Analisis Kompetensi Widyaiswara Efektifitas Pembelajaran dan Penguasaan Modul NKRI

0
58

OLEH

            G U S M A N,  M. Pd

         WIDYAISWARA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG

                                                     

 ABSTRACT

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama apratur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi, dilihat dari sikap dan prilakunya yang penuh dengan kesetian dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan public, serta mampu menjadinperekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menciptakan aparatur yang profesional sangat ditentukan dari hasil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dalam meningkatkan kompetensi peserta sangat bergantung dengan Metoda penyampaian materi oleh Widyaiswara, Efektifitas pembelajaran serta Penguasaan Modul sebagai acuan pembelajaran bagi peserta. Untuk mengetahui hubungan kompetensi Widyaiswara, efektifitas pembelajaran dan penguasaan modul maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukan variable kemampuan  widyaiswara memberikan kontribusi signifikan terhadap penguasaan materi yaitu 11,6%, variabel efektifitas belajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguasaan materi yaitu sebesar 13,7% sedangkan variabel kulitas modul terhadap penguasaan materi berpengaruh tidak signifikan hanya sebesar 5,7%.

Kata Kunci : Widyaiswara, Efektifitas pembelajaran, Penguasaan Modul.

 

 PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Sejak reformasi pada tahun 1998, telah terjadi proses perubahan yang fundamental dalam paradigma adminstrasi Negara. Paradigma pembangunan yang menekankan pemerintah berperan besar, indentik KKN, sentralistis dan top down, mulai dialihkan paradigmanya. Sementara itu, paradigma good governance atau kepemerintahan yang baik yang menekankan pada pentingnya pemerintah berpartner dengan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan perlunya mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan, pemberantasan KKN, transparansi, ankuntabel dan supermasi hukum dalam setiap penyelengaraan Negara, serta upaya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) serta adanya kebebasan pers yang bertanggungjawab terus berproses mencari wujud dan model yang mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakat.

Pegawai Nwegeri Sipil (PNS) sebagai unsur  utama sumber daya manusia aparatur Negara mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS ylayan public serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bekerja secara professional tersebut,memerlukan sebanyak mungkin pengetahun terutama materi tentang “ Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada Diklat Prajabatan Golongan III sebagai materi pokok, yang membahas berbagai persoalan bangsa dan Negara yang sering diperbincangkan dan didiskusikan. Karena perkembangan situasi kenegaraan Indonesia paska Amandemen Undang-Undang Dasar Neagra Republik Indonesia dan tuntutan reformasi maka terjadi perubahan-perubahan mendasar berkenaan dengan perubahan peraturan perundang-Undangan sebagai dampak tututan reformasi diberbagai kehidupan. Materi tersebut perlu dikuasai oleh peserta Diklat, oleh karena beberapa hal sebagai berikut:

  1. Terjadinya perubahan struktur kelembagaan Negara dimana MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara dalam arti MPR sejajar dengan lembaga lainnya.
  2. Perubahan paradigma kepemimpinan (goog governance) dari model pemwrintahan yang berorentasi kekuasaan dan kewenangan kepada kepemerintahan yang berorentasi pada pemberdayaan rakyat.
  3. Perubahan sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi yaitu dari sistem sentralisasi kepada desentralisasi pemerintahan yang member wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah (otonomi daerah).
  4. Terjadinya perubahan sistem kekuasaan Negara sebagai akibat dari amandement UUD 1945, yang telah dilakukan empat kali.
  5. Terstruktur dengan jelas jalur komando hirarkis pemerintahan, mulai dari pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota.
  6. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah.
  7. Kurang koreksi antara Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan Undang-undang Dasar Negara RI 1945 pasal 18 ayat 1 dalam pelaksanaan otonomi daerah.
  8. Terjadinya hubungan yang sinergis dengan sistem cheek and Balances antar lembaga Negara.

Sedangkan kendala yang ditemukan dalam proses   pembelajaran sebagai berikut :

  1. Kualitas peserta yang tidak merata karena berbagai hal seperti latar belakang pendidikan, faktor usia, jenis profesi, status dalam rumah tangga, dan laian sebagainya.
  2. Kemampuan widyaiswara terhadap penguasaan materi Sistem Penyelengaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Kualitas modul Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan LAN-RI perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan.
  4. Motivasi belajar yang kurang, sebagian besar peserta hanya mengajar untuk mendapatkan sertifikat (STTPL) yang akan dipergunakan untuk CPNS manjadi PNS penuh 100%.

