FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT SUKARAMI MENDAFTARKAN TANAH WAKAFNYA

0
79

Oleh

Dr. H. Nawawi.N, M.Pd.I

Widyaiswara Utama

 ABSTRAK

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perwakafan dan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk medaftarkan tanah wakafnya di Kecamatan Sukarami Palembang.

Pendekatan yang dilakukan kualitatif deskriptif, dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Subjek penelitian 60 orang masyarakat Sukarami, dengan informan sebanyak 30 orang terdiri dari kepala desa, pembantu pegawai pencatat nikah, pengurus masjid dan nadzir wakaf.

Hasil temuan bahwa masyarakat Sukarami sangat mendukung diterbitkan peraturan perundang-undangan wakaf, tetapi sebagiannya belum mengetahui tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf yang mereka kelola sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini akan memberi informasi yang mendalam kepada masyarakat tentang aturan, prosedur perwakafan dan menjadi bahan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk membuat kebijakan dalam pendaftran tanah wakaf di masa mendatang.

Kata kunci: Prosedur, pendaftaran wakaf dan faktor pendukung, penghambat.

 A.       Latar Belakang Masalah

 Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk mengekalkan zat (ain)nya dan manfaat dari benda itu diberikan untuk jalan kebaikan. Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam. Dalam syariat Islam wakaf digolongkan shadaqah jariah, yaitu suatu kebajikan yang pahala dan manfaatnya terus mengalir dan dikategorikan ibadah kemasyarakatan (Ibadah Ijtima`iyyah). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

Dipandang dari sudut hukum Islam semata-mata pelaksanaan wakaf adalah sederhana. Tidak ada prosedur yang rumit dalam berwakaf. Akan tetapi, bila tidak diatur administrasinya, dikhawatirkan bila terjadi sengketa, tanah tersebut berpindah menjadi hak perorangan.

Untuk mencegah hal ini, di Indonesia dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini dimaksudkan sebagai usaha “menertibkan” wakaf tanah milik, agar pengelolaannya tidak disalah gunakan dan menyimpang dari ajaran Islam.

Pada tahun 2004 diterbitkan pula undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 yang mengatur persoalan wakaf secara keseluruhan baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk wakaf tunai berupa uang dan saham. Akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut dengan sendirinya membuat persoalan wakaf tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang bersandarkan hukum Islam semata, akan tetapi juga telah ditetapkan kedudukannya sebagai suatu lembaga formal didalam hukum Nasional. Ini berarti pelaksanaan wakaf selain harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh ajaran Islam, juga harus memenuhi segala syarat formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Masyarakat Sukarami dalam penelitian awal belum seluruhnya tanah wakaf yang ada didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, mungkin karena mereka belum tahu dengan prosedurnya atau menganggap pendaftaran itu tidak penting, padahal pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf merupakan usaha untuk penyelamatan dan pemeliharaan harta wakaf.Di samping itu keberadaan tanah wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam tulisan ini hanya dibahas hasil penelitian wakaf tanah milik yang merupakan wakaf benda tidak bergerak, disebabkan wakaf bergerak dan wakaf tunai belum memasyarakat, walaupun peraturan pelaksanaannya sudah ada.

Di Kecamatan Sukarami sampai akhir 2012 terdapat tanah wakaf 98 lokasi dengan luasnya 147.875 m2. Rinciannya Kelurahan Sukarami 18 lokasi dengan luas 22.925 m2, Sukabangun 21 lokasi dengan luas 23.840 m2, Sukajaya 21 lokasi dengan luas 37.465 m2, Alang-alang lebar 10 lokasi dengan luas 15.000 m2, Talang Betutu 12 lokasi dengan luas 24.100 m2, Kebun Bunga 16 lokasi dengan luas 24.545 m2

Dari jumlah tanah wakaf tersebut yang sudah ada sertifikat hanya 31 lokasi dengan luas 23.450 m2; yang belum ada sertifikat tetapi telah ada Akta Ikrar Wakaf ada 55 lokasi dengan luas 89.900 m2; sedang yang belum ada sertifikat dan belum berakta ikrar wakaf sebanyak 12 lokasi dengan luasnya 34.525 m2.

Kondisi wakaf di Sumatera Selatan saat ini perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Kecamatan Sukarami sebagai sampel pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.

B.     Rumusan Masalah

 Sehubungan dengan data dan keadaan yang ada tersebut timbul beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini :

1.  Bagaimana prosedur yang ditempuh oleh masyarakat  Sukarami dalam mewakafkan tanahnya?;

2.   Faktor-faktor apakah penyebab masyarakat Sukarami mendaftarkan atau tidak mendaftarkan tanah wakafnya?;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami untuk menyusun kebijaksanaan dalam usaha pembinaan dan penertiban tanah wakaf, sehingga lembaga wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana keagamaan.

