih jauh dari prinsip-prinsip berdasarkan meritokrasi, baik ketika rekruitmen dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengangkatan honorer menjadi PNS penuh hingga tahun 2009 juga dikeritik oleh berbagai kalangan, dianggap sebagai kebijakan pupoler bernuansa politik. Pengangkatan pegawai honorer ini juga bertentangan dengan kebijakan zero growth  dan dibanyak daerah kebijakan ini bahkan lebih KKN dibandingkan pengangkatan PNS dari pelamar Umum.

         Selain rekruitmen, promosi dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil saat ini juga masih belum didasarkan pada kinerja (performance). Promosi yang seharusnya berdasarkan senioritas dan kinerja rawan dimanipulasi karena pangkat minimal yang digunakan sebagai ukuran senioritas dapat dipenuhi oleh banyak Pegawai Negeri Sipil sedangkan instrument penilaian kinerja (DP- 3) sangat tidak memadai. Akibat promosi Pegawai Negeri Sipil di daerah sangat didominasi oleh keinginan pejabat Pembina kepegawaian. Promosi menjadi sangat politis, KKN dan merebaknya isu putra daerah. Hal ini menyebabkan Pegawai Negeri Sipil menjadi mementingkan diri sendiri karena tidak ada jaminan kinerja yang baik akan berdampak positif pada karier mereka (career insecurity).  Belum lagi  pada aspek mutasi dan transfer pegawai antar daerah saat ini juga semakin sulit. Selain adanaya tumpang tindih kewenangan di antara instansi pemerintah pusat, prosedur dan mekanisme transfer pegawai juga tidak begitu jelas. Pemasalah juga masih ditemui dalam hubungannya dengan pelatihan dan pengembangan peagawai yang belum berdasarkan kebutuhan. Pensiun sebagai siklus akhir kareir seseorang PNS juga bukan hal yang dinantikan oleh banyak PNS. Malahan sebaliknya, banyak PNS yang berusaha untuk memperpanjang usia pensiun karena paket pensiun saat ini sangat tidak memadai. Usia pensiun yang “dapat dipanjang” diinterprestasikan berbeda-beda dan banyak dipotilisasi dan syarat KKN di banyak daerah.

 

DIKLAT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

         Mata Diklat Manajemen Kepegawaian Negara (MKN) ini membahas beberapa hal pokok dalam bidang Manajemen Kepegwaian Negara, yang mencakup hal-hal seperti : Pengertian Pegawai Negeri Sipil, (PNS). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil,(PNS). Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil, (PNS). Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil,(PNS). Sistem Rekruitmen Pegawai Negeri,(PNS). Sistem Pengajian dan Penghargaan Pegawai Negeri (PNS). Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta persoalan lain di bidang Kepegawaian.

    Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan  penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari koropsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

TUJUAN DIKLAT

  1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS)  sesuai dengan kebutuhab instansi.
  2. Menciptakan  aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola piker dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Sasaran Diklat adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil  yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Aspek sumber daya manusia aparatur merupakan  salah satu masalah yang terus berkembang dalam tata kelola pemerintahan nasional. Sorotan terhadap sumber daya Aparatur, mulai dari kompetensi hingga perilakunya menjadi prefernsi penting dalam mengembangkan kebijakan tata kelola pemerintahan. Namun perlu disadari bahwa peran yang penting ini dapat diaktulisasikan secara optimal dengan terlebih dahulu memahami konsep tata kelola pemerintahan itu sendiri.

KONSEP GOVERNANCE

                Konsep governance (tata kelola) sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, malahan sudah sama tuanya dengan peradapan umat manusia. Memiliki berbagai sumber yang berkompeten menangani pemerintahan yang baik (good governance), beberapa definisi dapat disampaikan sebagai berikut :

               UNDP (1997), tata kelola dapat dilihat sebagai penggunaan kewenangan administratif, politik dan ekonomi untuk mengelola masalah Negara pada setiap tingkatanya. Aspek yang dicakup dalam tata kelola meliputi mekanisme, proses dan kelembagaan yang mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, dengan menggunakan hak-hak hukum, disesuaikan dengan tanggung jawab dan menjadi penengah atas perbedaan yang muncul diantara mereka.

     UN-ESCAP (1999), mendefinisikan tata kelola dapat sebagai proses pembuatan keputusan dan proses dimana keputusan itu dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan). Sejalan dengan pengertian itu, tata kelolab dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti tata kelola korporasi (corporate governance), tata kelola internasional (international governance), tata kelola. Nasional (national governance), dan tata kelola local (local governance).

     Sebagai proses pembuatan keputusan dan proses dimana keputusan itu dilaksanakan, maka aktor yang terlibat dalam tata kelola dapat mencakup sektor publik. Sektor swasta dan sekaligus masyarakat. Oleh karena itu, UNDP (1997) secara khusus mendefinisikan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga masyarakat dan sektor bisnis bagi adminitrasi suatu Negara.