B.   Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal diatas didapat permasalahan yang membahas hubungan antara widyaiswara, efektifitas belajar, kulitas modul dengan penguasaan materi, yang kemudian dijadikan variabel bebas yakni: Widyaiswara, efektifitas belajar, kulitas modul  dan variabel terikat yakni: penguasaan materi peserta Diklat.

Yang menjadi pokok masalah adalah:

  1. Bagaimana tingkat penguasaan materi diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI peserta Diklat Prajabatan Golongan III?
  2. Berapa besar kontribusi kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar, dan kulitas modul diklat baik secara terpisah maupun simultan terhadap penguasaan materi ?
  3. Apakah ada hubungan antara kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar, dan kulitas modul diklat baik secara terpisah maupun simultan dengan penguasaan materi ?

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka disusunlah hipotesis hubungan antara kemampuan Widyaiswara, Efektifitas belajar, dan Kualitas Modul, dengan penguasaan materi penyelenggaraan Pemerintahan NKRI sebagai berikut :

  1. Terdapat hubungan antara kemampuan widyaiswara dengan penguasaan materi penyelenggaraan pemerintah NKRI:
  2. Terdapat hubungan antara efektifitas belajar dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI;
  3. Terdapat hubungan antara kualitas modul dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI;
  4. Terdapat hubungan antara kemmampuan widyaiswara dan efektifitas belajar dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI;
  5. Terdapat hubungan antara kemmampuan widyaiswara dan kulitas modul dengan penguasaan materi penyelenggaraan pemerintahan NKRI;
  6. Terdapat hubungan antara kemmampuan widyaiswara dan efektifitas belajar, dan kualitas modul dengan penguasaan materi penyelenggaraan pemerintahan NKRI;

A.        Landasan Teori.

Pendidikan dan Pelatihan adalah mendidik para karyawan agar  mampu dan tampil melaksanakan tugas seseuai dengan bidangnya sehingga terbentuklah kompetensi yang terdiri atas tiga kemampuanya sekaligus yakni : Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan Sikap (attitude). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang pendidikan dan pelatihan adalah “ Penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompertensi Peghawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kementerian Agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit”

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pemerintah ( Peraturan Kepala LAN, Nomor 1 Tahun 2006). Dalam Pengertian lain Widyaiswara adalah orang yang diberi kewenangan untuk menjadi fasilitator dalam proses belajar mengajar diruang kelas.

Karena peran dan fungsinya, maka winyaiswara harus dapat memberikan bimbingan, nara sumber, dan mengarahkan berlangsungnya proses belajar mengajar, Oleh karena itu seorang widyaiswara dituntut:

  1. Memiliki konsep diri yang sehat dan terintegrasi dengan baik;
  2. Kemampuan empati;
  3. Mempunyai sikap terhadap keanggotaan kelompok;
  4. Kemauan dan kemampuan untyk mengambil resiko pribadi;
  5. Mampu mengatasi tekanan emosional yang erat hubungannya dengan kemampuan menghadapi resiko-resiko (Zaenudin Arif, 1994:85).

Menurut Mat Syuroh dalam bukunya yang berjudul Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa ada tiga  yang harus diutamkan oleh   Widyaiswara dalam mengajar orang dewasa yaitu:

  1. Profesional dalam arti betul-betul menguasai materi yang diajarkan.
  2. Menyusun skenario pembelajaran yang sistematik yang mudah diserap orang dewasa.
  3. Menguasai metodologi penyampaian materi pemebelajaran orang dewasa (lifelong learning) (Mat Syuroh, 2009:205)

Sementara itu Malcom Knowles (dalam lintang; 2007:103-104) yang merintis pembelajaran orang dewasa mencermati karaktristik-karaktristik dari pembelajaran dewasa (adult leaners) adalah sebagai berikut:

  1. Orang dewasa menginginkan kebebasan, tidak ingin terlalu diatur;
  2. Orang dewasa memiliki pengalaman cukup lama dan memilki banyak informasi, khususnya mereka yang telah pernah duduk dalam organisasi di pemerintahan;
  3. Orang dewasa sudah terbentuk  dan memiliki nilai (value), kekayakinan dan pendapat yang membentuk mental mereka;
  4. Orang dewasa punya kegairahan dan ketekunan untuk belajar telah menurun;
  5. Orang dewasa selalu menghubungkan pengetahuan yang baru diperoleh dengan apa yang pernah mereka ketahui;
  6. Orang dewasa muda lelah sehingga diperlukan istirahat-istirahat pendek;
  7. Orang dewasa memiliki harga diri yang cukup tinggi, sehingga rasa malu untuk bertanya cukup besar karena takut menjadi bahan ejekan;
  8. Orang dewasa cenderung memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi;

Oleh karena itu pembelajaran orang dewasa telah menjadi trend di berbagai Negara yang dikenal dengan istilah lifelong learning yang memilki konsep filosofi ”tidak ada kata terlambat untuk belajar”.

Dalam hal ini keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan banyak ditentukan oleh efektifitas belajar  di runag kelas. Para ahli memaknai efektifitas berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang. Seperti diakui oleh Chung dan Maginson (1981) “ Efektiveness means different to defferent people”  Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:219) dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi behasil mendaptkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (E. Mulyasa, 82).

Sedangkan materi Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara (NKRI) dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengenai asas-asas pemerintah Negara Republik Indonesia, peran dan fungsi organisasi pemerintah Negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan Negara, dan hubungan antar lembaga Negara serta masalah-masalah penyelenggaraan pemerintah Negara.

  1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada balai Diklat Keagamaan Palembang pada bulan Oktober  2011 dimana pada saat terjadi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III yang diikuti peserta dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan di Palemban.

 

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengambilan sample menggunakan teori Harry King (Soegiyono, 1994:59-60) dalam menghitung samplenya didasarkan atas kesalahan bervariasi sampai 15 % dari populasi menggunakan “ Proporsianate stratified random sampling”. Atau sample acak berstrata Proporsional yaitu: Populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dalam hal ini sampel yang diambil sebanyak 124 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tehnik secara bersama-sama, yaitu kuesioner dan tes pretasi. Tes perstasi yang ditujukan untuk peserta digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) statistic diskriftif digunakan untuk menggambarkan data tentang tingkat penguasaan materi diklat dari perserta. Disamping itu untuk menggunakan  data terkait dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan materi Diklat yaitu:

(a)     Kemampuan Widyaiswara, yang terdiri dari aspek penguasaan materi widyaiswara, penyampaian materi widyaiswara, dan kesesuaian jawaban widyaiswara.

(b)     Efektifitas Belajar, yang terdiri dari aspek pemahaman modul, dan kesesuaian modul dengan tntutan tugas.

(c)      Kualitas Modul Sistem Penyelenggaraan pemerintah Negara, Asas-asas Sistem Pemerintahan Negara, Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusin dan Nepotesme, Peraturan Perundang-undangan, Lembaga-lembaga Pemerintah, Hubungan Presiden dengan Lembaga-lembaga Negar lainya dan proses Manajemen Pemerintahan.

HASIL PENELITIAN

  1. A.     Penelitian ini Kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa dari 124 peserta Diklat Prajabatan Golongan III yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 34 orang (27,4 %) menguasai materi diklat dalam kategori baik: sebanyak 77 orang (62,1%) masuk katagori sangat baik, dan selebihnya sebanyak 13 orang (10,5%) menguasai materi diklat dengan kategori sangat memuaskan.

Sedangkan diskripsi Statistik Temuan Penelitian, dapat dikemukakan bahwa :