C.     Tujuan Penulisan

            Adapun tujuan tulisan ini untuk mengetahui secara mendalam :

Prosedur yang ditempuh untuk mewakafkan tanah milik di Kecamatan Sukarami

  1. Faktor-faktor penyebab masyarakat Sukarami mendaftarkan atau tidak mendaftarkan tanah wakafnya?;

   D.  Metode dan Pelaksanaan Penelitian.

          Lokasi dan subjek penelitian

        Adapun populasi dalam penelitian ini adalah tanah wakaf yang terletak di Kecamatan Sukarami. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tanah wakaf yang ada berjumlah 98 lokasi dengan luas 147.875 m2, tersebar di 6 Kelurahan. Perinciannya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan lokasi tanah wakaf tersebut, juga mengingat keterbatasan biaya dan waktu yang tersedia, maka dari Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 kelurahan diambil 3 kelurahan yang menjadi area sampel penelitian,  Masing-masing kelurahan Sukabangun, Kebun Bunga dan Kelurahan Alang-alang Lebar dan akan dipilih sebanyak 30 subjek sampel sebagai responden dalam pengumpulan data sesuai dengan maksud penelitian.

Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tentang keadaan tanah wakaf di Kecamatan Sukarami dipergunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Wawancara,

Metode ini dilakukan melalui proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih hadir secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan  saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang : Prosedur yang ditempuh dalam mewakafkan tanah milik dan Faktor pendorong perwakafan

Mereka yang diwawancarai adalah para wakif, para Nadzir tanah wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tokoh masyarakat dalam wilayah Kecamatan Sukarami.

b.  Metode Observasi dan studi dekomenter,

Metode ini dimana penyelidik mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap keadaan dan gejala tanah wakaf, meliputi status, jenis pemberdayaan menurut lokasi dan luas, juga pengelola dan tahun terjadi wakaf tanah milik.

c.  Metode studi pustaka

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran singkat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pelaksanaan Penelitian.

Sebelum mengadakan penelitian lapangan terlebih dahulu diadakan pencatatan semua nama dusun/ lingkungan, marga/ kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Sukarami dan mengadakan penelitian terhadap sejumlah buku-buku yang ada hubungan dengan pokok masalah. Setelah itu barulah dibuat pedoman wawancara, masing-masing ditujukan untuk salah satu dari 3  kelompok responden : Daftar wawancara pertama, ditujukan kepada para wakif, daftar wawancara kedua, ditujukan kepada para Nadzir, daftar pertanyaan ketiga, ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tokoh masyarakat setempat. Setelah keseluruhan pertanyaan selesai disusun, barulah dilakukan pengumpulan data, yaitu pada tanggal 20 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

E.  Konsepsi Wakaf dalam Islam

 Pengertian Wakaf

Pada umumnya yang diketahui oleh mayoritas umat Islam Indonesia, antara lain adalah yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada. ( al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj, Darul Fikr, 1984, h 357)

Pengertian lain bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam; dan Benda Wakaf  adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III )

Wakaf sebagai Konsepsi Ijtihadi.

Dalil yang menjadi dasar disyari`atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Lain halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Quran maupun Hadits Nabi, bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat seperti pengambilan, pihak-pihak yang berhak (mustahiq) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakatkan dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak. Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang Qath`iyyah ad-Dalalah ( jelas atau pasti penunjukan lafaznya), walaupun dalam banyak hal, teknis operasionalisasi pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.

Namun al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Quran yang menyinggung kata ‘wakf’. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Quran sebagai sebah amal kebaikan.

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

يأيها اللذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. ( Q.Surat al-Hajj, 77 ).

Artinya :  Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. ( Q.S.Ali Imran, 92 )

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. ( Q. S. Al-Baqarah, 261 )

Ajaran wakaf ini ditegaskan juga dalam beberapa Hadits Nabi sebagai berikut

 عن ابي هريرة ان رسول الله صلعم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح  يدعوله ( رواه مسلم )

         Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya (H.R. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut menurut Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt, 1987 adalah

 ذكره في باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجاريه بالوقف

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt, 1987).

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

 عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبرفائتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاءمره فيها فقال يارسول الله اني اصيب ارضا بخير لم اصيب مالا قط انفس عندي منه فما تاءمرني به قال ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Umar bin Khathab ra memperoleh tanah kebun di Khaibar, lalu ia dating kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya. Nabi saw menjawab, Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. ) H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa`)

Dalam hadits yang lain disebutkan :

 عن ابن عمر قال قال عمرللنبي صلعم ان مائة سهم التي لي

بخيبر لم نصب مالا قط اعجب الي منها قد ارد ت ان الصدق بها فقال النبي صلعم احبس اصلها وسبل ثمرتها رواه البخاري ومسلم

     Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra Ia berkata, Umar ra berkata kepada Nabi saw, Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi saw berkata, Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah (H.R. al-Nasa`).