             Secara kelembagaan tata kelola dapat dikelompokan menjadi dua bagian yakni : tata kelola pada sector publik (publik governance) dan tata kelola sektor swasta (corporate governance). Kontek pembenahan tata kelola yang dihubungkan dengan peran sumber daya manusia aparatur di dalamnya erat kaitannya dengan tata kelola publik. Pengertian pemerintah yang baik (good governance ) dalam tulisan ini dengan demikian sesungguhnya adalah  good  publik governance. Sedangkan upaya mewujudkan pemerintah yang baik  (good governance ) merupakan pembenahan atas proses pembutan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Salah satu focus dalam agenda pembangunan nasioanl pada Rencana Pembangunan Nasional (RPJM-N) 2004-2009 adalah mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan atau sektor publik (good public governance)  melalui berbagai upaya penerapan prinsip-prinsip  good public governance secara konsesten dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penyempurnaan di bidang kelembagaan (institution),.ketatalaksanaan (manajemen) dan sumber daya manusianya (aparatur) semua bidang tersebut saling terkait dan saling mempengharuhi. Pada saat ini pun satu tim lintas departemen publik dan privat sedang menyiapkan manual atau pedoman umum Good Publik Govenance. Yang hasilnya diharapkan bias menjadi panduan bagi sektor publik dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahannya. Beberapa prinsip yang selama ini sudah kita kenal dan nampaknya paling mungkin segera diterapkan di lingkungan publik adalah :

  1. Follow Rule of law. Setiap lembaga publik harus taat terhadap hukum dan perundang-undangan.
  2. Transparency. Seluruh kegiatan publik diketahui atau diinformasikan kepada masyarakat, arus informasi harus muda diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu informasi yang tersedia harus disajikan dalam media yang memadai agar dapat dimengerti dan dipantau..
  3.  Accountability. Akuntabilitas merupakan elemen vital yang dibutuhkan untuk mewujudkan good public governance. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanan (agent) untuk memberikan pertangung jawaban, meyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi amanah hak dan kewenangan untuk memintah pertanggung jawaban.
  4. Competency. Agar tata kelola publik yang baik dapat diwujudkan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik dan melalsanakannya harus memilki kompetensi yang memadai.
  5. Public Particiation. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun  melalui lembaga-lembaga  perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

       Sebagai proses yang mencakup pembuatan dan pelaksanaan kebijakan  publik,  upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melibatkan tiga pihak yang masing-masing memiliki peran sebagai berikut :

  1. Pembuatan kebijakan, memformulasikan kebijakan publik yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat atau dibutuhkan suatu lembaga dalam rangka mendukung kegiatan untuk elayani masyarakat dengan mempertimbnagkan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan pelaksana kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang.
  2. Pelaksanaan kebijakan, mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan  yang baik (good governance) sebagai kerangka normatif dalam implemintasi kebijakan publik dengan indikator kinerja yang terukur  dan senatiasa berpedoman pada ketentuan unang-undang.
  3. Masyarakat, sebagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung di  layani oleh suatu kebijakan publik  perlu berpartisipasi secara aktif kegiatan tata kelola baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun dalam proses implementasinya dengan mempertimbangkan norma-norma etika dan ketentuan undang-undang.

              Kontribusi Kepemimpinan Politik dalam Mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Governance). Kepemimpinan politik memainkan peranan yang penting sekali dalam seluruh proses pembangunan dalam kehidupan be rnasyarakat, berbangsa dan brernegara. Masarakat/bangsa/Negara yang memilki kepemimpinan politik yang fungsional dapat mencapai banyak kemajuan, sedangkan atau bangsa yang tidak memilki kepemimpinan politik fungsional akan mengalami kesulitan untuk bergerak ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kepemimpinan politik dapat dilihat dalam hubungan berfungsi atau tidaknya terhadap seluruh proses perkembangan masyarakat. Belum lagi  pada aspek mutasi dan transfer pegawai antar daerah saat ini juga semakin sulit. Selain adanaya tumpang tindih kewenangan di antara instansi pemerintah pusat, prosedur dan mekanisme transfer pegawai juga tidak begitu jelas. Pemasalah juga masih ditemui dalam hubungannya dengan pelatihan dan pengembangan peagawai yang belum berdasarkan kebutuhan. Pensiun sebagai siklus akhir kareir seseorang PNS juga bukan hal yang dinantikan oleh banyak PNS. Malahan sebaliknya, banyak PNS yang berusaha untuk memperpanjang usia pensiun karena paket pensiun saat ini sangat tidak memadai. Usia pensiun yang “dapat dipanjang” diinterprestasikan berbeda-beda dan banyak dipotilisasi dan syarat KKN di banyak daerah. Dasar  pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur mengacu pada tugas pokok pemerintah yakni penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dengan mewujudkan ke arah pemerintahan yang baik (good governance) dan/atau clean governance serta menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berkulitas dan profesional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam kebijakan pembinaan sumberdaya pembinaan melalui : a).Penyelenggara Pembangunan Pemerintahan yang berkulitas  dan pelayanan masyarakat yang prima. b).Tersedianya sumber daya aparatur yang berkulitas dan professional di setiap institisi, c). Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan/atau clean governance. Semuanya dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja.