  1. Distribusi penguasaan materi widyaiswara berdasarkan tanggapan peserta 29 orang diantara 34 peserta menyatakan sangat menguasai materi, 74 orang diantara 77 peserta menyatakan sangat mengasai materi, dan 13 orang seluruhnya sangat menguasai materi.
  2. Distribusi kemampuan widyaiswara menyempaikan materi berdasarkan tanggapan peserta, 31 orang diantara 34 peserta diatara 77 peserta menyatakan mampu menyampikan materi, dan 11 orang diantara 13 peserta menyatakan mampu menyampaikan materi.
  3. Distribusi ketepatan jawaban widyaiswara menjawab pertanyaan berdasarkan tanggapan peseta, 33 orang diantara 34 peserta menyatakan sudah sesuai dengan ketepatan jawaban, dan 13 peserta seluruhnya menyatakan sudah sesuai dengan ketepatan jawaban.
  4. Distribusi efektifitas pemahaman modul berdasarkan tanggapan pererta, 33 orang diantara 34 peserta menyatakan dapat memahami modul, 72 orang diantara 77 peserta menyatakan dapat memahami modul, dan 11 orang diantara 13 peserta menyatakan dapat memahami modul.
  5. Distribusi efektifitas kesesuaian modul dengan tuntutan tugas berdasrkan tanggapan peserta, sebanyak 34 orang peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan tuntutan tugas, 74 orang diantara 77 peserta menyatakan sesuai dengan tuntutan tugas, dan 13 peserta seluruhnya menyatakan sesuai dengan tuntutan tugas.
  6. Distribusi kesesuaian modul dengan standar pembelajaran masa sekarang berdasarkan tanggapan peserta, 33 orang diantara 34 peserta menyatakan sudah sesuai dengan standar pembelajaran sekarang, 72 orang diantara 77 peserta menyatakan sudah sesuai dengan standar pemebelajaran sekarang, dan 11 orang diantara 13 peserta menyatakan sudah sesuai dengan standar pemebelajaran sekarang.
  7. Distribusi kulitas materi “ Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” berdasarkan tanggapan peserta, 33 orang diantara 34 peserta menyatakan sangat sesuai dengan materi, 68 orang diantara 77 peserta menyatakan sesuai dengan materi, dan 13 peserta seluruhnya menyatakan sesuai dengan materi.
  8. Distribusi kualitas materi “ Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN” berdasarkan tanggapan peserta, sebanyak 34 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan materi, 75 orang diantara 77 peserta menyatakan sesuai dengan materi, dan 13 orang peserta seluruhnya menyatakan sesuai dengan materi.
  9. Distribusi kualitas materi “ Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan tanggapan peserta, 32 orang diantara 34 peseerta menyatakan sudah sesuai dengan materi, 71 orang diantara 77 peserta menyatakan sudah sesuai dengan materi, dan 13 peserta seluruhnya menyatakan sudah sesuai dengan materi.
  10. Distribusi kualitas materi “Lembaga-lembaga Pemerintah” berdasarkan tanggapan peserta, 32 orang diantara 34 peserta menyatakan sudah sesuai dengan materi, 75 orang diantara 77 peserta menyatakan sudah sesuai dengan materi, dan 13 peserta seluruhnya menyatakan sudah sesuai dengan materi.
  11. Distribusi kualitas materi “Hubungan presiden dengan lembaga-lembaga lainya” berdasarkan tanggapan peserta, 33 orang diantara 34 peserta menyatakan sudah sesuai dengan materi, sebanyak 77 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan materi, dan sebanyak 13 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan materi.
  12. Distribusi kualitas materi “Proses manajemen pemerintah” berdasarkan tanggapan peserta, sebanyak 34 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan materi, sebanyak 77 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesuai dengan materi, dan sebanyak 13 peserta seluruhnya menyatakan sangat sesai dengan materi.
  1. B.     Hasil Analisis Regresi
  1. Analisis hasil regresi antara kemampuan widyaiswara dengan penguasaan materi.

Hasil uji regresi antara kemampuan widyaiswara dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menunjukan hubungan yang tidak begitu berpengaruh (r =0,341). Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah (r square = 0,116), artinya variable kemampuan widyaiswara memberikan ontribusi dalam mempengharuhi penguasaan materi sebesar 11,6%.

Dari hasil uji anova diperlukan nilai p = 0,041, artinya variable kemampuan widyaiswara sangat signifikan dalm memprediksi variable penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubugan antara kemampuan widyaiswara dengan penguasaan materi ”diterima”

  1. Analisis hasil regresi antara efektifitas belajar dengan penguasaan materi:

Hasil uji regresi antara efektifitas belajar dengan pengusaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI pesaeta menunjukan hubungan yang tidakm begitu berpegaruh (r = 0,191). Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah (r square = 0,137), artinya variable efektifitas belajar memberikan kontribusi dalam mempengharuhi penguasaan materi sebesar 13,7%.

Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,104, artinya variable efektifitas belajar tidak signifikan dalam memprediksi variable penguasaan materi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan anatara efektifitas belajar dengan penguasan materi “ditolak”

Temuan lain menyatakan bahwa dari dua variable dimensi efektifitas belajar yang dianalisis, hanya variable penguasaan modul pesrta Diklat (p = 0,043) yang memberikan kontribusi secara singnifikan terhadap penguasaan materi. Sedangkan variable kesesuaian modul dengan tuntutan tugas perserta Diklat tidak cukup signifikan kontribusinya karena taraf signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05.

  1. Analisis hasil regresi anatara pemahaman modul denga penguasaan materi.

Hasil uji regresi antara kualitas modul dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI peserta menunjukan hubungan atau pengaruh yang tidak begitu dekat r = 0,238). Koefisin determinasi yang dihasilkan adalah (r = square = 0,057), artinya variable kulitas modul memberikan kontribusi dalam mempengharuhi penguasaan materi peserta sebesar 5,7%.

Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,072, artinya variabel kulitas modul tidak signifikan dalam memprediksi penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI peserta. Dengan demikian, hipoteses yang menyatakan terdapat hubungan antara kulitas modul dengan penguasaan materi “Ditolak”.

  1. Analisis hasil regresi antara kemampuan widyaiswara dan efektifitas belajar dengan penguaasaan materi.

Hasil uji regresi antara kemampuan widyaiswara dan efektifitas belajar dengan penguasaan materi secara simultan menunjukan hubungan yang tidak begitu dekat (r = 0,338). Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah (r = square = 0,114), artinya variabel kemempuan widyaiswara dan efektifitas belajar secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam mempengharuhi penguasaan materi sesbesar 11,4%.

Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,013 artinya variabel kemampuan widyaiswara dan efektifitas belajar secara simultan Sangat signifikan dalam memprediksi variabel penguasaan materi. Dengan demkian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan anatara kemampuan widyaiswara dan kulitas modul dengan penguasaan materi “diterima”.

  1.  Analisis hasil regresi antara kemampuan widyaiswara dan kulitas modul  dengan penguaasaan materi.

Hasil uji regresi antara kemampuan widyaiswara dan kualitas modul  dengan penguasaan materi secara simultan menunjukan hubungan yang cukup berpengaruh (r = 0,414). Koefeisien determinasi yang dihasilkan adalah (r = square = 0,172), artinya variabel kemampuan widyaiswara dan kolitas modul secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam mempengharuhi penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan peserta sebesar 17,2%. Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,015, artinya variabel kemampuan widyaiswara dan kulitas modul sagat signifikan dalam mempredeksi variabel penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demkian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara kemampuan widyaiswara dan kulitas modul dengan penguasaan materi “ diterima”

  1. Analisis hasil regresi antara efektifitas belajar dan kulitas modul dengan penguasaan meteri.

Hasil uji regresi antara efektifitas belajar dan kulitas modul dengan penguasaan meteri aecara saimultan menunjukkan hubungan yang tidak cukup dekat (r = 0,390). Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah (r = square = 0,152), artinya variabel efektifitas belajar, dan kulitas modul secara bersama-sama memebrikan kontribusi dalam mempemgharuhi penguasaan materi sebesar 15,2%.

Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,022, artinya variabel efektifitas belajar dan kulitas modul signifikan dalam memprediksi variabel penguasaan materi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara efektifitas belajar dan kulitas modul dengan penguasaan materi “diterima”

  1. Analisis hasil regresi antara Kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar dan kulitas modul dengan penguasaan meteri.

Hasil regresi antara Kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar dan kulitas modul dengan penguasaan meteri secara simultan menunjukan hubungan yang cukup berpengaruh (r = 0,468). Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah ( r = square = 0,219), artinya variabel kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar, dan kualitas modul secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam mempengaruhi penguasaan materi sebesar 21,9%. Dari hasil uji anova diperoleh nilai p = 0,004, artinya variabel kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar, dan kulitas modul dengan penguasaan materi “diterima”

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  1. A.        Kesipulan

Dari 124 peserta Diklat Prajabatan Golongan III yang menjadi sampel penelitian, sebagian besar peserta menguasai materi diklat dalam kategori sangat baik. Tiga variabel dimensi kemampuan widyaiswara yang dianalisis, variabel penguasaan materi widyaiswaralah yang telah memberikan kontribusi  secara signifikan terhadap penguasaan materi.