Dilihat dari beberapa ayat dan hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampaknya tidak terlalu tegas. Oleh karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi bukan ta`abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lainnya.

Oleh karenanya ketika suatu hukum/ ajaran Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, berorientasi pada masa depan (fururistik). Sehingga dengan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

C.  Sikap dan Pandangan Keagamaan Masyarakat Sukarami

    Sikap masyarakat Sukarami terhadap unsur-unsur dari peraturan pemerintah   tentang wakaf tanah milik.

Sikap masyarakat Sukarami terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan dengan wakaf, pada umumnya (62,8%) responden setuju tentang ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut karena bertujuan untuk menertibkan harta agama soal wakaf yang merupakan potensi yang besar bagi umat Islam. Sebagian responden (37,2%) tidak setuju mengingat daerah setempat belum membutuhkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari wawancara dengan para Nadzir diperoleh penjelasan bahwa selama ini mereka belum pernah melaporkan keapada KUA Kecamatan tentang keadaan tanah wakaf yang dibawah pengelolaannya, baik pemberdayaan, perubahan, sengketa dan hasil dari tanah wakaf serta perubahan nadzir itu sendiri. Sebagian besar responden (62%) menyatakan keberatan meminta pengesahan nadzir kepada KUA Kecamatan, apalagi kepada Badan Wakaf Nasional karena mereka menganggap hal itu telah sesuai dengan aturan hukum Islam yakni nadzir itu ditunjuk oleh pihak yang berwakaf dan tidak dinyatakan harus disahkan oleh siapapun. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahkan dari sejumlah 98 nadzir  tanah wakaf hanya 22 orang nadzir yang mendapat pengesahan dari pemerintah.

 

Tambahan lagi dalam penyerahan wakaf oleh masyarakat ternyata dari sejumlah 98 lokasi tanah wakaf, 73,7% tidak ada nadzir dan 26,3% yang ada nadzirnya, mereka tidak berkeberatan nadzir itu disahkan oleh pemerintah, untuk menghindari penyalahgunaan harta wakaf atau sengketa dikemudian hari.

Sewaktu ditanyai responden (100%) menyatakan setuju penyerahan wakaf tanah dihadiri oleh beberapa orang saksi karena sesuai dengan ketentuan Islam dalam bermuamalah yaitu harus disaksikan oleh sekurang-kutrang dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada lagi responden yang beralasan untuk menjamin kelangsungan harta wakaf bila terjadi sengketa. Bila diperhatikan ketentuan yang ada soal wakaf bahwa pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, ketentuan tersebut pada prinsipnya memang tidak berbeda dengan hukum Islam dan sesuai dengan tradisi yang berlaku  di kalangan setempat.

Pada umumnya responden (90%) setuju mengikuti ketentuan tentang pengikraran wakaf didepan Kepala KUA Kecamatan selaku PPAIW sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka menganggap betapa pentingnya pengikraran secara tertulis dan pendaftarannya, tetapi selama ini belum melaksananakannya karena tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa Hukum Islam dan peraturan pemerintah harus diikuti dan dilaksanakan. Hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan wakaf tanah milik tetapi melihat perkembangan zaman dewasa ini, terutama dalam masalah tanah memegang peranan penting, sering menimbulkan sengketa akibat status tanah wakaf itu belum kuat. Dalam hal ini mereka berpedoman pada hadis Rasulullah yang artinya : Kamu lebih mengetahui dengan urusan duniamu.    Namun ada juga sebagian  (10%) responden tidak setuju pengikraran didepan KUA Kecamatan karena hukum Islam tidak mengatur demikian.

Sebagian besar responden (60%) tidak setuju dibuatkan akta ikrar wakaf karena dengan tercatat dan terdaftar wakaf di Instansi Pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk, dihawatirkan mereka akan menguasai atau mengambil tanah wakaf tersebut. Ada juga yang beralasan belum mengetahui sama sekali peraturan pemerintah, disamping ada juga yang beralasan bahwa perlu menurut hukum islam hanyalah hubungan yang saling percaya, dilandasi keihlasan dari wakif, semata-mata menunaikan ibadah kepada Allah SWT serta anggapan para nadzir sebagai penerima amanat. Akan tetapi sebanyak 40% responden setuju terhadap ketentuan pemerintah tentang diharuskan pembuatan akta ikrar wakaf oleh KUA Kecamatan setempat karena selaku warga negara merasa berkewajiban mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan negara. Ada juga yang menyatakan bahwa hal itu bermanfaat untuk menjaga kedinambungan yang tertib dalam pengelolaan tanah wakaf.