 Manajemen Pemberdayaan SDM Aparatur merupakan sistem pengelolaan Kepegawaian yang berfokus pada tersedianya pegawai yang handal sesuai kebutuhan organisasi baik secara kulitas, kuantitas maupun distribusi peagawai untuk menghasilkan kinerja yang optimal guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pada saat sekarang maupun yang akan datang. Tujuanya adalah membangun system manajeman kepaeagawaian yang berorien tasi pada kinerja guna mendorong peningkatan profesionalisme, netralitas dan akuntabilitas PNS, serta optialisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.         

            Persiapan prasyarat penerapan manajemen kepegawaian berbasis kinerja melalui : a). Pelaksanaan Analisis jabatan, b). Penyusunan klasifikasi jabatan, c). Pola Jabatan, d). Penghitungan beban kerja, e). Penyusunan pola kareir, f). Penilaian prestasi kerja, g). Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan baik struktural maupun fungsional. Selain hal tersebut, juga dilakukan langka-langka seperti penyiapan sistem pengajian yang layak dan memenuhi prinsip “equty” yang mendoromg motivasi dan kerja Pegawai Negeri Sipil.  Melaksanakan penataan pegawai guna merasionalkan jumlah, kulitas, komposisi dan distribusi pegawai yang sesuai beban kerja riil untuk mencapai visi, misi dan tujuan instansi. Dan penyiapan berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan penataan pegawai dan penerapan manajemen kepegawaian bebasis kinerja.

           Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) Karaktristik kepemerintahan yang baik  (good governance) diantaranya sebagai berikut :

1). Partisipasi, 2). Penegakan Hukum, 3). Transparansi, 4). Daya Tanggap (responsiueness), 5). Kesetaraan (persamaanHak), 6). Visi Strategis, 7). Efektivitas dan Efisiensi, 8). Profesionalisme, 9). Akuntabilitas, 10). Pengawasan, 11). Konsesus.

         Sebagai suatu kerangka normatif, pemerintah yang baik (good governance). Dapat diwujudkan melalui komitmen dan peran aktif pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan masyarakat. Sumberdaya Manusia Aparatur sebagai unsur pelaksana kebijakan mempunyai peran strategis yang dapat mendorong upaya pencapaian pemerintah yang baik (good governance) Peran strategis itu perlu didukung dengan upaya pemutakhiran kopetensi sumberdaya manusia aparatur dan aspek tata kelola nasional.

          Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) tidak dapat dilakukan setengah hati atau parsial. Dukungan seluruh elemen bangsa ini diperlukan agar hasil yang signifikan dapat dicapai. Keseriusan dalam gerakan ini diperlihatkan dengan adanya agenda, target pencapaian dan kerangka waktu (time frame) yang jelas.

 PENUTUP/KESIMPULAN

          Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia  Aparatur yang modern belum dilaksanakan di Indonesia. Banyak aturan dan kebijakan yang sudah kadaluarsa. Reformasi Manajeman Kepegawaian yang sistematis belum nampak jelas, belum terlihat visi, misi dan keinginan politik, serta kemampuan teknis untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dengan kondisi seperti ini reformsi birokrasi termasuk Manajeman Sumber Daya Manusia Aparatur adalah prasyarat untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Sementara itu Pusdikalat sebagai lembaga yang diberi tugas untuk membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun manajerial (struktural) bagi Sumber Daya Manusia Aparatur, harus dapat lebih meningkatkan kulitas sestem penyelenggaraan berbagai diklat tersebut. Juga diharapkan mampu mendesain dan sekali gus mengupdate berbagai kurikulum yang relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan, sehingga Sumber Daya Manusia Aparatur memilki kompetensi yang mampu bersaing di dunia Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. 1991 Publik Administration in the 21-st Century               diterbitkan      oleh Asian Deploment Bank.

BKN,   Keputusan Kpala Nomor  09 thn 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 97 tahun 2000 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hayat, Bahrul, PhD, 2011, “Perubahan Menuju Perbaikan” Presentasi tentang Penerapan Reformasi Birokarasi Kementerian Agama RI.

Suara Diklat,  Volume III N0.3, 2008,.Media Komunikasi dan Iformasi

Suraji, MA, 2009, Manajemen Kepegawaian Negara Mudul Prajabatan. Cetakan Keempat Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Krina, P. Loina Lalolo, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, 2003. Jakarta: Diterbitkan oelh Sekretariat Cood Public

Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo, 2006 Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance : Jurnal Akutansi Pemerintah Vol, 2 No.1 Mei 2006.

PIP-PKS. Transparansi dan Informasi. www.pippks/webhosting/monday/23 April 2007.

Rosidah, Ambar Teguh Sulistiyani. 2003 : 257, Manajemen Sumber Daya : Konsep teori dan pengembangan dalam konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu

Saleh, K Wantjik. 1980. PP, Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS disempurnakan PP Nomor 53 tahun 2010.        Jakarta : Ghadia Indonesia.

 Ambar Teguh &  Rasidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Kontek Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.