Hubungan antara efektifitas belajar dengan penguasaan materi sestem penyelenggaraan pemerintahan NKRI tidak begitu signifikan dalam memprediksi variabel penguasan materi.

Hubungan antara kulitas modul dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI cukup signifikan dalam mempredeksi variabel penguasaan materi.

Hubungan antara kemampuan widyaiswara dan efektifitas belajar dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI sangat signifikan dalam memprediksi variabel penguasaan materi.

Hubungan antara kemampuan widyaiswara dan kulitas modul dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI sangat signifikan dalam memprediksi variabel penguasaan materi.

Hubungan antara kemampuan widyaiswara, efektifitas belajar, dan kulitas modul secara bersama-sama dengan penguasaan materi sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI sangat signifikan dalam memprediksi variabel penguasaan materi.

  1. B.     Rekomendasi

Pertama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) perlu menyempurnakan buku nodul Sistem Penyelenggaran Pemerintahan NKRI sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan yang cepat sekali berubah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedua Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu mengadakan pembinaan secara kontinu terhadap para widyaiswara sesuai dengan spesialisasinya.

Ketiga Balai Diklat Keagamaan Palembang sebagai lembaga yang diberi wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama, perlu memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan peserta Diklat terutama fasilitas yang memadahi guna memperlancar proses pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk mendukung efektifitas belajar yang menurut hasil penelitian tidak cukup signifikan.

Keempat Widyaiswara yang mengampu mata Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI perlu meningkatkan kompetensinya agar kinerjanya lebih baik lagi dimasa-masa yang akan dating.

DAFTAR  PUSTAKA

Ahmad, A, Kadir, 2008 Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makasar: CV. Indobis.

Bogdan, Robert C and Biklen, Sari Knopp. 1992. Qulitatif Research for Edcation An Introduction to theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon inc.

Barthos, Basir. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia suatu pendekatan Makro. Jakarta : Bumi Aksara.

Bruce, W, Tucman. 1992. Conducting Education Research. New for Harcurt Brace Jovanonvich Publiser.

Cushway. Barry. 2001:240. Human Resource Managemen . Penerbit : Crest Publishing Hause.

Handoko Hani. 1987, Manajemen Personalia dan Sumber Daya manusia  Edisi 2 BPEE Fak Ekonomi UGM, Jogjakarta

Kartono, Kartini. 1989, Pemimpin dan Kepemimpinan, CV. Rajawali : Jakarta

Kharmad, Winarto.  1992 . Pengantar Penelitian ilmia : Dasar Tehnik dan Metode. Bandung . Tarsiro.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Agama.

Lembaga Administrasi Negara RI,2005, Sistem Adminstrasi Negara Indonesia, Buku III, Jakarta

Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif .Bandung : Penerbit PT.Remaja Rosdakarya .

Munir, Machmud, MA, MC, et al, Kamus lengkap 5.000.000 (Edisi Terbaru)  inggris – indonesia, Surabaya : Penerbit Tiga Dua, 1993 300 hlm

Nasution , Bismar. Prinsip Transparansi Mutlak dalam Good Governance, Harian, Jurnal Nasional . 6 Maret 2007. Hal:4.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor  64 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan pemindahan,dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan PNS, Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II BAKN Jakarta 1193 Halaman.

Rosidah, Ambar Teguh Sulistiyani. 2003 : 257, Manajemen Sumber Daya : Konsep teori dan pengembangan dalam konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu

Robbins, Stephen. P . 2003. Perilaku Organisasi. Buku 1 (Terjemahan) Jakarta , PT. Indek Gramedia.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kulitatif, Kuatitatif dan R & D. Bandung : Penerbit Alfabeta

Saleh, K Wantjik. 1980. PP, Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil          Jakarta : Ghadia Indonesia.

Schuler, R.S dan Jackson, S.E, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke   21, Edisis Keenam, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Sulistiyani, Ambar Teguh &  Rasidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Kontek Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Syuroh, Mat, 2009 Good Govenance, PT. Pericha, Yokyakarta

Suharto, Rivai, Lintang, 2007 Widyaiswara Menapak di Era Digital, Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.