Kebanyakan responden (76%) setuju mendaftarkan harta wakafnya menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah bila mereka mengetahuinya. Sebelum ada ketentuan ini, berlaku hukum Islam dimana tidak ada keharusan mendaftarkan benda wakaf, sehingga banyak harta wakaf yang tidak jelas statusnya, malah sebagian tanah itu sudah menjadi milik perorangan. Sebagian responden (24%) keberatan mengikuti peraturan perundang-undangan berkenaan dengan ikrar dan pendaftaran kembali wakaf tanah yang terjadi sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah tersebut. Pendapat yang berkembang dikalangan masyarakat setempat menganggap tanah wakaf itu telah kuat dasar hukumnya dipandang dari sudut hukum Islam, karena dalam ketentuan hukum penyerahan tidak memerlukan tanda tertulis, sekalipun hal itu dapat saja dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafii bahwa orang yang berwakaf mestilah menyatakan dengan terang kehendaknya walau dengan ucapan saja, seperti “saya telah mewakafkan”, atau mempergunakan sesuatu rumusan yang lain sebagai syarat tambahan seperti dikatakan “harta yang kujadikan wakaf itu tidak boleh dijual, dihibah dan diwariskan”. Ada juga beranggapan bahwa dengan tercatat pada pemerintah dikhawatirkan pemerintah akan menguasai atau mengambil tanah itu.

Terhadap status tanah wakaf sebagian besar (94%) responden setuju mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah dengan mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat, karena berangggapan bahwa peraturan pemerintah dikeluarkan dengan tujuan menertibkan dan memelihara harta agama tersebut dari penyimpangan yang terjadi dikemudian hari, terutama bila terjadi sengketa. Pendapat mereka tersebut didasarkan kaidah fikhiyah:

Ada juga responden (6%) tidak setuju dengan ketentuan tersebut karena apa yang mereka lakukan telah memenuhi ketentuan Islam.  Sewaktu didatangi dan ditanyai kebanyakan responden (86%) tidak setuju diadakan perubahan status tanah wakaf dari tujuan semula karena harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ada juga responden yang menyatakan setuju (14%) perubahan status tanah wakaf dari tujuan semula, asalkan penggantinya sama dengan harga tanah wakaf itu sendiri sesuai pendapat Abu Hanifah dalam Muhadarat fil waqfi.

Dari penelitian ini diperoleh kenyataan bahwa kebanyakan responden (58%) setuju/ tidak berkeberatan diadakan perubahan pemberdayaan tanah wakaf kepada yang lebih bermanfaat, terutama wakaf yang tidak berfungsi lagi atau yang belum dimanfaatkan sama sekali sesuai dengan tujuan semula, seperti tanah kuburan atau tanah kosong yang sengaja dikosongkan. Mereka menyatakan berwakaf kepada kepentingan umum adalah amat baik, besar manfaat bagi kepentingan masyarakat dan besar pahalanya di sisi Allah SWT. Wakaf itu merupakan kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tiada kering-keringnya untuk pembiayaan keperluan dan hajat hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dalam lapangan kerja sesuai dengan kecerdasan manusia.  Hal tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan seperti dijelaskan oleh Naziroeddin Rachmat bahwa wakaf adalah kepunyaan Allah, fisabilillah dan keperluan orang banyak. Ada dua perlima responden (42%) menyatakan keberatan atas perubahan pemberdayaan tanah wakaf dari tujuan semula. Mereka beranggapan bahwa harta atau benda wakaf adalah khusus bagi kepentingan agama, dalam arti untuk mesjid, langgar, madrasah dan sejenisnya. Jika terjadi perubahan tanah wakaf, misalnya semula untuk langgar kemudian dijadikan madrasah, umumnya mereka tidak berkeberatan. Tapi jika dari langgar kemudian dijadikan untuk sekolah dasar atau untuk kepentingan sosial lainnya yang lebih bersifat umum mereka sering tidak setuju.

Di beberapa tempat terdapat tanah wakaf dibawah pengawasan organisasi Muhammadiyah. Wakaf tersebut semula bertujuan untuk madrasah, karena persaingan dengan sekolah dasar Inpres. Akibatnya madrasah tersebut tak berfungsi lagi. Oleh pihak Muhammadiyah  akan dimanfaatkan untuk lokasi Balai Pengobatan tapi masyarakat setempat sangat berkeberatan dan memberikan tantangan yang keras. Akhirnya tanah wakaf tersebut dikembalikan dan ditarik kembali oleh wakif/ ahli warisnya. Bagi mereka wakaf merupakan lembaga keagamaan Islam, dari orang Islam dan untuk orang Islam. Prinsip mereka harta wakaf itu dapat saja ditarik kembali atau dibatalkan oleh waris atau ahli warisnya. Pendapat mereka bersumber pada Imam Malik, yang mengatakan bahwa wakif/ahli warisnya tetap memegang teguh hak punya walau ia dilarang untuk mempergunakan tanah itu. Kata Abu Hanifah pula harta wakaf dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh wakif kecuali bila disyaratkan sesudah meningggal wakif.        .

Dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu akibat tidak jelas status tanah wakaf adalah besarnya kemungkinan timbulnya persengketaan. Pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam sengketa ialah wakif/ ahli waris, nadzir dan sering juga pihak ketiga. Pendekatan yang telah dilakukan masyarakat setempat berbentuk non formal, seperti musyawarah atau motivasi yang bersifat keagamaan, acapkali tak kuasa menghadapinya. Jika usaha-usaha musyawarah dipandang tidak mugkin lagi dalam penyelesaian, jalan yang sering ditempuh oleh tokoh masyarakat dan pemerintah setempat adalah menganjurkan agar persoalan tersebut dibawa ke pengadilan umum atau agama. Informasi yang diterima dari sebagian besar responden (62%) mengatakan berkeberatan kasus tersebut dibawa ke pengadilan, karena tidak mempunyai bukti yang otentik berupa surat akta wakaf atau setifikat tanah.

Akhirnya kasus itu dibiarkan atau diserahkan saja kepada pihak yang berperkara itu sendiri, akibatnya tanah wakaf itu berpindah menjadi milik perorangan. Sebagian responden lagi (38%) setuju penyelesaian sengketa berkenaan dengan tanah wakaf diserahkan kepada pengadilan agama apabila sengketa menyangkut hukum wakaf, atau diserahkan ke pengadilan negeri apabila menyangkut sengketa tanah. Usaha yang ditempuh adalah usaha mencari saling pengertian antara yang berperkara, misalnya dengan melibatkan tokoh-tokoh keagamaan dan masyarakat sebagai penengah. Menurut anggapan mereka usaha-usaha tersebut itulah yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf sesuai dengan firman Allah SWT: Artinya : dan bermusyawarahlah engaku dengan mereka dalam suatu urusan apabila engkau mengambil satu keputusan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang bertawakkal.

Kebanyakan responden (80%) menyatakan setuju dengan ketentuan pemerintah berkenaan penertiban dan pengawasan tanah wakaf tersebut, terutama tanah wakaf yang belum dimanfaatkan, agar terjamin kelangsungan pemanfaatannya serta mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dikemudian hari oleh Nadzir. Tetepi seperlima (20%) tidak setuju penertiban dan pengawasan tanah wakaf dilakukan oleh pemerintah, tanpa menyebutkan alasannya. mereka mengatakan yang tepat adalah tokoh masyarakat setempat, karena lebih mengetahui keadaan setempat dan selalu berhubungan dengan masyarakat.

D   Faktor Pendorong Perwakafan di Kecamatan Sukarami.

 Faktor pendorong masyarakat Sukarami mewakafkan tanah miliknya seperti di bawah ini:

Faktor pendorong utama masyarakat mewakafkan tanahnya adalah (56%)  karena terpanggil dengan adanya seruan para ulama dan panitia (Pengurus pembangunan mesjid, langgar dan madrasyah) yang disampaikan lewat ceramah, pengajian dam klhutbah. Ada juga sebanyak 26 % responden yang menyatakan berwakaf karena kebutuhan mendesak didaerah setempat seperti akan mendirikan Skolah Dasar Inpres, Balai Desa, Balai Nikah dan lainnya. Sisanya (sebanyak 18 % responden ) menjelaskan bahwa mereka mewakafkan tanahnya kemauan dan kesadaran sendiri.

Barang – barang yang diwakafkan oleh masyarakat setempat kebanyakan (44%) berupa tanah milik dan 32 % berupa uang. Wakaf lainnya (24%) berbentuk barang yang dapat dipindah – pindahkan (barang bergerak).

Kalau diperhatikan barang atau benda wakaf yang di berikan oleh masyarakat itu sebagian besar telah memenuhi persyaratan formal hukum Islam yaitu disyarat kan yang kekal zatnya, dalam arti tidak habis atau rusak zatnya ketika hasil wakaf itu dipungut, seperti rumah sewaan, kebon dan tanah yang dapat dipergunakan untuk jalan Allah SWT. Sedangkan yang rusak atau habis seperti makanan, emas, perak, uang dan sejenisnya tidak sah diwakafkan. Masalah kekal zat ini sangat penting dalam menetukan benda wakaf untuk membedakan antara sadakah jariyah dengan sadakah lainnya.

Berkenan dengan wakaf uang, diperoleh informasi dari responden bahwa mereka mendapat penjelasan tentang wakaf itu dari ceramah – ceramah, pengajian dam khutbah.  Pada umumnya yang memberikan ceramah adalah panitia pembangunan tempat ibadah dan madrasah. Titik berat isi ceramah adalah seruan kepada kaum Musliminagar gemar berwakaf untuk keperluan tersebut. Mereka tidak menjelaskan secara tugas perbedaan antara sadakah jariyah dengan sadakah lainnya, sehingga kesan umum yang didapat oleh hadirin ialah apa saja yang diberikan kepada panitia itu adalah wakaf. Sedangkan bila diperhatikan syarat wakaf tadi maka uang tidak dapat dijadikan harta  wakaf karena zatnya akan hilang bila dimanfaatkan. Lain halnya dengan barang yang bergerak, sekalipun tidak memenuhi syarat kekal zatnya tetapi dapat diterima jika bentuk wakaf seperti itu sudah dibiasakan oleh masyarakat  setempat, sesuai dengan pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan bahwa mewakafkan benda yang dapat dipindahkan (barang bergerak) dibolehkan apabila masyarakat telah membiasakan yang demikian, walaupun menurut kenentuannya wakaf itu harus kekal zatnya, tidak bergerak, tetapi dibolehkan untuk menghindari pertengkaran. Cara yang demikian ini disebut pengambilan hukum secara istihsan dengan dasar huruf.

Tujuan wakaf tanah itu boleh sebagian besar responden (46 %) dilakukan untuk keperluan pembangunan mesjid, langgar dan madrasah. Ada juga responden (44%) yang menyerahkan untuk keperluan umum, yaitu dicadangkan untuk kuburan, jalan umum, balai desa dan sejenisnya. Sedangkan lainnya (10%) memberikan wakaf untuk membantu yatim piatu dan orang – orang miskin. Tetapi, dilihat dari segi luas tanahnya. Wakaf terbesar adalah untuk keperluan umum (85,55%), sedang untuk sarana pendidikan   (9,43%) dan untuk tempat ibadah (5,02 %), jauh lebih kecil.

Gerak berwakaf itu baru terjadi setelah panitia membuat rencana secara konkrit dan kemudian mengumumkannya kepada masyarakat. Proyek semacam itu dirasakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan langsung, sehingga gerak berwakaf untuk yatim  piatu sedikit sekali.

  1. Prosedur Perwakafan di Kecamatan Sukarami dan Latar Belakang Keagamaannya.

  Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat Sukarami dalam mewakafkan tanahnya dapar dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, Berdasarkan tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat setempat dan sesuai dengan hukum Islam, Kedua, Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Prosedur tersebut dapat diperinci dalam 4 pola :

Pola Pertama, 20 % responden menyatakan, seseorang atas kesadaran sendiri meikrarkan wakafnya secara lisan kepada kelompok orang, seperti pengurus atau panitia mesjid, langgar atau madrasah. Dalam penyerahan wakafnya dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara mereka. Pengurus tersebut tidak memberikan surat tanda terima wakaf.

 

Mereka beralasan bahwa penyerahan wakaf kepada kelompok orang itu lebih dapat menjamin kelangsungan wakafnya. Pengikraran wakaf dilakukan secara lisan saja sesuai dengan ketentuan Islam yang mereka ketahui dari para ulama lewat ceramah, pengajian dan lainnya. Mereka lebih condong menyerahkan tanahnya untuk mesjid dan sejenisnya karena mengikuti apa yang telah dipraktekan oleh Rasulullah SAW. Untuk menyaksikan wakaf sekaligus menandatangani surat penyerahan, mereka mengikuti ketentuan Islam dalam bidang muamalah seperti dijelaskan pada bab terdahulu. Setelah wakaf itu diserahkan, mereka tidak meminta surat tanda berwakaf  karena berasalan yang demikian itu tidak ada anjurannya dalam Islam dan pemberian tanda terima secara tertulis bukanlah merupakan persyaratan dalam penerimaan harta wakaf. Dalam hukum Islam yang penting adalah tanda terima lisan pada wakaf perorangan, sedangkan pada wakaf lain tidak diperlukan.

Pola Kedua : Seperti  dinyatakan oleh 44 % responden ialah : masyarakat setelah mendengar keterangan atau penyuluhan dari para muballigh dan para kiyai tentang wakaf, mereka merasa terpanggil untuk mewakafkan sebagian hartanya guna kepenyingan umum. Wakaf itu mereka serahkan secara lisan saja kemudian diumumkan kepada masyarakat setempat. Masyarakat yang hadir di waktu penyerahan wakaf itu  sudah dianggap menjadi saksinya. Cara yang mereka lakukan itu kebanyakan berdasarkan kebiasaan keagamaan yang berlaku turun temurun dikalangan masyarakat setempat yaitu dilakukan dengan lisan saja tanpa menuangkan dalam bentuk tulisan. Mereka beranggapan yang demikian itu sesuai dengan ketentuan Islam, dimana wakaf itu di syaratkan adanya aqad saja yaitu tanda penyerahan (lafaz ijab) dari wakif seperti “Saya Wakafkan” dan tanda terima lisan (lafaz kabul) dari penerimanya pada wakaf perorangan seperti “saya terima wakafnya. Sedangkan pada wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul  lagi dan cukup dengan penyerahan harta wakaf itu saja. Bagi mereka yang telah mengetahui ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang pencatatan wakaf berasalan lain lagi, yaitu bahwa hal tersebut belum merupkapan keperluan mendesak didaerah setempat. Ada lagi yang menyatakan jika wakaf itu tercatat atau terdaftar pada Badan Pertanahan Kota dikhawatirkan tanahnya akan diambil atau dikuasai oleh pemerintah. Penyerahannya dilakukan tanpa saksi khusus, karena dalam masyarakat setempat setiap penyerahan wakaf diumumkan kepada khayalak melalui pengajian, diwaktu sholat jum’at arau pada papan pengumuman khusus.

Pola Ketiga , 22 % responden menyatakan bahwa wakaf itu dilakukan oleh masyarakat setempat bila ada rencana  dari masyarakat untuk membangun mesjid, langgar dan sejenisnya. Wakaf itu diikrarkan secara lisan dan tulisan didepan masyarakat dan sekaligus menyaksikan dalam penyerahan. Nadzirnya ditunjuk oleh masyarakat langsung dengan persetujuan wakif , Kemudian Nadzir itu  memberikan surat tanda bukti wakaf.

Gerak berwakaf dalam masyarakat setempat timbul bila ada keperluan mendesak. Sehingga mereka berwakaf sesuai dengan kebutuhannya saja. Selanjutnya mereka mnenjelaskan bahwa pencatatan wakaf itu sangat diperlukan karena mengingat perkembangan zaman dewasa ini dimana kebutuhan terhadap tahah semakin mendesak dan sulit dipertahankan bila ada gugatan kemudian hari. Pencatatan itu secara tegas tidak diatur dalam Islam tetapi dapat dihubungkan dengan ketentuan bermuamalah lainnya seperti jual beli, utang piutang, karean tujuannya sama yaitu untuk dapat menguatkan persaksian, menghindari timbulnya keraguan dikemudian hari dan  menjadi pertangungan  jawab disisi Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t. al-Baqarah 282 yang artinya Hai orang–orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya.

Dalam pelaksanaan wakafnya dikaitkan dengan syarat bila dikemudian hari  tanah tersebut tidak digunakan seperti tujuan semula maka wakaf itu akan ditarik kembali, dan akan diwakafkan lagi bila masyarakat setempat dapat memanfaatkannya kembali sebagaimana maksud wakif. Syarat tersebut bertujuan agar wakaf itu tetap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula.

Pola Keempat, 14 % responden menyatakan bentuk lain cara mereka berwakaf yaitu dengan menyerahkan tanahnya kepada nadzir yang ditunjuk langsung oleh wakif dan mendapat pengesahan dari KUA setempat selaku PPAIW. Penyerahan itu dilakukan dengan lisan dan tulisan didepan KUA yang dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki atau dua orang perempuan. Setelah ikrar dilakukan, maka KUA membuat Akta Ikarar Wakaf atas tanah tersebut, kemudian mendaftarkan ke Agraria setempat untuk dicatat dibuku tanah dan sekaligus meminta sertifikat tanahnya terhadap wakaf yang terjadi sebelum ada peraturan pemerintah.

Cara mereka tempuh ini sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan Pemerintah. Mereka menjelaskan bahwa peraturan pemerintah itu dibuat oleh Kepala Pemerintahan untuk menjalankan Undang–Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Kita selaku warga Negara dan umat Islam harus mentaati dan melaksanakan peraturan tersebut karena dibuat oleh ulul azmi ( orang–orang yang mempunyai pandangan jauh dan pikiran yang tinggi mengenai siasah umat dan kemaslahatan kemasyarakatan ).

Menurut mereka diadakan pencatatan perwakafan adalah untuk penertiban harta agama  demi kemaslahatan masyarakat. Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa dengan menuruti tata cara seperti yang diatur  dalam peraturan pemerintah itu berarti tanah wakaf telah kuat status hukumnya dan dapat dipertahankan di pengandilan bila ada gugatan atau sengketa dikemudian hari.

F.   Kesimpulan

Kebanyakan masyarakat Sukarami mendukung atas terbitnya peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, tetapi     mereka    belum melaksanakana karena belum mengetahuinya.

Prosedur yang ditempuh oleh masyarakat Sukarami dalam mewakafkan tanahnya berdasarkan tradisi yang berlaku turun temurun dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum Islam. Sedikit sekali yang menempuh prosedur seperti dalam peraturan pemerintah.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

Abu Zohrah, Muhammad, Muhadarat fil Waqfi, Darul fikri, Cetakan Kedua, tanpa kota dan tahun.

Hashbi Ash-Shiddiqi, T, M, Prof, Dr, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Ibnu Rusyd, AL-Hafiz, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid, Sabih, Mesir, tanpa tahun.

Jawaru Maghniyah, Muhammad, Ilmu Ushulul Fiqh, Darul ilmi, Bairut, 1975.

Muslim, Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi, Jilid II, Babil Halabi, Mesir, 1924

Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-, Nailul Authar syarh Muntakal Akhbar, jilid v dan VII, Musthafa Babil Halabi, Mesir, tt.

Shon’ani Muhammad bin Ismail ash-, Subulus Salam, Jzk 3 Musthafa Babil Halabi, Mesir, 1349. H.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf

 Biodata Penulis

 Penulis Nawawi Nurdin berasal dari Sebukar Kerinci Jambi, Kelahiran 18 Desember 1953, Widyaiswara Utama pada Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulis lulus Sekolah Dasar Negeri Semerah Kerinci tahun 1966, Madrasah Tsanawiyah Negeri Semerah Kerinci tahun 1969, (ekstranai) Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri Sebukar Kerinci tahun 1970, Sarjana Muda Fakultas Syari`ah IAIN Sultan Thaha Sungai Penuh Kerinci tahun 1974, Setelah itu melanjutkan kuliah ke tingkat doctoral Fakultas Syari`ah IAIN Raden Fatah Palembang dan lulus tahun 1984, Kemudian penulis kuliah S2 IAIN Raden Fatah Palembang (Manajemen Pendidikan Islam) mendapat gelar Master Pendidikan Islam (M.Pd.I) tahun 2004 dan mengikuti Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta memperoleh gelar Doktor tahun 2014.

Penulis Pegawai Negeri Sipil di angkat tahun 1979 pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 1987. Tahun 1988-1991 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Tahun 1991-1998 Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang. (Kepala KUA Teladan) Pertengahan tahun 1998-2002 menjabat Penyelenggara Haji Kantor Departemen Agama Palembang. Pertengahan 2002 Kasi MTQ dan Lembaga Dakwah  Bidang Penerangan Agama Islam (Penais) Kanwil Departemen Agama Sumatera Selatan. Tahun 2003 Kasi Pendidikan Al-Quran dan MTQ Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid (Penamas). Tahun 2004- Agustus 2006 Kasi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah Kanwil Dep.Agama. Pada September 2006 dilantik sebagai Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keagamaan Palembang, sekarang masih aktif sebagai PNS dengan jabatan Widyaiswara Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV.d) dan Dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Aktif juga di organisasi Muhammadiyah sebagai pengurus dan sebagai pendidik sejak tahun 1980, Tahun 1981- 1992 menjabat sebagai Kepala M.Ts. Muhammadiyah Bukit Kecil Palembang, Tahun 1993- 1994 Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bukit Kecil Palembang. Pernah juga aktif sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari`ah IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1984-2004. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Kecil periode 1995-2000 dan 2000-2005. Ketua Majelis Wakaf, Kehartabendaan dan Zakat, infaq dan shadaqah periode 2005-2010, Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palembang, periode 2010-2015. Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sumatera Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Dalam kesibukan sebagai Widyaiswara dan dosen pernah menulis beberapa buku hasil kajian dan penelitian berlaku lokal dan ada yang diterbitkan yaitu 1. Identifikasi kebutuhan Sasaran Penyuluh Agama Islam (2007); 2. Pemberdayaan Wakaf (2007); 3. Tafsir Tematik dan Teknik Terjemah (2007); 4. Zakat Produktif (2007); 5. Partisipasi Guru dalam Pembinaan Keagamaan Siswa (2007); 6. Islam dan Pemuda (2008); 7. Teknik Penyusunan Tafsir Tematik (2008); 8. Strategi Penyuluhan Agama Islam (2008); 9. Teknik Pembentukan Kelompok Binaan Penyuluh Agama Islam (2009); 10. Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai (2009); 11. Efektifitas Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (2009) dan 12. Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan nilai-nilai Agama pada Masyarakat (2010). 13. Eksestensi Fatwa Hukum Munakahat dan Muamalat (2010) 14. Perkawinan Campuran dan permasalahannya (2011) 15. Pola Pengelolaan Tanah Wakaf melalui Usaha-usaha Produktif untuk meningkatkan Kesejahteraan Umat di Kota Palembang (2012).16. Pembelajaran al-Islam pada SMA Muhammadiyah Kota Palembang (2014)

Nawawi Nurdin tinggal di Jalan H.Sanusi Lorong Adenan Rt 30 Rw 05 Nomor 2847 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang bersama istri Hj Hasnidar dan tiga orang anak (Taslim,ST, Muhammad Pamil, ST dan Windah Hidayati, ST).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.